Bisnis.com, JAKARTA — Pihak berwenang Bangladesh telah membawa dan menahan tiga orang mahasiswa, yang memimpin dan membantu mengoordinasikan unjuk rasa, untuk menentang pembatasan kuota pekerja pemerintah, dari sebuah rumah sakit.

Petugas dilaporkan memaksa tiga orang pemimpin gerakan mahasiswa melawan diskriminasi itu keluar dari rumah sakit Gonoshasthaya Kendra di Ibu Kota Dhaka, pada Jumat (26/7/2024).

Polisi awalnya membantah bahwa Nahid Islam, Abu Bakar Mazumdar, dan Asif Mahmud ditahan. Namun Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan kemudian memberi keterangan.

"Mereka sendiri merasa tidak aman. Mereka mengira ada orang yang mengancam mereka," katanya, dilansirAl-Jazeera, pada Minggu (28/7/2024).

Meskipun Khan tidak mengonfirmasi ketiganya telah ditangkap secara resmi, tetapi dia mengatakan ketiganya perlu memberikan keterangan lebih lanjut.

"Kami pikir demi keamanan mereka sendiri, mereka perlu diinterogasi untuk mengetahui siapa yang mengancam mereka. Setelah interogasi, kami akan mengambil tindakan selanjutnya," ujarnya.

Pasukan keamanan juga menangkap seorang anak dari bangsal rumah sakit di daerah Dhanmondi dan menyita telepon ibu dan istri Nahid Islam, beserta telepon Mazumdar dan Mahmud.

Islam telah mengatakan bahwa dia takut akan keselamatan jiwanya setelah dibawa dari rumah seorang teman dan disiksa.

Setidaknya 150 orang tewas dan ribuan orang ditangkap sejak protes berubah menjadi kekerasan dalam unjuk rasa di Bangladesh. Protes mematikan telah terjadi berhari-hari di seluruh negeri di Bangladesh, dengan jam malam serta pemblokiran komunikasi diberlakukan di negara tersebut.

Jam malam telah dilonggarkan setiap harinya, konektivitas internet terbatas telah dipulihkan dan sejumlah bisnis telah diizinkan untuk dibuka kembali.

Namun, banyak pembatasan masih diberlakukan di tengah penghentian protes oleh para pemimpin mahasiswa karena pertumpahan darah yang semakin memperburuk perekonomian. Bangladesh tengah menghadapi inflasi tinggi dan pengangguran di kalangan pemuda.

Bisnis.com, JAKARTA — PBB mendesak PemerintahBangladeshuntuk mengungkap secara transparan jumlah korban akibat kebijakan represif terhadap aksi protes mahasiswa yang terjadi dalam sebulan terakhir.

Hal itu ditegaskan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, seperti dilansirAntara, Jumat (26/7/2024). Desakan kepada PemerintahBangladeshitu disampaikan lantaran meningkatnya laporan kekerasan di negara Asia Selatan itu.

Dalam pernyataan video, Turk menekankan perlunya transparansi mengenai jumlah korban tewas dan yang dipenjara demi kepentingan keluarga terdampak. Pihaknya juga mendesak pemulihan akses internet penuh untuk komunikasi gratis.

Turk juga menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan aparat keamanan bertindak sesuai standar hak asasi manusia internasional. Turk juga mendorong dilakukannya penyelidikan yang tidak memihak dan independen terhadap semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan catatannya, kata Turk, upaya represif polisi dan anggota partai berkuasa, termasuk sayap mahasiswanya, yang berhadapan dengan aksi protes telah menyebabkan 170 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka dan banyak orang hilang.

Selain itu, dua jurnalis terbunuh, ratusan lainnya, termasuk tokoh oposisi, ditangkap.

Sementara itu, menurut harian lokalProthom Alo, korban tewas mencapai 201 orang, sebagian di antaranya meninggal akibat luka tembak selama aksi protes.

