Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) atau BRI terus mendorong pembiayaan yang berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) atau dikenal dengan pembiayaan berkelanjutan. Namun, masih menghadapi sejumlah kendala besar, yakni minim proyek ramah lingkungan atau green project.

Direktur Kepatuhan Bank BRI Achmad Solihin mengatakan isu yang terjadi saat ini bukanlah perbankan yang tidak ingin menyalurkan pendanaan. Namun, proyek ramah lingkungan di Indonesia masih kurang.

"Nah isunya sebenarnya di Indonesia, nggak ada bank yang nggak mau membiayai green project. Tapi pertanyaannya seberapa besar green project di Indonesia? Project-nya nggak ada," kata Achmad dalam acara Diskusi, Sarinah, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia menekankan implementasi ESG di Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, otoritas, hingga peran industri. Untuk itu, apabila ingin memperbesar proyek ramah lingkungan di Indonesia yang dilakukan harus mempunyai pemahaman yang sama terlebih dahulu.

"Nah kondisinya sekarang, itu kan kalau kita bicara, ini kan kalau kita pahami dalam kita bicara green project tadi, ini kan tetap kalau saya ditanya itu saya selalu menjawab bahwa ini gimana kita itu membuat semua stakeholder yang berkepentingan punya pikiran dan pemahaman yang sama. Karena pasti ada peran dari swasta. Ada peran dari pemerintah juga. Ya kita semua tuh pikirannya jadi sama, understanding-nya sama, gerakannya jadi sama, sama-sama kita berpikir untuk masa depan dari generasi yang akan datang," jelasnya.

Dia mencontohkan di industri sawit, banyak pengusaha yang belum menerapkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikat tersebut mendorong penerapan dan pengembangan produk sawit berkelanjutan. Hal itu terjadi lantaran membutuhkan biaya.

"Karena kan prosesnya itu kan pasti ada biayanya. Nah artinya apa? Apakah kita itu melihat kalau kita dalam artian menjadi concern terhadap sustainable finance, kalau kita concern ESG, itu kita melihatnya masih sebagai cost," terangnya.

Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah beserta pihak swasta dapat memperbesar proyek-proyeke ramah lingkungan. Dengan begitu, implementasi ESG di Indonesia dapat berjalan dan semakin menekan emisi karbon.

"Sehingga kalau supply-nya itu besar, itu demand-nya besar, itu yang pembiayaan juga akan banyak. Jadi, isunya sekarang gimana kita membesar supply projek-projek yang seperti itu.
Nah kalau tipsnya apa, ya kita gunakan yang sudah ada, asosiasi, apa segala macam. Collaborative effort ya untuk akselerasi," terangnya.

Sementara itu, BRI membukukan portofolio sustainable financing sebesar Rp793,6 triliun hingga kuartal II-2024. Dari ribuan triliun pembiayaan dan investasi yang digelontorkan, sebanyak 65,2% masuk dalam portofolio sustainable financing. (das/das)

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) atau BRI terus mendorong pembiayaan yang berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) atau dikenal dengan pembiayaan berkelanjutan. Namun, masih menghadapi sejumlah kendala besar, yakni minim proyek ramah lingkungan atau green project.

Direktur Kepatuhan Bank BRI Achmad Solihin mengatakan isu yang terjadi saat ini bukanlah perbankan yang tidak ingin menyalurkan pendanaan. Namun, proyek ramah lingkungan di Indonesia masih kurang.

"Nah isunya sebenarnya di Indonesia, nggak ada bank yang nggak mau membiayai green project. Tapi pertanyaannya seberapa besar green project di Indonesia? Project-nya nggak ada," kata Achmad dalam acara Diskusi, Sarinah, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia menekankan implementasi ESG di Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, otoritas, hingga peran industri. Untuk itu, apabila ingin memperbesar proyek ramah lingkungan di Indonesia yang dilakukan harus mempunyai pemahaman yang sama terlebih dahulu.

"Nah kondisinya sekarang, itu kan kalau kita bicara, ini kan kalau kita pahami dalam kita bicara green project tadi, ini kan tetap kalau saya ditanya itu saya selalu menjawab bahwa ini gimana kita itu membuat semua stakeholder yang berkepentingan punya pikiran dan pemahaman yang sama. Karena pasti ada peran dari swasta. Ada peran dari pemerintah juga. Ya kita semua tuh pikirannya jadi sama, understanding-nya sama, gerakannya jadi sama, sama-sama kita berpikir untuk masa depan dari generasi yang akan datang," jelasnya.

Dia mencontohkan di industri sawit, banyak pengusaha yang belum menerapkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikat tersebut mendorong penerapan dan pengembangan produk sawit berkelanjutan. Hal itu terjadi lantaran membutuhkan biaya.

"Karena kan prosesnya itu kan pasti ada biayanya. Nah artinya apa? Apakah kita itu melihat kalau kita dalam artian menjadi concern terhadap sustainable finance, kalau kita concern ESG, itu kita melihatnya masih sebagai cost," terangnya.

Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah beserta pihak swasta dapat memperbesar proyek-proyeke ramah lingkungan. Dengan begitu, implementasi ESG di Indonesia dapat berjalan dan semakin menekan emisi karbon.

"Sehingga kalau supply-nya itu besar, itu demand-nya besar, itu yang pembiayaan juga akan banyak. Jadi, isunya sekarang gimana kita membesar supply projek-projek yang seperti itu.
Nah kalau tipsnya apa, ya kita gunakan yang sudah ada, asosiasi, apa segala macam. Collaborative effort ya untuk akselerasi," terangnya.

Sementara itu, BRI membukukan portofolio sustainable financing sebesar Rp793,6 triliun hingga kuartal II-2024. Dari ribuan triliun pembiayaan dan investasi yang digelontorkan, sebanyak 65,2% masuk dalam portofolio sustainable financing. (das/das)