REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Setelah resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku akan bertemu sejumlah tokoh dan masyarakat Kota Solo. Salah satu tokoh yang ingin ditemuinya sebelum boyong atau pindah ke Jakarta adalah FX Hadi Rudyatmo.

“Intinya beberapa hari sebelum saya ke Jakarta saya akan pamit ke tokoh-tokoh,” katanya, Rabu (17/7).

Wakil presiden terpilih itu juga mengaku akan bertemu dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Namun, menurutnya, rencana tersebut bisa terealisasi jika FX Rudy memberikan izin untuk bertemu.

“Misalnya nanti dalam waktu dekat diizinkan pamit pak ketua DPC, saya akan segera merapat. Bagaimanapun beliau Pak Rudy adalah mantan wali kota yang berhasil membangun Kota Solo. Senior saya, mentor saya, saya harus sowan sebelum ke Jakarta. Semoga beliau ada waktu ya untuk saya,” katanya.

Terkait hubungannya dengan kader PDIP Solo, Gibran menyebut bahwa masih berhubungan baik. Salah satu kader PDIP yakni Sukasno bahkan mengajak untuk bertemu.

“Itu tadi Pak Kasno mau ngajak ketemuan. Intinya kami mau menjalin komunikasi dengan semua partai. Termasuk PDIP,” katanya.

Antara Gibran dan FX Rudy memang terlibat pertarungan politik cukup keras selama rangkaian Pilpres 2024. FX Rudy bahkan secara terbuka meminta Gibran mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP ketika putra sulung Jokowi itu memutuskan mendampingi Prabowo Subianto. Karena, PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyebut sudah tutup buku soal kartu tanda anggota (KTA) Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai dengan logo banteng moncong putih tersebut. Ia enggan berspekulasi lebih jauh.

"Sudah tutup buku. Persoalan tersebut sudah tutup buku," kata FX Rudy usai mengikuti acara Kirab Budaya Memetri Bumi Aji di Solo, Jawa Tengah, Senin malam.

Mengenai pengembalian KTA, kata Rudy, merupakan kesadaran pribadi. Meski begitu, ia enggan memaksa agar yang bersangkutan mengembalikan KTA.

"Hingga saat ini KTA belum dikembalikan. Akan tetapi, dikembalikan atau tidak silakan. Pokoknya sudah tidak jadi masalah. Mas Gibran sudah sah tidak menjadi bagian dari PDI Perjuangan lagi sejak menjadi bacawapres untuk koalisi partai lain," katanya.

Disinggung soal surat permohonan darinya agar dilakukan pengembalian KTA yang diberikan kepada Gibran, Rudy mengaku tidak lagi berharap balasan.

Dalam surat tersebut, dia hanya menyarankan Gibran untuk mengembalikan KTA agar tidak muncul anggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berdiri di dua kaki.

"Suratnya jelas, untuk menghilangkan isu supaya Bu Mega tidak dianggap bermain di dua kaki, Pak Jokowi tidak dianggap bermain di dua kaki. Maka, saya hanya menyarankan untuk dikembalikan KTA. Yang namanya menyarankan kan tidak ada batas waktu," katanya.

Meski demikian, lanjut Rudy, jika Gibran tidak mengembalikan KTA, tidak menjadi masalah. Menurut dia, persoalan keluar masuk sebagai kader partai politik merupakan hal biasa dalam politik.