Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar forum perencanaan tata ruang laut tingkat internasional, Marine Spatial (MSP) Forum ke-6 di Bali. Dalam kesempatan ini, Indonesia menjadi tuan rumah pertama di Asia yang menggelar forum tersebut.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan forum tersebut digelar selama tiga hari, mulai dari tanggal 8-11 Oktober. Forum ini digelar bersama Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) dan the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE).

"Lalu posisi Indonesia sebagai host bersama UNESCO dan DG Mare, menyelenggarakan Internasional MSP Forum ke-6 ini dan merupakan forum pertama yang diselenggarakan di luar Eropa. Hal ini menggarisbawahi pengakuan global dan semakin pentingnya perencanaan tata ruang laut," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut, forum ini diikuti oleh pembuat kebijakan dan praktisi pemerintah daerah dan regional, pihak-pihak terkait di sektor maritim, perencana dan peneliti, serta 115 peserta yang mewakili dari 51 negara. Adapun tujuan penyelenggaraan International Marine Special Planning Forum yang ke-6 ini adalah membahas dan bertukar ide serta rekomendasi konkrit tentang penguatan hubungan antara perencanaan tata ruang maritim dan kelautan. Selain itu, juga membahas terkait pembaruan peta tematik jalan, seperti perlindungan dan pemulihan laut, perubahan iklim, ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dia pun bersyukur Indonesia menjadi tuan rumah pertama di Asia. Sebab, selama ini forum tersebut hanya diselenggarakan di Benua Eropa sehingga tata ruang dan perencanaan lautnya menjadi baik.

"Bersyukur dipilih sebagai host yg selama ini MSP berputar di Eropa sehingga Eropa luar biasa bagusnya. Boleh dibilang jauh dari bencana. Sementara, kita dekat sekali dengan bencana. Nah ini yang saya kira mereka memilih kita sebagai host karena kita sudah concern bagaimana mengelola kelautan dengan baik, di mana ruang yang harus dikerjakan, di mana ruang untuk penelitian," terangnya.

Kepala Unit DG Mare Felix Leinemann mengatakan forum ini menjadi sebuah wadah bertukarnya informasi di sektor maritim. Dia melihat Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai lintas sektoral dalam hal perencanaan tata ruang laut.

"Di Uni Eropa kita mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan semua negara mempunyai rencana tata ruang maritim. Namun, Komisi Eropa tidak menentukan seperti apa rencana ini. Mereka hanya menyatakan kita perlu bekerja lintas otoritas hingga lintas batas negara. Saya likir itulah yang kita lihat di sini," kata Felix.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Kebijakan Kelautan dan Koordinasi Regional UNESCO-IOC Julian Barbière mengatakan Bali mempunyai banyak hal yang dapat ditunjukan, termasuk perencanaan tata ruang laut.

"Kami selalu punya satu hari yang ditujukan untuk bertemu dengan stakeholders setempat dan memahami upaya apa yang dilakukan mereka. Ini kenapa hari ini, kami akan mengajak semua peserta berkeliling ke empat kunjungan tempat yang berbeda, melihat hutan bakau, melihat infrastruktur pelabuhan, melihat program pemulihan terumbu karang, dan sebagainya. Jadi saya pikir itu salah satu alasannya karena ada banyak hal yang bisa dibagikan dan ditunjukkan," terangnya.