Lampung Geh, Badar Lampung – Tim Seleksi KPU Lampung mengumumkan hasil seleksi calon anggota KPU Provinsi Lampung untuk periode 2024-2029, namun keputusan ini menuai kontroversi. Dari 14 nama yang terpilih, hanya satu perempuan, Yusni Ilham, yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota Bawaslu Bandar Lampung. Tiga calon perempuan lainnya, Ika Kartika, Wirdayati, dan Dewi Elyasari, menyatakan protes keras karena ketidakpuasan terhadap pemenuhan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan sesuai UU No. 17 Tahun 2017. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan salah satu anggota Tim Seleksi, Moelyono, kepada awak media, menyatakan bahwa hanya ada satu nama perempuan yang direkomendasikan secara medis.

"Hasilnya, secara medis hasil test kesehatan yang direkomendasikan cuma satu orang," katanya.

Salah satu calon yang dinyatakan gagal, Wirdayati mengungkapkan, keputusan ini jauh dari prinsip afirmasi keterwakilan perempuan.

"Keputusan ini jelas jauh dari prinsip afirmasi keterwakilan perempuan. Dari 14 besar calon, hanya satu nama perempuan. Ini menunjukkan adanya diskriminasi yang tidak dapat ditoleransi," tegas Wirdayati.

Ika, calon lainnya, turut mempertanyakan transparansi penilaian kesehatan oleh Tim Seleksi.

“Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi penilaian kesehatan. Kami merasa hak kami atas informasi pribadi kami diabaikan,” tambah Ika. Sebagai respons, mereka mengajukan somasi kepada Tim Seleksi untuk memberikan transparansi hasil tes kesehatan yang telah dilakukan. “Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum. Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam demokrasi,” ujarnya Pernyataan ini dikeluarkan oleh para calon anggota KPU Provinsi Lampung yang merasa terdiskriminasi dalam proses seleksi ini. Mereka berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan dalam posisi kepemimpinan di masa depan. "Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam demokrasi," pungkas Wirda. (Cha/Ansa)