REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perekonomian global tumbuh resilien (tangguh) meski masih dibayangi oleh ketidakpastian yang berpotensi menahan prospek pertumbuhan jangka mengenah. Pandangan itu mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 atau Finance Minister and Central Bank Governors (FMCBG) yang digelar pada 25—26 Juli 2024 di Rio de Janeiro, Brasil.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memimpin delegasi RI dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ketiga G20 di bawah Presidensi Brasil itu melanjutkan pembahasan berbagai agenda penting dengan tema ‘Building a Just World and a Sustainable Planet’

Topik yang dibahas dalam event tersebut meliputi prospek perekonomian global dan tantangan global yang tengah berlangsung, sektor keuangan dan inklusi keuangan. Juga kerja sama perpajakan internasional, perubahan iklim, serta pembiayaan pembangunan berkelanjutan, aliran modal, dan utang global.

“Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 sependapat bahwa perekonomian global tumbuh resilien, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian yang berpotensi menggangu prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional,” isi siaran pers Bank Indonesia, dikutip Ahad.

Dalam forum tersebut, Perry menyampaikan bahwa ketidakpastian global, seperti divergensi kebijakan moneter dan tingginya utang publik di beberapa negara maju, telah berdampak pada terbatasnya kemampuan negara berkembang dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan kondisi itu, Perry menyerukan agar negara maju melakukan langkah-langkah​ untuk mengatasi spillover tantangan global terhadap negara berkembang.

“Pertama, memperkuat transparansi kebijakan moneter untuk memberikan kejelasan respons dan arah kebijakan bagi pelaku di sektor keuangan, menjaga persepsi, dan meredakan reaksi pasar sehingga dapat memperkuat stabilitas global,” terangnya.

Menerapkan langkah untuk....

Kedua, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat utang yang berlebihan dan menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan yang lebih hati-hati.

Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas.

Di sektor keuangan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral memandang ketahanan sistem keuangan global tetap terjaga, ditopang regulasi dan pengawasan yang solid. Ke depan, upaya memperkuat ketahanan di sisi operasional perlu terus menjadi perhatian sejalan dengan makin tingginya penggunaan teknologi digital.

“Bank Indonesia mengarisbawahi pentingnya asesmen risiko yang komprehensif, tata kelola yang baik, perencanaan penanganan dan pemulihan insiden siber yang efektif, serta ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mampu mitigasi risiko,” terangnya.

Lebih lanjut, dalam pembahasan terkait agenda inklusi keuangan, Indonesia menyambut baik kemajuan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dalam mendorong kemajuan inklusi ekonomi dan keuangan. Dijelaskan bahwa pada Presidensi Indonesia 2022, BI menekankan tiga pendekatan untuk mendorong inklusi keuangan.

Yakni meningkatkan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui literasi keuangan dan pelindungan konsumen, implementasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong likuiditas penyaluran kredit yang dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal. Serta digitalisasi sistem pembayaran dengan dukungan infrastruktur keuangan digital serta kerjasama sistem pembayaran antarnegara.