Jakarta, ID- Penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU) harus berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan ekonomi, tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, penataan ulang itu merupakan bagian dari tiga program tugas utama dalam  100 hari kerja dalam mengatasi pertanahan, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.