Seperti diketahui, Bangladeshdidera protes dan aksi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal Juli 2024 atas seruan reformasi dalam sistem kuota pekerjaan publik (PNS) yang didambakan di negara itu. Alasannya, sistem rekrutmen itu dianggap sangat tidak adil oleh para mahasiswa.

Sejak 16 Juli 2024, protes semakin meningkat setelah polisi dan anggota partai berkuasa, termasuk sayap mahasiswanya, Bangladesh Students’ League, dilaporkan menyerang mahasiswa di kampus-kampus universitas di seluruh negara itu.

Menanggapi protes tersebut, pemerintah dengan dukungan putusan Mahkamah AgungBangladeshmengeluarkan pengumuman yang mereformasi sistem kuota, memangkas kuota menjadi 7% dari 56%.

Namun, para mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut agar kampus-kampus dibuka kembali dan situasi normal di negara itu dipulihkan.

Polisi menangkap sekitar 4.500 orang dalam delapan hari terakhir, termasuk 1.400 orang pada Rabu (24/6/2024). Banyak dari mereka yang ditangkap adalah anggota oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Bangladesh Jamaat-e-Islami, menurut Prothom Alo.

Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan menyalahkan partai oposisi atas aksi kekerasan selama protes yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah.

"Kami akan mengidentifikasi mereka satu per satu dengan segenap kekuatan kami. Mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. Kami tidak akan mundur untuk memastikannya," kata sang menteri.

Bisnis.com, JAKARTA —Bangladeshmasih berada dalam kondisi mencekam dengan jumlah korban tewas akibat protes mahasiswa meningkat menjadi 201 orang hingga Kamis (26/7/2024).

Kondisi itu terjadi meski Mahkamah AgungBangladeshtelah menghapuskan sebagian besar kuota pekerja di pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS) pada Minggu (21/7/2024). Kebijakan kuota PNS diBangladeshtelah memicu aksi protes nasional dalam sebulan terakhir dengan dimotori para mahasiswa.

Aksi demonstrasi itu direspons dengan kekerasan oleh pihak militer dengan sedikitnya menewaskan 114 orang hingga akhir pekan lalu.

DilansirAntara, peningkatan signifikan jumlah korban kekerasan dalam beberapa hari terakhir di Dhaka, Ibu KotaBangladesh, terjadi akibat tindakan keras terhadap pihak-pihak oposisi semakin meningkat.

Pemberlakuan jam malam dan pengerahan militer yang mulai berlaku pada Sabtu (20/7/2024), terus berlanjut, dengan jeda dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 05.00 sore waktu setempat.

Perkantoran dan industri kembali beroperasi pada Rabu selama periode jeda yang sama, menurut pengumuman pemerintah. Menteri HukumBangladeshAnisul Haq mengatakan jam malam akan dicabut secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi.

Inspektur Bachchu Mia, yang bertanggung jawab di pos kepolisian di Dhaka Medical College and Hospital (DMCH), mengonfirmasi jumlah korban tewas bertambah menjadi 201.

“Sebagian besar korban meninggal karena luka tembak,” menurut laporan surat kabar nasional Prothom Alo pada Kamis.

Anjuman Mufidul Islam, sebuah organisasi kesejahteraan setempat yang menyediakan layanan pemakaman bagi umat Islam, menguburkan 21 jenazah. Pejabat organisasi itu, Kamrul Ahmed, mengatakan dalam tiga hari terakhir, polisi menyerahkan jasad 21 korban kepada Anjuman Mufidul Islam, termasuk dari DMCH selama aksi protes terjadi.

"Kami telah mengubur jenazah-jenazah tersebut. Kami melakukan pekerjaan itu sebagai pekerjaan rutin. Polisi menyimpan sampel DNA dan rincian lain untuk catatan dan klaim di masa mendatang," tambahnya.

Seperti diketahui, Bangladeshdidera protes dan aksi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal Juli 2024 atas seruan reformasi dalam sistem kuota pekerjaan publik (PNS) yang didambakan di negara itu. Alasannya, sistem rekrutmen itu dianggap sangat tidak adil oleh para mahasiswa.

