JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8-10 persen pada tahun 2025, di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dari pengamatan Kompas.com di lokasi, masa aksi buruh yang membawa atribut dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) masih mengutarakan tuntutan mereka hingga pukul 13.30 WIB.

"Kami Buruh Jakarta menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10 persen," kata pemimpin orasi dari atas mobil komando.

Orator meminta Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi untuk menetapkan upah minimum tanpa merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Mendengar orasi-orasi tersebut, masa buruh semakin membara menuntut adanya kenaikan upah yang dinilai tidak setara dengan pekerjaan mereka.

"Betul!" seru para buruh.

Ketua Perda KSPI Jakarta Winarso menambahkan bahwa para buruh menuntut kenaikan UMP dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Jika Presiden Prabowo Subianto tidak memenuhi dua tuntutan itu, para buruh Jakarta akan bergabung dengan jutaan buruh lainnya di seluruh Indonesia untuk melakukan mogok kerja nasional.

"Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional," kata dia.

Winarso menegaskan, aksi mogok nasional akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Adapun, lalu lintas di depan Balai Kota tampak tersendat. Dari empat lajur di Jalan Merdeka Selatan, hanya satu lajur yang bisa dilalui kendaraan.

Lalu lintas ke arah Gambir juga terjadi kemacetan serupa disebabkan banyak kendaraan para buruh yang parkir di bahu jalan.