Jakarta: Pada saat situasi dunia semakin berantakan, masyarakat global melihat jatuhnya banyak korban jiwa tak berdosa dari berbagai konflik dan krisis kemanusiaan. Beberapa krisis ini kerap mendominasi tajuk berita dunia.

Demikian pernyataan pembuka Simon Birmingham, Menteri Luar Negeri Bayangan Australia, dalam acara Global Town Hall pada Sabtu, 7 September 2024.

Mengenai konflik global, Birmingham menyinggung mengenai dampak berkelanjutan dari invasi ilegal dan tidak bermoral Rusia ke Ukraina, yang baru-baru ini melewati peringatan tahun keduanya.

Ada juga konsekuensi serius dari perang israel-hamas, yang mendekati peringatan satu tahun pada 7 oktober mendatang.

“Banyak faktor yang akan memengaruhi mengapa beberapa konflik mendapat lebih banyak perhatian daripada yang lain. Namun sebagai warga dunia, perspektif Anda harus luas https://www.medcom.id/internasional/asean/GKdlVO0K-tiga-pergeseran-dunia-dan-posisi-spanyol-dalam-perang-gaza-dan-ukrainadan inklusif,” tutur Birmingham.

Ia mengatakan bahwa kurang dari empat tahun lalu, Myanmar yang demokratis jatuh ke dalam kudeta militer yang brutal, yang mengakibatkan pemenjaraan dan pembunuhan warganya sendiri, dan penderitaan mereka yang telah berlangsung begitu lama berlanjut dalam bentuk yang lebih besar.

Birmingham juga menyinggung mengenai konflik di Sudan, tekanan terhadap hak-hak perempuan di Iran dan Afghanistan, dan juga dugaan kejahatan kemanusiaan Tiongkok terhadap etnis Uighur.

“Sebagai negara demokrasi liberal yang kuat dan bangga, Australia menjunjung tinggi nilai-nilai kami dalam membela kebebasan dan kemerdekaan dengan keyakinan kuat terhadap hak asasi manusia,” tutur Birmingham.

"Dan dengan sangat sedih, kami melihat kebebasan dan hak yang sama tidak diberikan atau dinikmati oleh orang lain di seluruh dunia,” lanjutnya.

Karena alasan-alasan ini, di antara alasan lainnya, Australia, anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah lama menjadi pendukung dan peserta paling aktif dalam lembaga, perjanjian, dan kerja sama multilateral.

Namun, seiring dengan dunia yang bergerak maju menuju masa yang lebih kompleks, masa yang lebih kacau, hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah sistem kita masih berfungsi dengan baik?

“Kedaulatan semua negara harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh satu sama lain dengan saling menghormati. Penghindaran konflik kini bergantung pada pencegahan dan diplomasi, yang bekerja sama untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas,” ungkap Birmingham.

“Semua konflik, krisis, dan ketegangan ini terjadi di dunia di mana perubahan iklim dan pergolakan teknologi menambah ketidakpastian sekaligus menempatkan tuntutan yang lebih besar pada kerja sama multilateral.”

“Dunia kita akan selalu rumit dan berantakan, tetapi kita harus membalikkan tren yang berisiko menimbulkan bencana dan gangguan besar,” pungkasnya.

Baca juga: Tiga Pergeseran Dunia dan Posisi Spanyol dalam Perang Gaza dan Ukraina

(WIL)

Jakarta: Geopolitik menjadi salah satu alasan adanya standar ganda dalam perbedaan perlakuan di perang Gaza dan Ukraina, dan semuanya berpusat pada ‘kepentingan’ negara besar, kata Bob Deen, Head of the Security Unit of the Clingendael Institute.

“Saya pikir ada beberapa (alasan beda perlakuan), salah satunya, tentu saja, politik dan geopolitik. Jadi negara-negara Barat menggunakan bahasa hukum internasional untuk mengutuk apa yang dilakukan Federasi Rusia di Ukraina, dan menurut saya itu sangat tepat,” ujar Deen dalam sesi Eyes on Palestine and Ukraine: Valuable Lessons for the Present and Future World Order di Global Town Hall, Sabtu, 7 September 2024.

Namun, kata Deen, jangan gunakan istilah yang sama seperti saat mereka memperlakukan Israel. Deen mengungkapkan ada alasan geopolitik untuk ini.

“Federasi Rusia merupakan ancaman langsung terhadap keamanan Eropa. Jadi, demi kepentingan Eropa, Rusia diharapkan tidak memenangkan perang ini di Ukraina,” kata Deen.

“Dan negara- negara itu sangat mendukung Ukraina dan ingin seluruh dunia mengutuk Federasi Rusia. Sementara Israel adalah mitra yang sangat penting, terutama bagi Amerika Serikat di Timur Tengah,” imbuhnya.

Menurutnya, ini adalah hal jelek dari negara Eropa Barat dan Amerika Utara, yakni cenderung bersikap sedikit lebih baik ketika berhubungan dengan teman-teman mereka daripada ketika berhubungan dengan negara-negara yang dianggap sebagai saingan atau bahkan musuh.

