MALANG, iNews.id - Raja Majapahit Hayam Wuruk saat berkuasa memungut pajak dari para rakyat untuk menghidupi kerajaan. Setoran pajak atau upeti inilah yang menjadi salah satu pemasukan utama kerajaan di luar kekayaan alam Majapahit kala itu.

Di masa pemerintahannya, Hayam Wuruk menata sedemikian rupa pembayaran pajak dari struktur tingkat daerah di bawah kekuasaan Majapahit. Ada susunan birokrasi yang dibuat secara teratur untuk menarik upeti dan pajak yang wajib disetorkan. 

Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa dan memegang otoritas politik tertinggi. Sebagai kepala pemerintahan, raja Majapahit bergelar Bhatara Prabhu (Bhre Prabhu) atau Sri Maharaja. 

Dikisahkan dari buku 'Hitam Putih Mahapatih Gajah Gajah Mada' dari Sri Wintala Achmad, pejabat pemerintahan di bawah raja yaitu Mahapatih Amangkubumi, bertugas untuk memberi perintah atau arahan tentang jalannya pemerintahan di negara bawahan atau daerah.

Kakawin Negarakertagama mengisahkan para patih negara bawahan dan para pembesar pejabat lainnya berkumpul di Kepatihan Majapahit yang dipimpin Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. 

Di bawah Raja Hayam Wuruk, terdapat sejumlah raja daerah yang disebut Paduka Bhattara. Mereka biasanya merupakan saudara atau kerabat dekat raja yang bertugas mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan upeti dan pertahanan kerajaan di wilayahnya masing-masing. 

Prasasti Wingun Pitu menyebutkan pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin seseorang bergelar Bhre. Daerah-daerah bawahan tersebut yakni Daha yang dipimpin oleh Bhre Daha yakni Dyah Wijat Sri Rajadewi, adik kandung dari Tribhuwana Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk, Wengher yang dipimpin oleh Raja Wijayarajasa, Matahun yang dipimpin oleh Raja Rajasawardhana. 

Kemudian keempat yakni Lasem yang dipimpin oleh Bhre Lasem, Pajang yang dipimpin Bhre Pajang Paguhan yakni Raja Singawardhana, Kahuripan dipimpin Ibu Hayam Wuruk Tribhuwana Tunggadewi. 

Selanjutnya ketujuh ada Singasari yang dipimpin Kertawardhana, ayah dari Raja Hayam Wuruk, Mataram dipimpin oleh Bhre Mataram yakni Wikramawardhana, keponakan dari Hayam Wuruk, Wirabhumi yang dipimpin oleh Bhre Wirabhumi yakni putra dari Hayam Wuruk dan selirnya, Pawanuhan dipimpin oleh putri Surawardhani. Kemudoan tiga daerah yakni Jagaraga, Kabalan, dan Singapura. 

Lima daerah menurut kiblat yaitu utara, timur, selatan, barat dan pusat yang disebut Mancanegara diperintah oleh Juru Pangalasan yang bergelar Rakryan. Raja dan Juru Pangalasan merupakan pembesar yang bertanggung jawab, namun dalam pemerintahannya dikuasakan pada patih.

Pada pemerintahan di pusat, segala urusan menjadi tanggung jawab Mahapatih Amangkubumi yakni Gajah Mada, Demung, Kanuruhan, Rangga dan Tumenggung. 

Kewajiban utama daerah bawahan hanya menyerahkan upeti tahunan dan menghadap raja pada waktu yang ditetapkan sebagai tanda kesetiaan dan pengakuan terhadap kekuasaan Majapahit. Sementara untuk mengawasi wilayah Majapahit yang sangat luas, kerajaan memiliki armada besar dan ditakuti oleh negara-negara lain. 

Armada tersebut ditempatkan di Lautan Teduh atau Samudera Pasifik dan di pantai utara Pulau Jawa. Selain itu, Majapahit juga menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga yang diistilahkan dengan Mitrekasatata. 

Editor: Donald Karouw

MALANG, iNews.id - Pemasukan utama Kerajaan Majapahit disuplai dari pajak yang dipungut dari rakyatnya. Pajak itu ditarik di era Raja Hayam Wuruk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, termasuk membangun infrastruktur-infrastruktur publik.

