PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar Rembuk Tani di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lewat acara tersebut, perusahaan ingin mendapatkan masukan dari para petani terkait penyaluran pupuk.

Dalam acara yang dihadiri ratusan petani tersebut, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan volume pupuk subsidi untuk membantu petani. Volume pupuk subsidi naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun ini.

"Pak Jokowi juga mendorong atau memutuskan mengubah volume pupuk subsidi. Meningkatkan pupuk subsidi dari 4,7 dari 9,55 juta ton," ujar Rahmad di Sembalun, Lombok Timur NTB, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Rahmad, dulu volume subsidi menyesuaikan dengan anggaran. Kini, volume pupuk subsidi telah ditetapkan. Terangnya, tanpa tambahan volume itu, maka para petani sudah tak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

"Kalau seumpama tidak dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah tidak mendapat pupuk subsidi," katanya.

Khusus NTB bahkan sudah habis dari Agustus lalu. Meski demikian, dia mengatakan, pemerintah menambahkan volume subsidi karena memahami kebutuhan petani.

"Bahkan untuk NTB ini mungkin dari bulan Agustus kemarin sudah habis alokasi pupuk subsidi kalau 4,77 juta ton. Pak Jokowi tahu persis kebutuhannya lebih dari itu," ungkapnya.

Rahmad menerangkan, dengan volume pupuk subsidi 9,55 juta ton diharapkan dapat meningkatkan produksi petani. Dia mengatakan, pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi.

"Nah kalau hitung-hitungannya dikasih pupuk sama tidak dikasih pupuk itu bedanya 60%," ungkapnya.

"Kalau 30 ton kentang per hektar seumpama tidak dikasih pupuk itu kira-kira nggak sampai separuhnya. Mungkin cuma 10 ton karena bedanya itu 60%," tambah Rahmad.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyoroti tata kelola penyaluran pupuk subsidi. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menilai tata kelola penyaluran pupuk subsidi terlalu rumit dan banyak regulasi.

Rahmad mengatakan peraturan mengenai penyaluran pupuk subsidi tersebut tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga di daerah. Bahkan di pusat, program tersebut harus melalui 6-7 kementerian.

"Problemnya sekarang mohon maaf sorry to say ruwet sekali, banyak sekali aturannya, di daerah aturan banyak. Pupuk ini overly regulated. Terlalu banyak yang mengurusi. Padahal smallholders dapatnya subsidi dari pemerintah nih yah enggak lebih dari 1 juta. Ini kita tahu ada paling tidak 6 kementerian, bahkan mungkin kadang-kadang 7," kata Rahmad dalam Forum Diskusi Publik, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dia menjelaskan realisasi kenaikan alokasi pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton terhambat regulasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Penyaluran tersebut membutuhkan Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Gubernur. Di mana kedua hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ketika semua peraturan terkait sudah terbit, ternyata pemerintah dan Pupuk Indonesia tidak bisa berkontrak lantaran anggaran yang belum tersedia. Namun, hal ini telah teratasi dalam rapat pengendalian inflasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian.

"Contoh verifikasi dan validasi dilakukan petugas kecamatan sebagian besar PPL itu honorer. untuk itu, biayanya ditanggungkam ke siapa? Seringkali verval itu dibebankan ke distributor sehingga menyebabkan HET-nya kemudian tidak bisa dipertahankan. Itu baru satu hal belum lagi distributor mau perpanjang rekomendasi, setiap tahun memperpanjang rekomendasi dinas. Jadi variasi kebijakan tingkat nasional ke daerah ini very complicated," imbuhnya.

Karena terlalu banyak peraturan, Rahmat menyebut dapat menyebabkan regulatory cost, seperti penagihan pupuk subsidi dengan biaya bunga yang besar. Menurutnya, dari proses pertama penyaluran hingga terbitnya surat perintah pencaira dana memakan waktu lima bulan. Apabila dapat disederhanakan dan waktu yang sedikit, tentu dapat menghemat anggaran negara.

Dia juga menyoroti terkait peraturan kewajiban stok pupuk di tiap kabupaten. Setidaknya, Pupuk Indonesia harus menyetok sebanyak 1,7 juta ton pupuk setiap kabupaten. Hal tersebut menelan biaya sebesar Rp 9 triliun.

"Belum lagi, misalnya ketentuan di Permendag yang mewajibkan kita memiliki stok di setiap kabupaten. Di kabupaten Karawang, di Gresik, di Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Lampung, Sidoarjo. Akibatnya kita ini mengharuskan stok sebesar 1,7 juta ton untuk memenuhi regulatory tadi. Biayanya itu Rp 9 triliun," terangnya.

Dengan rumitnya regulasi tersebut, dia mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk subsidi. Dengan begitu, petani dapat menebus pupuk dengan mudah dan murah.

"Saya mendukung ada perbaikan yg sifatnya dirombak atau dipermudah gimana petani bisa menebus pupuk dengan mudah bagaimana susbidi BBM," pungkasnya.