Jakarta, Investor.id- Rapat Kerja Realestat Indonesia DKI Jakarta (Rakerda REI DKI Jakarta) dihadiri calon gubernur (cagub) yang akan bertarung dalam pilkada 27 November 2024.

“REI DKI Jakarta perlu mendengarkan visi misi dan program kerja yang akan diusung para calon gubernur. Khususnya di bidang perumahan, permukiman, dan real estat,” tutur Arvin F Iskandar, ketua umum DPD REI DKI Jakarta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Dia menambahkan, REI DKI Jakarta ingin mendengar perspektif para calon gubernur tentang Jakarta ke depan, dikaitkan dengan perubahan status Kota Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, status Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia (RI) akan berubah seiring lahirnya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Setelah tidak menjadi Ibu Kota RI, selanjutnya menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2024 tentang DKJ.

Sesuai UU tersebut Jakarta akan menjadi Kota Global. Status itu pula yang membuat Rakerda REI DKI Jakarta 2024 mengusung tema Jakarta Menuju Kota Global Berkelanjutan; Tantangan dan Peluang untuk Sektor Real Estat.

Menurut cagub nomor urut 2 DKI Jakarta, Ridwan Kamil, dirinya berkomitmen untuk menjadikan REI DKI Jakarta sebagai mitra utama pemerintah provinsi (pemprov) dalam pembangunan Jakarta sebagai Kota Global.

“Visi pertama untuk real estat, saya ingin bersama REI DKI Jakarta. Kami akan lebih banyak menghadirkan hunian di atas pasar-pasar yang ada di Jakarta,  agar pekerja di Sudirman, Thamrin, tidak lagi tinggal di Depok dan Bekasi,” ujarnya.

Dia menerangkan, DKI Jakarta punya 150 pasar. Kelak, di atas pasar dibangun real estat, di bawah tetap berfungsi sebagai pasar.

Andai ide ini terealisasi, masyarakat menengah ke bawah bisa punya apartemen di tengah Jakarta sehingga mengurangi biaya transportasi, mengurangi stress, dan kemacetan. Udara Jakarta akan menjadi lebih bersih.

“Makanya [apabila terpilih] sebagai Gubernur Jakarta, saya serahkan ke REI Jakarta, 150 lokasi pasar kita bikin hunian,” tutur dia.

Sementara itu, cagub Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung mengungkapkan sejumlah gagasan. Salah satunya, pengembangan hunian terjangkau di area transit oriented development (TOD).

Lalu, pengadaan hunian terjangkau dengan skema penggunaan lahan campuran (mixed used development).

Pramono juga memaparkan soal program Jakarta Fund sebagai salah satu strategi membangun Jakarta dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) untuk dikelola secara profesional dan terbuka dalam mendorong pembangunan daerah di Jakarta.

Dengan begitu, kata dia, ke depan Pemprov DKI Jakarta tidak lagi harus bergantung pada pajak dan retribusi dalam membangun daerah di Jakarta.

"Karena SilPA kita itu hampir setiap waktu besarnya Rp5-6 triliun. Kalau saya ambil Rp3-4 triliun saja, kemudian saya leverage Jakartanya. Dana itu (juga) bisa dimanfaatkan untuk penyediaan hunian terjangkau," pungkasnya.

Ridwan Kamil dan Pramono Anung bersedia menandatangani kontrak politik dengan REI DKI Jakarta terkait dukungan pembangunan real estat di Jakarta.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News