Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Menteri Islandia, Bjarni Benediktsson, telah membubarkan pemerintahan koalisi tiga partai di negaranya dan menyerukan pemilu baru yang akan berlangsung pada bulan November 2024.

Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Minggu, Benediktsson menyatakan bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, pencari suaka, dan energi telah meningkat di dalam koalisi kiri-kanan tersebut, demikian dilaporkan oleh penyiar publik RUV.

Koalisi yang dibubarkan ini terdiri dari Partai Kemerdekaan sayap kanan, yang dipimpin oleh Benediktsson, Gerakan Hijau-Kiri, dan Partai Progresif yang berhaluan tengah-kanan.

Benediktsson menekankan bahwa isu-isu tersebut "kurang dibahas dalam pemilu terakhir [tahun 2021] dibandingkan dengan kebutuhan diskusi saat ini," serta menyoroti "perbedaan visi masa depan yang dimiliki Gerakan Hijau-Kiri, dibandingkan dengan apa yang ingin saya perjuangkan."

Dalam wawancaranya dengan Visir, Benediktsson mengatakan bahwa "akan lebih baik jika pemerintah memiliki visi yang sama."

"Ini mengecewakan ketika proyek terhenti atau keadaan berubah," tambahnya.

Perdana Menteri itu juga menyatakan akan bertemu dengan Presiden Islandia, Halla Tomasdottir, pada hari Senin untuk membahas pembubaran parlemen dan pemilihan yang harus dilaksanakan dalam 45 hari ke depan, sesuai aturan yang berlaku, lapor RUV.

Benediktsson, yang telah mendapat dukungan kuat dari partainya untuk mencalonkan diri dalam pemilu November, merupakan salah satu politisi paling berpengalaman di Islandia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan dan menteri luar negeri.

Ia mulai menjabat sebagai perdana menteri pada bulan April setelah Katrin Jakobsdottir dari Gerakan Hijau-Kiri mundur untuk mencalonkan diri sebagai presiden, yang akhirnya gagal ia menangkan.

Menurut survei Gallup pada 1 Oktober, koalisi tersebut hanya didukung oleh sekitar seperempat pemilih, yakni 24,6 persen, yang merupakan angka terendah yang pernah dicatat oleh Gallup untuk pemerintahan Islandia dalam 30 tahun terakhir.

Masa depan pemerintahan koalisi ini semakin tidak pasti setelah letusan gunung berapi baru-baru ini memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka, menambah tekanan pada ekonomi yang sudah menghadapi inflasi dan suku bunga tinggi.