Bisnis.com, JAKARTA – Dividen BUMN 2025 ditargetkan sebesar Rp90 triliun. Dividen BUMN itu lebih dari target dividen perusahaan pelat merah 2024 yang sebesar Rp85,84 triliun.

Kementerian BUMN yang dikomandoi Erick Thohir putar otak guna memenuhi target tersebut. Sejauh ini, penyumbang dividen BUMN terbesar masih berasal dari bank BUMN seperti BBRI, BMRI, BBNI dan perusahaan sektor energi seperti Pertamina dan MIND ID.

IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mematok nilai dividen yang harus dikontribusikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2025 sebesar Rp90 triliun. Angka ini naik Rp5 triliun dibandingkan dividen 2024 yakni Rp85 triliun.

Nilai dividen di tahun depan yang disepakati Banggar DPR disampaikan langsung Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024). Menurutnya, dividen yang ditargetkan legislatif sangatlah fantastis.

“Saya barusan mendapat info rupanya sudah diketuk oleh Banggar untuk dividen tahun 2025, kami ditargetkan Rp90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp85 triliun menjadi Rp90 triliun, saya rasa angka yang fantastis,” ujar Erick.

Dia menilai, BUMN perlu kerja keras agar bisa menyetor sebagian dari laba bersihnya untuk negara. Di lain sisi, dia memandang legislatif juga harus mendorong agar pagu anggaran untuk Kementerian BUMN bisa dinaikkan.

“Ya kita bekerja keras, tapi mohon saya rasa dukungan penunjang kami untuk bagian BUMN juga kalau bisa mohon ditingkatkan hanya Rp66 miliar, dibandingkan Rp5 triliun peningkatan jauh sekali,” kata dia.

Erick menyebut, alokasi pagu anggaran 2025 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat kecil. Bahkan, nilainya tak sebanding dengan prestasi atau kinerja Kementerian BUMN saat ini.

“Pagu anggaran 2025 hanya Rp277 miliar, ini tentu tidak dibandingkan dengan prestasi yang sudah sudah didorong oleh Komisi IV ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini,” ujarnya.

Maka dari itu, Erick mengusulkan adanya tambahan dana sebesar Rp66 miliar, sehingga pagu anggaran 2025 bisa naik menjadi Rp344 miliar.

Dia pun berharap anggota legislatif memberikan dukungan atas usulannya. Selain itu, perlunya kebijaksanaan dari Kementerian Keuangan agar dana yang dibutuhkan bagi Kementerian BUMN bisa dinaikkan nilainya.

(Dhera Arizona)