REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 28 Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hanya memutuskan mundur dari keanggotaan partai sebagai bentuk kekecewaan. Mereka juga menyerahkan jas berlogo PKS plus pin dan mengembalikkan kartu tanda anggota (KTA).

"Kita harus mengembalikan atribut kepada Partai Keadilan Sejahtera dan kartu tanda anggota," kata anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko usai melakukan pernyataan sikap di Jakarta, Senin (27/8/2024).

Soenarko dan jajaran Dewan Pakar PKS lainnya pun mencopot jas PKS dan menyerahkannya kepada dokter Wibowo, sebagai perwakilan resmi partai. Usai menyerahkan jas sebagai tanda keluar dari PKS, Soenarko dan Wibowo saling berpelukan dan berangkulan.

"Hari ini Kepala Staf Partai ada di sini, kita serahkan kepada beliau Bapak dokter Wibowo. Sekian terima kasih," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

Sebelumnya, keputusan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.

Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.

"Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS," kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023. Dewan Pakar PKS dipimpin Irwan Prayitno dan kala itu dilantik Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng. Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat.

Dia heran, PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Soenarko pun tak bisa menutupi rasa kecewa atas perubahan kebijakan elite PKS.

Langgengkan dinasti Jokowi...

"Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.

"Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut," kata Soenarko melanjutkan.

Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS. "Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini," ujar Soenarko.