PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi mendalam terhadap distributor pupuk di daerah. Hal ini merespons permintaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencopot manajer Pupuk Indonesia di daerah yang penyalurannya bermasalah.

Langkah ini dilakukan usai sejumlah kepala desa melaporkan belum menerima tambahan alokasi pupuk subsidi. Bahkan beberapa di antaranya juga mengaku para petaninya masih kesulitan untuk memperoleh pupuk.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, ia sepakat bahwa para oknum yang bermasalah harus segera ditindak tegas dan dicopot dari jabatannya. Namun, sebelum mengambil keputusan itu, pihaknya akan menelaah kembali masukan-masukan dari para kepala desa terkait.

"Nanti kita teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi, tapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi. Tapi juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah," kata Rahmad di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Rahmad juga akan melakukan evaluasi terhadap 1.076 distributor pupuk di seluruh Indonesia. Dari hasil evaluasi itu, barulah akan diambil kesepakatan untuk tindakan lanjutannya.

"Kita akan lakukan evaluasi dulu. Tadi saya laporkan ke Pak Mentan pokoknya hasil evaluasi kita laporkan. Nanti dari situ dilihat secara objektif yang salah siapa, yang salah diganti," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini. Ia juga meminta agar para manajer di area yang bermasalah segera dicopot. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran dalam acara Gerakan Nasional Pangan di Kementerian Pertanian hari yang sama.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dalam 1-2 pekan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk bisa berdampak besar ke negara.