Bisnis.com, JAKARTA — Thailand merencanakan pembentukan badan layanan keuangan terpadu agar lebih kompetitif dalam menarik dana dan investor asing. Pemerintah Thailand akan segera menyusun sebuah undang-undang yang akan membantu memposisikan negara ini sebagai pusat keuangan regional.

Dilansir dari Bloomberg, Wakil Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan pada Jumat (19/7/2024) bahwa badan baru itu akan mengeluarkan lisensi untuk perbankan, sekuritas, asuransi, aset digital, dan kontrak berjangka untuk perusahaan-perusahaan asing.

Badan ini juga akan menangani layanan-layanan untuk bisnis-bisnis asing, seperti izin kerja dan insentif pajak.

Pada dasarnya, Bank of Thailand dan Securities and Exchange Commission (SEC) saat ini bertanggung jawab atas pengawasan sebagian besar layanan keuangan, perizinan dan regulasi. Paopoom menyebutkan badan baru ini merupakan sebuah cara pemerintah dalam melakukan reformasi pengawasan bisnis keuangan.

Kedua lembaga tersebut telah menjadi sorotan, dengan Gubernur bank sentral Sethaput Suthiwartnarueput yang berselisih dengan Perdana Menteri Srettha Thavisin mengenai tingkat suku bunga dan kebijakan-kebijakan fiskal, dan SEC yang mencoba untuk mengatasi skandal-skandal yang berhubungan dengan Stark Corp Pcl dan Energy Absolute Pcl yang diperdagangkan secara publik.

Paopoom melihat, Thailand perlu meningkatkan ekosistem regulasi dan hukumnya untuk mencapai tujuan menjadi pusat keuangan regional.

"Layanan satu atap, kejelasan dalam manajemen modal adalah kunci bagi Thailand untuk tumbuh menjadi pusat keuangan di kawasan ini, menarik modal dan orang-orang yang berpengetahuan luas untuk datang ke negara ini, menciptakan manfaat bagi ekonomi dunia," ujar Paopoom, dilansir dari Bloomberg pada Minggu (21/7/2024).

Perdana Menteri Srettha, yang telah memprioritaskan untuk menarik investasi asing sejak mengambil alih jabatannya kurang dari setahun yang lalu, mengatakan bahwa memposisikan Thailand sebagai pusat keuangan akan membantu menarik tidak hanya dana tetapi juga pekerja yang berkualitas.

Badan ini diyakini akan menguntungkan bank, investasi, sekuritas, dan bank virtual, memacu kegiatan seperti konsultasi untuk layanan hukum, teknologi, dan investasi dalam prosesnya.

“Rencana ini akan mengubah struktur pertumbuhan ekonomi kita ke sektor jasa bernilai tinggi dari manufaktur tanpa menggunakan anggaran negara,” kata Srettha.

Lebih lanjut Paopoom mengatakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan lanskap keuangan lokal dan akses perbankan, pemerintah akan segera memberikan lisensi untuk bank virtual.

Meskipun merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara, bank publik terbesar di Thailand, SCB X Pcl, berada di urutan ke-15 di antara bank-bank lain di Asia Tenggara dalam hal nilai pasar. Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina memiliki perusahaan yang lebih besar daripada kapitalisasi SCB sebesar US$9,5 miliar.

Pemerintah Srettha berencana untuk membentuk Badan Penjaminan Kredit Nasional untuk meningkatkan akses pinjaman kepada usaha-usaha kecil dan menengah dalam waktu satu tahun, kata Paopoom.