Jakarta: Belum lama ini, Bareskrim Polri bersama Bea Cukai membongkar sebuah laboratorium narkoba atau Clandestine Laboratory terbesar di Indonesia yang berlokasi di Jalan Bukit Barisan Nomor 2, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa, 2 Juli 2024 lalu.

Dalam pengungkapan ini, ada lima tersangka yang ditangkap. Mereka adalah FP, 21, DA, 24, AR, 21, YC, 23, SS, 28. Kelima tersangka itu merupakan warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur (Jatim) II, Agus Sudarmadi, mengatakan, para tersangka ini mendapatkan bahan baku pembuatan narkoba dari luar negeri.
Saat pengiriman bahan baku tersebut ke Indonesia, mereka menggunakan modus false declaration atau deklarasi palsu untuk mengelabui petugas bea cukai.

"Itu mereka kirimnya nggak langsung 1 ton, 2 ton, tapi 1 kilogram. Mereka menggunakan cara yang cukup panjang rantai pasoknya. Itu terdata dan ada false declaration," katanya saat media briefing kinerja Semester I Tahun 2024 di Kantor Kanwil DJBC Jatim II, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis 11 Juli 2024.

Dalam menjalankan modus false declaration ini, para tersangka tersebut menyatakan (declare) tidak dalam keadaan sebenarnya. Mereka menyatakan bahwa barang yang dikirim ke Indonesia itu adalah cat, namun di ternyata adalah bahan baku pembuatan narkoba.

Lantas, apa itu false declaration atau deklarasi palsu yang digunakan Pabrik di Malang untuk mendapatkan bahan baku narkoba? Apa konsekuensi dan dampak yang didapat jika menggunakan deklarasi palsu? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.

Baca juga: Pabrik Narkoba di Malang Manipulasi Dokumen untuk Impor Bahan Baku

Apa itu Deklarasi Palsu?

Deklarasi palsu merupakan suatu tindakan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam pernyataan atau dokumen resmi. Hal ini dapat mencakup penyajian nilai barang yang salah, kegagalan untuk mengungkapkan informasi penting, atau memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah.

Modus Operandi Deklarasi Palsu

Tindakan deklarasi palsu seringkali digunakan dalam upaya untuk mengelabui atau menghindari kewajiban hukum. Misalnya, dalam kasus penyelundupan narkoba, pelaku dapat mendeklarasikan isi paket kiriman dengan tidak benar untuk mengelabui petugas. Modus operandi ini juga digunakan dalam kasus penipuan, pencucian uang, dan kejahatan lainnya.

Konsekuensi Hukum Deklarasi Palsu

Membuat deklarasi palsu merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat. Hukuman yang dijatuhkan dapat bebervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, tetapi umumnya mencakup denda, hukuman penjara, atau keduanya.

Baca juga: 5 Fakta Pabrik Narkoba di Malang: Terbesar di Indonesia hingga Dipandu WN Malaysia

Dampak Deklarasi Palsu

Deklarasi palsu dapat berdampak negatif pada individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, menghambat upaya penegakan hukum, dan menyebabkan kerugian finansial bagi korban.

Tindakan Pencegahan Deklarasi Palsu

Mencegah deklarasi palsu memerlukan upaya kolektif dari individu, penegak hukum, dan pembuat undang-undang. Individu harus selalu berhati-hati dalam memberikan informasi yang benar dan akurat dalam pernyataan resmi.

Penegak hukum harus berupaya mengidentifikasi dan menindak pelaku deklarasi palsu. Pembuat undang-undang harus memberlakukan dan menegakkan undang-undang yang menghukum deklarasi palsu dengan keras.

(WAN)