REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah dokumen, termasuk kartu identitas, cek, dan data pribadi, diunggah secara online oleh kelompok peretas Anonymous Justice for Palestine pada Selasa (23/7/2024). Yang mengejutkan, materi tersebut berasal dari sistem yang digunakan oleh Kementerian Keamanan Israel.

Al-Mayadeen melaporkan, kejadian ini merupakan kali kedua setelah dokumen-dokumen kementerian militer dan kehakiman diretas dan dipublikasikan. Kementerian Keamanan Israel belum memberikan komentar atas peristiwa peretasan tersebut.

Kelompok peretas Anonymous juga mengeluarkan peringatan kepada Israel untuk menghentikan perangnya di Gaza dalam waktu 48 jam. Mereka mengancam akan mempublikasikan informasi rahasia dan file-file sensitif yang dimilikinya dari Kementerian Keamanan Israel, di samping data-data dari Kementerian Kehakiman dari kejadian sebelumnya.

Pada April 2024, NET Hunter, sebuah kelompok siber yang baru saja dibentuk, mengklaim bahwa mereka telah meretas Kementerian Keamanan Israel. Kelompok peretas ini menuntut pembebasan semua tahanan Palestina, atau data yang mereka dapatkan akan dijual kepada negara-negara pro-Palestina. Sebagian dari data tersebut juga diancam akan dibuka kepada seluruh dunia.

Sebelum mengunggah video yang menunjukkan peretasan dan beberapa dokumen yang diperoleh, kelompok tersebut mengatakan, “Untuk mendukung Palestina, para eksekutor pengadilan memiliki izin untuk bernegosiasi mengenai pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalan atas informasi tersebut,” diikuti dengan gambar yang menunjukkan “Itu adalah keputusan mereka”.

Mereka mengatakan pada saat itu bahwa 500 tahanan Palestina harus dibebaskan, dan mengancam, jika tidak, akan membeberkan semua dokumen yang diperoleh melalui peretasan tersebut, mengekspos negara-negara yang mengaku mendukung slogan-slogan hak asasi manusia, dokumen-dokumen rahasia Kementerian Keamanan Israel, dokumen-dokumen perjanjian kerja sama negara-negara dengan Israel, dan data para perwira senior Israel serta tenaga kerja IDF, di samping informasi-informasi penting lainnya.

Serangan siber terhadap situs-situs Israel merupakan hal yang biasa bagi mereka yang mendukung perjuangan Palestina. Media Israel mengatakan bahwa kelompok peretas “Anonymous Sudan” melakukan serangan siber dengan mengganggu kemampuan badan-badan resmi untuk menerima layanan tahun lalu.

Situs Website Universitas Tel Aviv, perusahaan air Israel Mekorot, dan surat kabar Jerusalem Post diturunkan setelah runtuhnya situs web milik Mossad dan asuransi pemerintah, menurut informasi yang dilaporkan pada saat itu oleh media Israel. Anonymous Sudan juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menghapus situs web milik Kan Broadcasting Corporation, Egged, Clalit, dan Discount Bank.

Serangan hacker tersebut terjadi hanya satu hari berselang pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat pada Rabu. Pimpinan Partai Likud itu memohon kepada AS untuk mempercepat bantuan militer kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dia mengklaim bahwa dia secara aktif bekerja untuk membebaskan para tawanan di Gaza, menyatakan optimisme bahwa upaya tersebut akan berhasil. Perdana menteri yang terancam ditahan oleh Jaksa Pengadilan Internasional ini benar-benar menutup mata terhadap fakta bahwa dia telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan sejak sebelum perundingan dimulai.

Dia menyuarakan keyakinannya akan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mengamankan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan Noa Argamani, salah satu tawanan yang dibebaskan, yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut CNN, polisi Kongres menangkap setidaknya lima pengunjuk rasa di Gedung Kongres AS selama pidato Netanyahu. Sementara itu, sebuah media Israel melaporkan bahwa beberapa anggota keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza, mengenakan kaos yang menyerukan kesepakatan pertukaran tawanan, ditahan di pintu masuk Kongres.

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengecam pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat sebagai pidato yang memalukan.

Lapid mengkritik Netanyahu, terutama karena tidak bertanggung jawab atas kegagalannya dalam peristiwa 7 Oktober. Yapid juga mengecam Netanyahu karena tidak menerima kesepakatan dengan Hamas untuk mengambil tawanan Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza.

“Memalukan! Satu jam berbicara tanpa mengucapkan satu kalimat pun: 'Akan ada kesepakatan penyanderaan,'” dia memposting di akunnya di platform X seperti dikutip dari Al-Mayadeen.