Sejak 16 Juli 2024, protes semakin meningkat setelah polisi dan anggota partai berkuasa, termasuk sayap mahasiswanya, Bangladesh Students’ League, dilaporkan menyerang mahasiswa di kampus-kampus universitas di seluruh negara itu.

Menanggapi protes tersebut, pemerintah dengan dukungan putusan Mahkamah AgungBangladeshmengeluarkan pengumuman yang mereformasi sistem kuota, memangkas kuota menjadi 7% dari 56%.

Namun, para mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut agar kampus-kampus dibuka kembali dan situasi normal di negara itu dipulihkan.

Polisi menangkap sekitar 4.500 orang dalam delapan hari terakhir, termasuk 1.400 orang pada Rabu (24/6/2024). Banyak dari mereka yang ditangkap adalah anggota oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Bangladesh Jamaat-e-Islami, menurut Prothom Alo.

Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan menyalahkan partai oposisi atas aksi kekerasan selama protes yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah.

"Kami akan mengidentifikasi mereka satu per satu dengan segenap kekuatan kami. Mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. Kami tidak akan mundur untuk memastikannya," kata sang menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung Bangladesh akhirnya menghapuskan sebagian besar kuota pekerja di pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS).

Kebijakan kuota PNS di Bangladesh telah memicu aksi protes nasional dalam sebulan terakhir dengan dimotori para mahasiswa. Aksi demonstrasi itu direspons dengan kekerasan oleh pihak militer dengan sedikitnya menewaskan 114 orang dalam beberapa hari terakhir.

DilansirReuters, Minggu (21/7/2024), Mahkamah Agung Bangladesh menolak putusan Pengadilan Tinggi yang mengembalikan kebijakan kuota PNS itu.

“Divisi Banding Mahkamah Agung memerintahkan agar 93% pekerjaan pemerintah di Negara Asia Selatan harus terbuka bagi kandidat yang pantas,” demikian kata Jaksa Agung Bangladesh A.M. Amin Uddin kepadaReuters.

Seperti diketahui, Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menghapus sistem kuota PNS pada 2018. Namun, Pengadilan Tinggi Bangladesh menerapkannya kembali pada Juni 2024 dengan mematok total kuota sebesar 56%.

Kebijakan sistem kuota ini memberikan alokasi sekitar 30% dari 56% kuota PNS negara tersebut kepada putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.

Putusan Pengadilan Tinggi itu memicu aksi demonstrasi besar-besaran dimulai dari sederet kampus di Dhaka. Pemerintah merespons dengan represif dan menyebabkan aksi kekerasan kepada para pendemo.

Layanan internet dan pesan teks di Bangladesh telah dihentikan sejak Kamis (18/7/2024) atau ketika pasukan keamanan menindak pengunjuk rasa yang menentang larangan pertemuan publik di negara berpenduduk hampir 170 juta orang itu.

Tentara berpatroli di jalan-jalan ibu kota Dhaka dan tempat pos pemeriksaan militer didirikan setelah pemerintah memerintahkan pemberlakuan jam malam sejak Jumat (19/7/2024).

Jaksa Agung Bangladesh A.M. Amin Uddin berharap putusan Mahkamah Agung itu dapat mengembalikan situasi di Dhaka.

“Saya berharap keadaan normal akan kembali setelah keputusan hari ini dan orang-orang dengan motif tersembunyi akan berhenti menghasut orang,” kata Amin Uddin.

Di samping itu, Jaksa Agung menegaskan akan meminta pemerintah untuk mencari pelaku kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka.

Menurut laporanReuters, jalan-jalan di dekat Mahkamah Agung langsung sepi setelah keputusan tersebut diambil. Namun, sebuah tank militer ditempatkan di luar gerbang pengadilan, menurut tayangan televisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi di Dhaka, Ibu Kota Bangladesh, masih mencekam sejak aksi protes mahasiswa pecah pada pekan lalu dan memicu respons penuh kekerasan dari kelompok sipil dan militer setempat.

