Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Wakil Ketua dan Anggota yang dilantik merupakan usulannya.

Luhut mengatakan, sebelum dilantik dirinya telah berdiskusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi terhadap penyelarasan kebijakan dan program di bidang ekonomi yang sejalan dengan arahan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan. Sebelum dilantik pada hari ini, kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Luhut di Instagram, Selasa (5/11/2024).

Luhut mengatakan, tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Prabowo untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional.

"Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya," imbuhnya.

Meskipun organisasinya ramping, Luhut ingin DEN punya kredibilitas yang nyata. Bukan sekedar dibentuk saja, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang solutif bagi arah kebijakan perekonomian bangsa.

"Saya meyakini bahwa masukan dari kami nantinya akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dan melalui proses penelaahan yang ketat. Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," terang Luhut.

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tepatnya, Prabowo akan melantik Wakil Ketua dan Anggota DEN. Mari Elka Pangestu menjadi salah satu yang dilantik.

Mari Elka Pangestu adalah seorang Ekonom, Ahli Moneter, dan Dosen yang pernah Menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini dia dilantik menjadi Wakil Ketua DEN. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah dilantik duluan menjadi Ketua DEN.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 150 P 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

Vonis pailit PT. Sri Rejeki Isman atau PT. Sritex yang dilakukan berbuntut panjang. Kasus yang dilihat sebagai ancaman dalam dunia ketenagakerjaan di jawa Tengah ini bahkan sudah sampai ke meja Istana. Presiden Prabowo pun sempat secara tegas mengatakan jika PT. Sritex tetap harus beroperasi seperti biasa.

Mengutip detikFinance, Prabowo juga telah menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Usai hadir dalam rapat tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan demikian, diharapkan roda produksi Sritex akan tetap berjalan.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang juga dipanggil dalam rapat mengatakan jika pihaknya diberi arahan langsung oleh Presiden untuk menghindari adanya PHK akibat status pailit Sritex. Terkait hal ini, Yassierli juga mengungkapkan jika saat ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Untuk menjaga situasi tersebut, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli, dikutip dari detikFinance (29/10).

Mengambil momentum Sritex, terdapat permasalahan yang tengah menjadi kemelut di ekosistem industri tekstil nasional. Terkait hal ini, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan impor besar-besaran adalah sumber utamanya.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Lalu apakah Sritex adalah salah satu kasus yang muncul di balik ancaman-ancaman pailit perusahaan tekstil lain di negeri ini? Bagaimana cara pemerintahan yang baru ini memberikan sekoci bagi perusahaan sejenis agar tidak tenggelam? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Tengah, jurnalis detikcom akan memaparkan peristiwa mencengangkan. Sebuah kontrakan berisi 42 kucing di mana sebagian hewan tersebut mati. Berdasarkan laporan terbaru dari detikJateng, ada indikasi bahwa penghuni kontrakan tersebut melakukan praktik jual-beli kucing. Lalu bagaimana kabar terbaru tentang temuan ini? ikuti laporan selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku akan mengajak detikers untuk belajar investasi dari obligasi. Benarkah hal ini lebih menguntungkan dari deposito? Ikuti paparannya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS), Microsoft menuduh secara terbuka pesaing lamanya, Google telah menjalankan kampanye bayangan atau ilegal di Eropa. Hal itu dinilai sengaja dirancang untuk mendiskreditkan Microsoft di hadapan regulator.

Pengacara Microsoft Rima Alaily mengatakan bahwa Google menyewa sebuah firma perusahaan-perusahaan cloud Eropa untuk mewakili kasus perusahaan pencarian tersebut.

"Minggu ini sebuah kelompok astroturf yang diorganisasi oleh Google akan diluncurkan," tulis pengacara Microsoft Rima Alaily dikutip dari CNBC, Selasa (29/10/2024).

Kelompok itu disebut dirancang untuk mendiskreditkan Microsoft di hadapan otoritas persaingan dan pembuat kebijakan, serta menyesatkan publik.

"Google telah berusaha keras untuk mengaburkan keterlibatan, pendanaan dan kendalinya, terutama dengan merekrut beberapa penyedia cloud Eropa, untuk bertindak sebagai wajah publik dari organisasi baru tersebut," imbuhnya.

Konflik tersebut merupakan pertarungan baru antara dua perusahaan yang bertempur dalam infrastruktur cloud, serta periklanan daring dan perangkat lunak.

Google menghadapi tekanan regulasi yang lebih tinggi di Eropa dan di AS, di mana perusahaan tersebut tengah menjalani persidangan antimonopoli kedua dalam kasus yang diajukan oleh Departemen Kehakiman.

Alaily menyarankan bahwa Google menyewa firma penasihat DGA Group untuk mendirikan Open Cloud Coalition. Satu perusahaan yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam grup tersebut memberi tahu Microsoft bahwa koalisi tersebut akan menerima dukungan finansial dari Google dan mengkritik praktik Microsoft di Eropa.

Alaily menyebut Google menawarkan sekitar US$ 500 juta kepada kelompok lain, Penyedia Layanan Infrastruktur Cloud di Eropa jika mereka menolak penyelesaian antimonopoli yang diusulkan terkait Microsoft. Kasus tersebut akhirnya diselesaikan pada Juli 2024.