JAMBI, iNews.id – Pensiunan guru TK, Asniati (60) warga Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Muarojambi kini bisa bernapas lega karena tidak perlu mengembalikan uang pensiun sebesar Rp75 juta. Asniati pun tidak dapat menahan haru dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga polemik terkait pembayaran selisih gaji berakhir tanpa masalah.

"Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga masalah ini cepat selesai dengan baik," katanya, Minggu (7/7/2024).

Asniati tidak menginginkan kasus serupa terjadi kepada teman sejawatnya. "Saya tidak ingin ada yang sama seperti yang saya alami. Saya berharap terutama kepada dinas pendidikan, DPRD, BKAD dan kedepannya tidak terulang kembali.

Pj Bupati Muarojambi Raden Najmi menegaskan, guru TK di Kabupaten Muarojambi, Jambi, Asniati tidak harus mengembalikan uang sebesar Rp75 juta kepada Pemerintah Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Menurutnya, kejadian tersebut lantaran adanya kesalahan komunikasi. "Adanya miss komunikasi saat pengurusan surat-surat di BKD.

"Karena ada ketentuan jabatan fungsional umum 50 tahun, tapi untuk jabatan fungsional guru 60 tahun," ungkapnya.

Dia menambahkan, Asniati terdaftar masih dalam jabatan fungsional umum jadi harus 58 tahun. Perubahan yang diberikan oleh BKN dari fungsional umum ke fungsional guru. 

"Jadi kita ralat pensiunannya pada Mei 2024. Berarti tidak ada pengembalian lagi, insyaallah selesai," ucap Najmi.

Gubernur Jambi Al Haris mengingatkan pada semua komponen pengurus daerah Provinsi Jambi untuk membantu para guru, terutama mereka yang memasuki usia pensiun menghindari kesalahan data di kemudian hari.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, gaji yang selama ini diterima oleh Asniati merupakan gaji yang dibayarkan untuk gaji dirinya mengajar.

“Beliau diketahui selama dua tahun itu juga aktif mengajar, sehingga saya menilai bahwa ibu tersebut berhak menerima uang tersebut, kenapa harus dikembalikan. Kecuali, kalau dia tidak mengajar kemudian menerima gaji itu jelas salah,” ungkapnya.

Editor: Kastolani Marzuki

Muarojambi: Heboh kasus seorang guru taman kanak-kanak di Kabupaten Muarojambi, Jambi, yang harus mengembalikan uang gajinya sebesar Rp75 juta mendapat perhatian jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jambi.

Hal itu diperkuat dengan kedatangan beberapa anggota dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muarojambi, Jumat sore, 5 Juli 2024.

Sempat mengejutkan beberapa pegawai, terlihat kedatangan personel Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi dilayani oleh Sekretaris BKD Muarojambi Hasbullah dan Kabid Pengangkatan dan Data Pegawai Rini Herawati.

Baca juga: Miris, Ngajar Hingga Usia 60 Tahun Pensiunan Guru TK Diminta Kembalikan Gaji Rp75 Juta

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Jambi, Kompol M Amin Nasution membenarkan hal itu kepada wartawan di Jambi.
Menurutnya kedatangan tim dari Polda Jambi ke Kantor BKD Muaro Jambi, berkaitan dengan kasus guru TK Asniati, 60 tahun, yang diminta pemerintah setempat untuk mengembalikan uang sekitar Rp75 Juta, atas kelebihan pembayaran gaji selama dua tahun.

"Tim dari Polda Jambi ingin mengetahui akar permasalahan kasus dimaksud. Hal itu perlu dilakukan, lantaran menyangkut keuangan negara," ujarnya,

Tidak hanya pengumpulan informasi dan data ke Kantor BKD, Polda Jambi juga akan berkoordinasi dengan Kantor Regional VII Badan Keuangan Negara Palembang.

(MEL)

Jakarta: Pensiunan guru Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 3 Sungai Bertam, Kabupaten Muaro Jambi, Asniati, 60, dibuat terkejut ketika ditagih untuk mengembalikan uang sebesar Rp75 juta kepada pemerintah. Uang tersebut merupakan gaji dan tunjangan yang diterimanya selama dua tahun.

“Saya terkejut, saya bingung jadinya. Dia (pemerintah) bilang harus dikembalikan sebesar Rp75 juta. Dengan alasan saya sudah kelebihan mengajar selama dua tahun,” tutur Asniati dikutip dari Program Top News Metro TV, Kamis, 4 Juli 2024.

Terkait kelebihan mengajar dua tahun Asniati mengaku baru mengetahui bahwa seharusnya dia pensiun pada tahun 2022 ketika berusia 58 tahun. Hal ini berawal ketika dia tidak bisa mengurus dokumen dan hak pensiunnya (2024).
Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muarojambi, menyatakan usia pensiun Asniati bermasalah. Padahal menurut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muaro Jambi, seharusnya Asniati pensiun di usianya yang menginjak 60 tahun. Sementara itu, BKD menyatakan Asniati pensiun di usia 58 tahun.

"Di Taspen memang 60 tahun, di BPKAD juga 60 tahun, tetapi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saya dinyatakan pensiun pada usia 58 tahun," ungkap Asniati.

Asniati mempertanyakan alasan tidak ada pengeluaran surat yang menyatakan dirinya pensiun pada 2022 bila dia dinyatakan pensiun di usia 58 tahun. Ia lalu tetap mendidik muridnya hingga usia 60 tahun.

Baca juga: Miris, Ngajar Hingga Usia 60 Tahun Pensiunan Guru TK Diminta Kembalikan Gaji Rp75 Juta

Selama dua tahun itu ia tetap menerima gaji. Gaji plus tunjangan yang didapat Asniati, yaitu sekitar Rp 3,1 juta per bulan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono mengatakan kasus ini terjadi atas kelalaian dalam pengurusan surat keputusan pensiun terhadap Asniati.

“Beliau baru mengurus untuk pensiunnya, sementara jabatannya sebagai guru fungsional muda harus pensiun di umur 58 (tahun),” ujar Budhi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi Firdaus menyatakan keprihatinannya terhadap masalah yang menimpa Asniati. Saat ini, pihaknya telah mencari solusi terbaik untuk menangani masalah tersebut.

“Kami bersama BKD dan BPKAD telah mencari solusi terbaik sesuai regulasi yang ada,” tegas Firdaus.

“Kita melakukan konsultasi ke BKN palembang mudah-mudahan ada solusi yang terbaik,” beber dia.

(RUL)