Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM) memastikan aplikasi e-commerce TEMU dari Tiongkok tidak masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menyebut aplikasi ini bisa membahayakan UMKM lokal.

Fiki menjelaskan, aplikasi TEMU memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang.

Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

"Ini pasti akan mematikan UMKM," kata Fiki dalam keterangan yang diterima Kontan Kamis (3/10).

Fiki bilang aplikasi ini sudah masuk ke beebrapa negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

Kemudian, sejak September 2022 lalu aplikasi TEMU telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi TEMU sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi TEMU dari China ini sudah coba mendaftarkan merk, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," tegas Fiki

Fiki berharap agar KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace TEMU ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM,” kata Fiki.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui program Tanggung Jawab dan Sosial Lingkungan (TJSL) terus memperkuat daya saing mitra UMKM melalui program pelatihan dan penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Bekerja sama dengan Go UKM, program ini berlangsung di Banyuwangi pada 12 dan 13 September 2024 lalu.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menjelaskan, program ini membantu UMKM memahami pentingnya pendaftaran hak cipta, merek dagang, paten, hingga desain industri.

"Dengan perlindungan HAKI, UMKM dapat memperluas pasar dan melindungi produknya dari duplikasi, baik di pasar domestik maupun internasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, UMKM menyumbang 60 persen terhadap PDB nasional. Namun, hanya sedikit yang memiliki HAKI.

Program ini bertujuan menjawab tantangan tersebut, sehingga UMKM dapat meningkatkan nilai tambah dan inovasi produknya.

ASDP memilih enam UMKM binaan untuk menerima pelatihan intensif, meliputi pengenalan jenis-jenis HAKI dan prosedur pendaftaran.

"Kami juga memberikan pendampingan teknis, termasuk pengecekan dokumen, agar pengajuan HAKI berjalan mulus," tutur Shelvy.

Adapun 6 mitra binaan terpilih terdiri dari berbagai sektor usaha, mulai dari kerajinan tangan, oleh-oleh khas daerah, hingga makanan dan minuman.

Perlindungan HAKI tak hanya memberikan jaminan hukum, tetapi juga menjadi strategi bisnis jangka panjang. Merek yang terdaftar mampu memperkuat posisi UMKM di pasar, mengurangi risiko sengketa, serta menciptakan keunggulan kompetitif.

Melalui inisiatif ini, ASDP mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 8, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perlindungan HAKI bagi UMKM berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing tinggi.

Program ini mencerminkan komitmen ASDP dalam pemberdayaan masyarakat sekitar daerah operasional sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Tangerang: Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna H. Laoly, meresmikan 51 desa/kelurahan sadar hukum serta mengukuhkan 80 desa/kelurahan binaan sadar hukum di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten

"Saya senang bahwa festival layanan hukum dan HAM Banten ini dikemas dengan suasana pedesaan dan telah memanifestasikan negara hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM secara langsung. Karena hal ini merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban kinerja Kementerian Hukum dan HAM kepada publik sesuai dengan tema yang diangkat yakni Semakin Dekat Dengan Masyarakat," kata Yasonna di Lapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Rabu, 7 Agustus 2024.
Dia menjelaskan selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, acara memperingati Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024 dan Festival Layanan Hukum dan HAM juga memberikan edukasi pada pelaku ekonomi kreatif tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga keorsinilan ide, sehingga pemilik ide tak perlu khawatir jika idenya akan diklaim orang lain karena sudah mendapatkan perlindungan dari negara.

"Jikapun ide tersebut digunakan atau ditiru orang lain, maka pemegang hak akan mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam hak kekayaan inteletual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain maupun investor," jelas Yasonna.
Yasonna mengingatkan para pelaku usaha seperti batik daerah atau produk makanan khas daerah bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan hak cipta dari karyanya agar bisa terlindungi dengan baik.

Dalam kaitan dengan Desa/Kelurahan sadar hukum, lanjut Yasonna Kemenkumham mendorong masyarakat desa/kelurahan untuk bersikap dan prilaku taat hukum.

“Muhammad Yamin pernah menyatakan bahwa desa merupakan kaki bagian bawah susunan organisasi negara Indonesia Merdeka. Dalam angan-angan Yamin selain sebagai penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa juga merupakan perwujudan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial alias masyarakat gemah ripah loh jinawai, toto tentrem kerto raharjo seperti yang dicita-citakan Bung Karno,” ungkapnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Dodot Adikoeswanto, menyatakan Festival Layanan Hukum dan HAM yang diselenggarakan tersebut menghadirkan perpaduan berbagai jenis layanan yang dimiliki Kemenkumham dalam satu tempat dan satu waktu (one stop service).

"Dalam acara yang mengusung tema “Semakin Dekat dengan Masyarakat” ini Kanwil Kemenkum HAM Banten ingin mewujudkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, selain memberikan alternatif kemudahan dalam mengakses layanan publik Kemenkumham, juga menjadi ajang bagi jajaran Kemenkumham untuk mempromosikan kemajuan, inovasi, dan prestasi kerjanya, khususnya di bidang pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat," ujarnya.

(DEN)