DilansirAntara, aksi kekerasan untuk menghentikan demonstrasi mahasiswa di sejumlah universitas di Dhaka telah menyebabkan 75 orang tewas, hingga Sabtu (20/7/2024).

Alhasil, Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negeri dan mengerahkan pasukan untuk mengamankan berbagai wilayah. Jam malam diberlakukan sejak Jumat (19/7/2024) malam.

Selain itu, jaringan broadband dan internet seluler telah dihentikan di seluruh Bangladesh sejak Kamis (18/7/2024).

Seorang penduduk lokal dari luar Dhaka mengatakan kepadaAnadolumelalui telepon bahwa situasi di ibu kota tidak menentu dan tegang dengan adanya laporan bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan.

"Pemerintah tampaknya tidak bisa mengendalikan situasi," kata warga lokal itu yang enggan disebutkan namanya.

Adapun, lebih dari dua ribu orang terluka dalam aksi kekerasan yang merebak di seluruh Bangladesh itu.

Di tengah kondisi itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah mengimbau komunitas warga negara Indonesia (WNI) untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.

Berdasarkan data lapor diri,KBRI Dhakamencatat terdapat 563 WNI yang menetap di Bangladesh. KBRI Dhaka pun memastikan kondisiWNIdi Bangladesh masih aman.

"Hingga saat ini kondisi mereka tetap aman dan selamat," katanya, kepada awak media, pada Jumat (19/7/2024).

Lantas, apa yang memicu aksi demonstrasi dan kekerasan di negara berpopulasi 170 juta jiwa itu?

TOLAK PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

DilansirReuters, demonstrasi mahasiswa dimulai sejak Juni 2024 dan dipicu oleh putusan Pengadilan Tinggi Bangladesh yang menerapkan kembali sistem kuota untuk pekerjaan di pemerintahan atau setara pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia.

Kebijakan sistem kuota ini memberikan alokasi sekitar 30% dari 56% kuota PNS negara tersebut kepada putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.

Kebijakan ini sebenarnya telah dihapuskan oleh pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2018. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Bangladesh akhirnya membatalkan keputusan pemerintah untuk menghapuskannya.

Oleh karena itu, Pemerintah Bangladesh mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Mahkamah Agung Bangladesh pun menangguhkan perintah Pengadilan Tinggi dan menetapkan tanggal 7 Agustus untuk mendengarkan keberatan pemerintah.

Di sisi lain, para mahasiswa dan para pengunjuk rasa terus melakukan aksi untuk menuntut negara berhenti menyisihkan kuota khusus 30% bagi keluarga pejuang perang kemerdekaan Pakistan. Apalagi, saat ini angka pengangguran di Bangladesh sangat tinggi dengan hampir satu perlima dari total populasi negara itu tidak sekolah atau tidak bekerja.

Reutersmelaporkan, meski protes dipicu oleh kemarahan mahasiswa terhadap sistem kuota yang kontroversial, beberapa analis mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang sulit, termasuk inflasi yang tinggi, meningkatnya pengangguran dan menipisnya cadangan devisa, menjadi pemicunya.

Bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina, penghentian aktivitas masyarakat secara nasional akan mengganggu upaya pemerintah Bangladesh dalam mencari dukungan pendanaan dari kreditor dan IMF seiring dengan cadangan devisa yang semakin menipis.

Dalam keterangannya kepada masyarakat melalui pidato yang disiarkan melalui saluran televisi, Hasina meminta para mahasiswa bersama dan percaya kepada pengadilan yang tengah mengkaji kebijakan sistem kuota PNS itu.

Hasina juga berjanji untuk memberikan hukuman kepada para penjahat yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa komite yudisial akan dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut.

Adapun, aksi demonstrasi ini menjadi tantangan pertama bagi pemerintahan Hasina sejak ia memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari 2024 dalam pemilu yang diboikot oleh oposisi utama.