IDXChannel - Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengaku bahwa perusahaan yang dia pimpin tengah mengalami permasalahan keuangan, akibat financial distress.

Pengakuan itu tak berselang lama setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil audit terbarunya di internal Pindad, dimana laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 2021 hingga semester I/2023 di Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lain, bermasalah.

Abraham menjelaskan, kondisi tersebut dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda, jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Faktor yang membuat financial distress karena beratnya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer. Selain itu, waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Kondisi itu pun memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

“Kami menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad,” ujar Abraham melalui keterangan pers, Sabtu (26/10/2024).

Dia juga memastikan, Pindad telah melakukan sejumlah perbaikan, bahkan sebelum BPK merilis hasil auditnya.

“Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik,” paparnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pindad melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai lini. Seperti, memperkuat pengendalian biaya, optimalisasi pengelolaan piutang, serta menata ulang pengelolaan aset dan dana pensiun.

Prinsip kehati-hatian juga telah diterapkan pada proses pengadaan, guna meminimalkan risiko keuangan perusahaan. (Wahyu Dwi Anggoro)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada PT Pindad guna memastikan bahwa sebagai entitas negara, PT Pindad telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I tahun 2023 pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya.

LHP ini disampaikan langsung oleh BPK kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress (kesulitan keuangan)," ungkap Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Selain itu, BPK juga menemukan beberapa permasalahan lainnya. Antara lain pengakuan aset dan pendapatan yang belum memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Serta pengelolaan dana pensiun PT Pindad yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Pindad untuk meningkatkan pengawasan. Serta meminta Direksi PT Pindad untuk menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan bertanggung jawab.

"BPK menilai temuan-temuan ini harus menjadi perhatian serius manajemen PT Pindad, khususnya pada temuan terkait financial distress, pengakuan aset, dan pengelolaan dana pensiun," tegas Slamet.

Meski demikian, BPK mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil PT Pindad dalam menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya. Dari 87 rekomendasi yang diberikan, tingkat penyelesaian PT Pindad mencapai 94,25%, melampaui target penyelesaian BPK sebesar 75%.