Bisnis.com, MAKASSAR — Pelaksanaan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel) oleh Bank Indonesia yang dilaksanakan selama Oktober 2024 menjadi salah satu langkah percepatan pengembangan ekonomi syariah di wilayah ini.

Pelaksanaannya sekaligus menjadi tolok ukur dalam upaya percepatan pembangunan ekosistem dan menjadikan Sulsel sebagai pusat ekonomi syariah di kawasan timur.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Wahyu Purnama mengatakan giat ini berhasil menjadi ajang kolaborasi efektif dari semua pihak, baik yang terkait dengan lembaga ekosistem produk halal, lembaga sertifikasi, dan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun nonbank.

Selama pelaksanaan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024, tiga Rumah Potong Hewan (RPH) berhasil disertifikasi halal, yaitu yang berada di Kabupaten Bone, Gowa, dan Kota Parepare. Hal ini memberi efek bagi beberapa rumah makan dan restoran dalam membantu mereka mendapatkan produk yang kehalalannya terjamin.

Dari seluruh RPH di Sulsel, tercatat masih ada 19 lagi yang belum bersertifikasi halal. Targetnya Bank Indonesia akan membantu memberikan mereka sertifikasi halal secara bertahap, supaya semuanya bisa memberikan jaminan halal yang sah.

Selain RPH, selama giat ini juga ada pelatihan bagi 150 orang juru sembelih hewan agar bisa menyembelih sesuai syarat syariah. Jadi kalau ada RPH yang belum tersertifikasi, setidaknya juru sembelihnya sudah tercap halal.

"Kita juga telah merealisasikan banyak UMKM yang bersertifikasi halal di bulan ini. Sasarannya tentu semua UMKM produknya wajib bersertifikasi halal," paparnya pada penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 di Makassar, Selasa (29/10/2024).

Wahyu menambahkan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 ini bertujuan mendukung percepatan terwujudnya ekonomi keuangan syariah yang maju dalam rangka menuju wajib halal Oktober 2026. Pada saat itu semua produk makanan dan minuman di Indonesia nantinya, baik yang diproduksi perusahaan, atau UMKM, semuanya wajib bersertifikasi halal.

Jika tidak memiliki sertifikasi halal, maka akan ada sanksi yang diterapkan, mulai dari penutupan sampai pencabutan izin usaha.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya karena memiliki potensi yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi cukup stabil, pelaku UMKM yang banyak, dengan didukung oleh 90,2% atau sekitar 8,4 juta masyarakatnya yang beragama Islam.

Meskipun begitu mereka mengakui jika sejauh ini tingkat literasi keuangan syariah di Sulsel masih belum mumpuni. Ada beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat, utamanya persepsi masyarakat soal keuangan syariah yang masih rendah dan belum kuatnya diferensiasi produk syariah dengan konvensional.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel, Inyo mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar dan maysir.

Ditambah lagi produk keuangan syariah sering kali dianggap mirip dengan produk konvensional, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melihat perbedaan yang signifikan. Misalnya, banyak bank syariah yang menawarkan produk simpanan atau pinjaman yang hampir sama dengan bank konvensional, tanpa penjelasan yang jelas mengenai keunggulan syariahnya.

"Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat kita masih banyak yang cenderung memilih produk konvensional yang lebih familiar," paparnya pada acara seminar dalam rangkaian penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 di Makassar, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, beberapa tantangan lain yang masih dihadapi masyarakat adalah kompetensi sumber daya insani yang belum memadai, terbatasnya produk dan layanan syariah, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, hingga aspek regulasi dan permodalan yang masih belum mendukung.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan pihaknya akan mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan melakukan penguatan secara masif terkait literasi keuangan syariah hingga tingkat desa.

Berdasarkan analisanya, masih banyak warga desa yang enggan menyimpan uang di bank karena adanya bunga dan menimbulkan riba.

"Peluang pengembangan keuangan syariah sangat terbuka karena gaya hidup keislaman masyarakat Sulsel. Namun literasinya masih lemah. Orang desa menyimpan uangnya di bawah bantal, banyak dari mereka tidak mau menyimpan di bank karena takut riba. Ini peluang bagi bank syariah masuk, makanya sasaran literasi ke perdesaan," jelasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Bank Indonesia meyakini Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menjadi hub pembangunan ekonomi syariah nasional, utamanya untuk wilayah Indonesia timur. Potensi pengembangan produk halal yang besar serta didukung dengan masyarakat yang mayoritas muslim, menjadi alasan bank sentral terus memfasilitasi pengembangannya di wilayah ini.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Wahyu Purnama mengatakan pemerintah memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Maka dari itu melahirkan beberapa pusat ekonomi syariah di berbagai titik di negara ini menjadi sangat penting.

Sulsel sendiri saat ini tengah dirancang menjadi pusat untuk kawasan timur, di mana ke depannya akan menjadi hub dan menguatkan pembangunan ekonomi syariah di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

"Untuk jadi pusat ekonomi syariah di Indonesia tentu tidak realistis karena pusat ekonomi kita kan bertumpu di Jawa, makanya kita tengah rancang Sulsel ini menjadi hub," paparnya pada penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 di Makassar, Selasa (29/10/2024).

Provinsi Sulsel, ditambahkan Wahyu, didukung dengan potensi besar di sektor pertanian yang mencakup sekitar 30% dari total produksi di Sulampua dan melimpahnya produk kuliner yang telah dicap halal. Selain itu pertumbuhan UMKM-nya juga lumayan tinggi, menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pelaku terbanyak di Indonesia.

Maka dari itu percepatan ekosistem halal terus dipacu. Beberapa upaya antara lain mempercepat sertifikasi halal untuk rumah potong hewan dan UMKM, serta meningatkan edukasi masyarakat agar semuanya bisa paham pentingnya keuangan syariah.

Hal ini didukung dengan kinerja beberapa pelaku industri halal di wilayah ini yang bahkan telah menyasar pasar Eropa, bukan lagi hanya timur tengah. Pasalnya banyak masyarakat Eropa yang mulai menyukai produk halal karena dinilai lebih bersih dan higienis.

"Kita tahu bahwa produk halal itu pasarnya lebih terbuka, mencakup seluruh dunia. Kalau produk nonhalal kan terbatas. Makanya kita dorong agar membantu upaya pemerintah menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia," jelasnya.