“Jadi ini tentang perasaan bersalah, rasa bersalah historis tentang apa yang terjadi dalam Holocaust, seperti yang sering Anda dengar di Belanda dan Jerman, misalnya, sebagai penjelasan untuk mendukung Israel tanpa syarat. Saya pikir bagi Belanda dan Jerman, itu benar-benar berlaku,” terang Deen.

Meski jumlah korban di Gaza mencapai lebih dari 40 ribu jiwa, ia mengakui masih ada kesan bahwa para pemimpin Barat telah ‘mengabaikan dan membiarkan’ Presiden Israel Benjamin Netanyahu melanjutkan jalan yang merusak ini.

Perang Gaza menewaskan lebih dari 40 ribu jiwa, dengan mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Meskipun sudah terbukti Israel menyerang berbagai kamp pengungsi, hingga sekolah dan rumah sakit, namun AS bahkan masih mengirimkan bantuan senjata untuk mendukung perang tersebut.

Baca juga: Geopolitik Berdampak ke Semua Negara, Diplomasi Penting untuk Cegah Konflik

(WIL)

Jakarta: Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama kembali dengan Global Citizen, mengadakan Global Town Hall 2024. Ini merupakan acara tahunan yang sudah digelar kelima kalinya.

Mengambil tema ‘Keeping Course: Actions and Solutions for a Messy World’, Global Town Hall akan mempertemukan berbagai sektor untuk diskusi dan debat bermutu tinggi tentang keadaan dunia yang melibatkan para pemikir terkemuka di seluruh dunia.

“Global Town Hall virtual ini akan mempertemukan para pemimpin pemerintah, eksekutif sektor swasta, advokat akar rumput, dan pakar filantropi untuk membahas tantangan paling mendesak di planet kita,” demikian dikutip dari siaran pers FPCI, Jumat, 6 Agustus 2024.

KTT virtual ini bertujuan untuk melibatkan warga dunia dengan berbagai perspektif dan ide dalam mengatasi tantangan global, memfasilitasi dialog Timur-Barat dan Utara-Selatan yang sejati dan berkualitas tinggi di tingkat akar rumput.

Pembicara yang akan mengisi Global Town Hall sendiri antara lain Perdana Menteri Swedia (1991-1994) Carl Bildt, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, dan lainnya.

FPCI dan Global Citizen bertujuan untuk mengangkat komunitas dan masyarakat sipil di seluruh dunia yang suaranya harus dipertimbangkan dalam diskusi global, terutama oleh mereka yang menginformasikan kebijakan nasional dan multilateral yang memengaruhi kehidupan mereka.

Berlangsung menjelang pertemuan G20 di Rio de Janeiro pada November dan Global Citizen Festival di New York City pada 28 September, Town Hall ini berfungsi sebagai platform penting untuk mendorong diskusi yang berfokus pada Al dan teknologi, KTT PBB Masa Depan, geopolitik, krisis iklim, demokrasi, konflik dunia, arsitektur keuangan global, hak asasi manusia, kesehatan global, ketahanan pangan, dan banyak lagi.

Global Town Hall telah mengumpulkan lebih dari 30.000 orang dari lebih dari 140 negara sejak dimulainya.

“Masyarakat sipil telah menjadi faktor yang paling berdampak dalam urusan dunia. Mereka ingin suara mereka didengar, mereka ingin tindakan mereka diperhitungkan, dan mereka ingin menjadi bagian dari solusi untuk masalah saat ini. Inilah yang dimaksud dengan Global Town Hall: menghubungkan masyarakat sipil dari Utara-Selatan-Timur-Barat, tempat mereka berbicara sebagai pihak yang setara dan terhubung satu sama lain serta dengan para pembuat kebijakan atas dasar rasa saling menghormati,” ucap Pendiri dan Ketua FPCI Dino Patti Djalal.

Co-Founder dan Chief Policy, Impact, and Government Affairs Officer Global Citizen Michael Sheldrick mengatakan, Global Town Hall merupakan pengingat yang kuat bahwa perubahan yang langgeng dapat dicapai melalui persatuan, dialog yang inklusif, dan tindakan kolektif.

"Inisiatif ini membekali para advokat di seluruh dunia dengan berbagai alat untuk mengatasi berbagai isu yang mendesak - baik itu memerangi perubahan iklim, memajukan hak asasi manusia, atau memikirkan kembali tata kelola global,” kata Sheldrick.

“Tindakan kita penting, dan respons terbaik terhadap sikap apatis dan keputusasaan adalah tindakan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita harus bergabung dan mendorong perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk membangun dunia yang adil dan setara bagi semua,” sambungnya.

Global Town Hall 2024 akan digelar virtual di pada Sabtu, 7 September 2024 mulai pukul 08.30 WIB.

Baca juga: Global Town Hall 2023 Digelar, Ada Menlu Tiongkok Hingga Eks Sekjen PBB

(FJR)