REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Emirat Arab (UEA) mengaku sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan misi internasional sementara atas undangan dari Pemerintah Palestina. UEA diminta untuk menegakkan ketertiban dan meletakkan dasar bagi pemerintahan yang memenuhi syarat yang mampu menyatukan Tepi Barat dan Gaza di bawah satu otoritas Palestina yang sah, Anadolu melaporkan.

Usulan ini diumumkan oleh Menteri Negara Kerja Sama Internasional UEA, Reem Al Hashimy dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).“UEA telah mengirimkan 39.756 ton pasokan mendesak ke Jalur Gaza melalui 8 kapal, 1.271 truk, dan 337 penerbangan,” kata pernyataan itu, dilansir dari Middle East Monitor, Jumat (26/7/2024).

“Kembali ke status quo sebelum 7 Oktober 2023 tidak dapat mencapai perdamaian berkelanjutan yang diinginkan baik bagi Palestina, Israel, maupun masyarakat internasional yang lebih luas,” ujar dia.

Pernyataan itu mengatakan, konsolidasi perdamaian dan keamanan serta mengakhiri penderitaan kemanusiaan harus dimulai dengan pengerahan misi internasional sementara di Gaza dengan undangan resmi dari Pemerintah Palestina. Pemerintahan Palestina yang baru harus memastikan operasi yang transparan dan selaras dengan standar global tertinggi.

"Misi internasional ini akan bertanggung jawab untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang dihadapi warga di Gaza secara efisien, menegakkan hukum dan ketertiban, meletakkan dasar bagi pemerintahan, dan membuka jalan untuk menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah satu Otoritas Palestina yang sah," kata pernyataan itu.

Pengumuman itu muncul setelah pertemuan rahasia yang diadakan pekan lalu antara pejabat dari Amerika Serikat, Israel, dan UEA di Abu Dhabi untuk membahas rencana bagi Gaza setelah perang berakhir, menurut laporan Axios yang mengutip dua pejabat Israel.

Pejabat Israel mengatakan Menteri Luar Negeri UEA Abdullah Bin Zayed menjadi tuan rumah pertemuan itu. Sementara itu, Penasihat Utama Timur Tengah Presiden Joe Biden, Brett McGurk dan Penasihat Departemen Luar Negeri Tom Sullivan hadir bersama Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, orang kepercayaan dekat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dua pejabat senior pertahanan Israel yang telah mengerjakan proposal Israel untuk rencana sehari setelahnya bagi Gaza juga melakukan perjalanan bersama Dermer ke Abu Dhabi, kata pejabat itu.

Menurut Axios, sehari sebelum Israel tiba di Abu Dhabi, UEA menyampaikan usulan mereka untuk hari setelah perang dalam opini yang ditulis oleh utusan khusus Bin Zayed, Lana Nusseibeh.

Nusseibeh menganjurkan pengerahan misi internasional sementara ke Gaza yang akan menanggapi krisis kemanusiaan, menegakkan hukum dan ketertiban, serta meletakkan dasar bagi pemerintahan.

“Pemerintah Israel perlu mengizinkan Otoritas Palestina berperan dalam pemerintahan Gaza dan menyetujui proses politik berdasarkan solusi dua negara, sementara AS akan berperan sebagai pemimpin dalam inisiatif hari setelahnya,” kata Nusseibeh.

Menurut Axios, meskipun UEA ingin menjadi bagian dari solusi di Gaza yang tidak melibatkan Hamas, mereka juga memiliki keraguan kuat tentang kepemimpinan Otoritas Palestina saat ini. Lanskap politik Palestina telah terbagi sejak 2007, dengan Hamas mengendalikan Gaza, sementara Tepi Barat diperintah oleh pemerintahan yang dibentuk oleh gerakan Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.