Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pun berharap hubungan Indonesia dan AS semakin erat ke depannya, terutama di sektor perdagangan dan investasi.

Rosan menilai setiap ada pergantian pemimpin ada dampaknya. Menurutnya, terpilihnya Trump kembali merupakan hal yang positif bagi Indonesia maupun Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut, Rosan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan kunjungan ke AS sebagai salah satu negara tujuan dalam lawatannya ke luar negeri.

"Semoga dengan terpilihnya Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian ada dampaknya. Ini hal yang positif buat kita semua. Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya sama bapak presiden juga akan ke sana," kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam kujungan AS tersebut, Rosan mengatakan, salah satu hal yang dibahas terkait energi baru terbarukan hingga energi bersih. Selain itu, yang akan dibahas ialah terkait kelanjutan Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP merupakan skema pendanaan dan kemitraan global yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. JETP diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Saat ditanya apakah juga akan menawarkan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Rosan hanya menyebut semua hal bisa dibicarakan. "Kita tentunya bicara nantinya terutama di renewable energy, clean energy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu. (IKN juga?) Semua baik kita bicarakan," jelas Rosan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak banyak bicara mengenai pilpres AS. Begitu juga saat ditanyakan seperti apa arahan Prabowo terkait pilpres AS.

"Nanti kita lihat ya," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendukung masyarakat pertanian hingga nelayan.

"PP penghapusan itu bagus sekali, itu lihat kesungguhannya Pak Presiden (Prabowo) untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan," kata Zulhas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mewakili para petani dan nelayan mengucapkan terima kasih atas perhatian besar terhadap sektor pertanian. Hal ini termasuk juga visi swasembada pangan hingga pemberian fasilitas pertanian.

"Ini perhatian Bapak Presiden di sektor pertanian itu luar biasa. Yang pertama adalah swasembada, yang kedua dia memberikan fasilitas atau fasilitas seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian diberikan luar biasa. Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Amran mengatakan, langkah ini juga mendapat respons positif dari para petani dan nelayan. Menurutnya, langkah penghapusan utang ini dibutuhkan untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain.

"Bisa sudah meminjam bisa meminjam ke perbankan kembali. Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi sudah bisa berkelanjutan berusaha UMKM di sektor pertanian," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait mekanisme penghapusan utang tersebut, Amran belum dapat menjelaskannya. Menurutnya hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan BUMN perbankan. Ia juga berharap, langkah ini bisa menjadi awalan agar ke depan tidak ada lagi utang-utang yang menunggak.

"Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita, yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak," ujar Amran.

Saksikan juga video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

[Gambas:Video 20detik]

Nilai Utang yang Dihapus

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," kata dia.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," sambungnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih.

Prabowo diketahui akan melakukan lawatan ke luar negeri akhir pekan ini.

"Kadin mendampingi presiden dan juga para menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru di mana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris," jelas Anindya dalam keterangannya, Selasa (5/11).

Anindya menambahkan lawatan Prabowo dan para menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

"Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik, dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan," tegas Anindya.

Dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia Diplomatic Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (1/11) malam, Anindya menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

Menurut Anindya, lawatan Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena dapat membawa investasi asing ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

"Dan itu (lawatan Presiden ke luar negeri) dimulai dengan acara-acara seperti dengan duta besar dan Perwakilan negara-negara sahabat seperti ini. Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh. Baru saja dua pekan menjabat (sebagai Presiden), Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik ke luar negeri yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperkuat kemitraan global Indonesia," ujar Anindya, Jumat (1/11).

Anindya juga akan mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

"Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. Mereka menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97 persen dari angkatan kerja. Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita," tandas Anindya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang disebut akan menghadiri undang KTT APEC dan G-20 di Peru dan Brasil pekan depan. Selama Prabowo ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri.

"Nggak ada Plt, wakil presiden, ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).

Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga "potensi ketegangan geopolitik" di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.

Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.

Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?

Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.

"Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden," ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

"Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% - 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah," kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Getty Images

Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, "akan relatif sama".

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.

Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.

"Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia," kata dia.

Getty Images

Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.

"Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%," jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.

"Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi."

Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.

Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.

"Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel," kata dia.

Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?

Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia "masih berkiblat pada China".

Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.

Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.

Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.

Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

"Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja."

Baca juga:

• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?
• Pilpres Amerika 2024: Sisi lain Kamala Harris dan Donald Trump

Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.

Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.

"China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin," jelas Andry.

Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan "limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika".

BBC

BBC News Indonesiahadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.

"Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping," cetus Andry.

Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.

Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.

Getty Images

"Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia," tambah Andry.

Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.

Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih "mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS".

Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan "national security".

Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?

Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.

Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih "berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China".

"Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional," terang dia.

Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.

Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.

Getty Images

Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.

"Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak," tambah dia.

• Sugiono anak ideologis Prabowo jadi Menteri Luar Negeri Indonesia Karpet merah Prabowo tampil ke panggung internasional?
• Prabowo dan Gibran akan hadapi masalah Israel dan Palestina hingga Laut China Selatan 'Tidak ada bulan madu
• Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS Barisan negara yang tidak puas dengan status quo?

Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.

Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.

"Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.

Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko "action-reaction".

Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?

Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.

Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie "hanya mementingkan kebutuhan korporasi" dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.

Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.

"[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya," tukas Suzie.

• Panduan sederhana Pilpres AS 2024 Kapan digelar, siapa saja kandidat presiden dan bagaimana mekanismenya?
• Imigran memakan hewan piaraan, inflasi terparah, larangan aborsi Bagaimana hasil cek fakta debat capres AS?
• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?

Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.

"Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan," Suzie memprediksi.

Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.

Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Getty Images

Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

Apalagi, Trump punya rekam jejak tidak percaya terhadap krisis iklim.

Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Apa yang perlu disiapkan Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.

Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.

"Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)

Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.

"Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja," ujar Marty.

"Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya," usul Marty.

"Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan," tutur Marty.

• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?
• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?

Basuki Hadimuljono kembali dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan. Setelah menjadi Menteri PUPR selama dua periode kali ini dia mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kemarin, Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Basuki bercerita Prabowo langsung menyalaminya dan bilang segera melaksanakan perintah negara. Basuki pun menjawab siap melaksanakan perintah dari Prabowo.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Soal arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang diminta untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Perlu diketahui, Basuki sendiri merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan penghapusan utang UMKM pertanian hingga peternakan, Selasa (5/11/2024). Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan kelautan dan UMKM lainnya.

Dengan kata lain, Prabowo resmi menghapus utang macet UMKM pada sektor tersebut. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, langkah ini sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan, yang bermasalah dengan utang.

"Simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada mereka-mereka para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Berikut 2 hal penting dari kebijakan Prabowo menghapus utang UMKM Pertanian hingga Peternakan:

1. Utang yang Dihapus hingga Rp 500 Juta

Maman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

2. Syarat Utangnya Bisa Dihapuskan

Maman menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan COVID," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," terang Maman.

Secara keseluruhan, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," jelas Maman.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih. Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri akhir pekan ini.

"Kadin mendampingi presiden dan juga para menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru dimana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris," jelas Anindya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Anindya menambahkan, lawatan Prabowo dan para menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

"Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik, dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan," tegas Anindya.

Dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia Diplomatic Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (1/11) malam, Anindya menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

Menurut Anindya, lawatan Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena tentunya dapat membawa investasi asing ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

"Dan itu (lawatan Presiden ke luar negeri) dimulai dengan acara-acara seperti dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara sahabat seperti ini. Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh. Baru saja dua pekan menjabat (sebagai Presiden), Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik ke luar negeri yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperkuat kemitraan global Indonesia," ujar Anindya, Jumat (1/11).

Anindya juga akan mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

"Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. Mereka menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% dari angkatan kerja. Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita," tandas Anindya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang disebut akan menghadiri undang KTT APEC dan G-20 di Peru dan Brasil pekan depan. Selama Prabowo ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri.

"Nggak ada Plt, wakil presiden, ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Presiden, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai penurunan daya beli kelas menengah.

"Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelas menengah. Di mana daya beli kelas menengah mengalami penurunan dan bagaimana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Lalu, rapat tersebut juga membahas soal subsidi energi. Pemerintah sedang mengkaji soal subsidi energi.

"Kedua tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang dikaji oleh pemerintah termasuk dengan subsidi energi, pemerintah sedang memperdalam itu, dan menghitung langkah kompensasi apa yang bisa dilakukan," katanya.

Selain itu, rapat tersebut membahas soal satgas sawit. "Ketiga, tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya," lanjutnya.

Rapat ini juga dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN lainnya.

Lihat Video: Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo-SBY Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

[Gambas:Video 20detik]

Industri tekstil dijamin belum habis napasnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri tersebut belum berada di ambang senja, meski Sritex diputus pailit. Menurutnya industri tekstil tidak akan mengalami memundurkan selama permintaannya masih ada di tengah masyarakat.

"Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand-nya masih ada, dia akan terus," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2024).

Dia menegaskan tekstil masuk ke dalam kebutuhan sandang yang masuk dalam 3 kebutuhan pokok. Maka dari itu bisnis tekstil tidak akan mengalami kemunduran.

"Sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman," tegas Airlangga.

Seperti diketahui PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan. Pemerintah pun berupaya agar perusahaan bisa diselamatkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelematan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah berupaya keras menyelematkan raksasa tekstil Sritex dari kondisi krisis. PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelamatan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Dia memaparkan sampai saat ini pemerintah sudah memastikan izin ekspor impor bagi Sritex, dengan begitu perusahaan masih bisa beroperasi dan mendapat pesanan.

Urusan lilitan utang, restrukturisasi tak bisa dibantu pemerintah. Hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi, itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berutang pemilik," jelas Airlangga.

Yang jelas, Airlangga memastikan izin ekspor untuk Sritex akan terus diberikan tanpa ada batas waktu. "Nah itu jalan terus, tidak ada batas waktu," tegasnya.