Berdasarkan catatan sejarah, ada lima jenis pajak yang biasanya ditarik Kerajaan Majapahit. Kerajaan telah menugaskan petugas pajak yang ditugasi menarik upeti di masyarakat.

Pertama yang ditarik dari rakyat yakni pajak tanah. Pentingnya tanah itulah yang membuat Kerajaan Majapahit mencatumkan pajak tanah untuk pemasukan negara. Hal ini ketentuan mengenai pemanfaatan tanah ke dalam aktivitas perundang-undangan Majapahit (Nagarakrtagama, rabya haft LXXXVIII), sebagaimana dikutip dari "Perpajakan Pada Masa Majapahit", dari Djoko Dwijanto, pada " 700 Tahun Majapahit (1293 - 1993) Suatu Bunga Rampai".

Dalam perundang-undangan disebutkan tanah yang dimiliki hendaknya diolah secara intensif, sehingga dapat memberikan hasil yang banyak serta memberikan keuntungan. Sebaliknya jika tanah ditelantarkan, pemiliknya akan dikenai denda oleh raja.

Adanya ketentuan mengenai tanah itu dapat memberikan motivasi agar dinyatakan dengan mengolah tanahnya secara intensif. Pada gilirannya masa setelah memberikan keuntungan yang berlipat dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rakyat, kestabilan perekonomian rakyat dan kerajaan.

Bagi pemerintah Kerajaan Majapahit tanah juga memberikan keuntungan, terutama dapat menghasilkan pajak yang cukup besar. Bagi tanah pertanian pajak juga dikenakan terhadap penggunaan air irigasi.

Kedua, pajak usaha. Pajak ini masih terbagi menjadi tiga jenis lagi, yakni pajak perdagangan misalnya menjadi salah satu yang ditarik Kerajaan Majapahit. Pajak perdagangan yang disebut dengan panemas dan dikelola oleh aparat pajak perdagangan yang disebut kakalangan madrawya haft.

Selanjutnya pajak perdagangan ini ditarik dari pedagang yang antara lain terdiri dari bantyaga atau wantyaga atau sering disebut apeken dan para sambyawahara.

Pemungutan pajak perdagangan ini dilakukan oleh aparat kerajaan yang disebut tuba dagang atau juru dagang terhadap obyek pajak yang berupa komoditas perdagangan.

Adapun dasar pemungutannya disesuaikan dengan jenis komoditasnya, misalnya binatang (kerbau, lembu, kambing, babi dan itik) dasar pengenaannya dihitung berdasarkan jumlah cacahnya yang dinyatakan dengan satuan prana atau tuban.

Kemudian pajak usaha kerajinan yang disebut paure. Pajak ini dikenakan pada kelompok perajin yang meliputi kelompok pande dan misra. Pande adalah pengrajin benda-benda yang terbuat dari logam seperti pande mas (emas), wst (besi), tamra atau tamwaga (tembaga), dang (dandang), gansa (gamelan), kawat (?), glang (pembuat gelang), dadap (perisai panjang), singen- singen.

Misra adalah sekelompok perajin bukan barang-barang logam, termasuk antara lain tenun cadar (penenun kain cadar), manganamanam (pembuat barang anyaman), magawe rungki (sejenis payung, sering juga disebut magawe kisi), magawe suri (pembuat sisir), mangula (pembuat gula), manlurung (pembuat minyak jarak) dan masih banyak lagi.

Seperti halnya usaha perdagangan, para perajin ini juga diketahui terkena pajak dari gambaran tentang pembatasan usahanya di sebuah sima. Adapun dasar pengenaan pajaknya tidak berdasarkan jumlah barang hasil kerajinan melainkan dihitung berdasarkan unit kerjanya yang dinyatakan dengan satuan gusali, ububan, wawwan, pareanatau paryyan, ungkapan atau tanek yang merupakan unit kerja para pande (workshop).

Pajak Pemilikan atas usaha transportasi yang dikaitkan dengan usaha bisnis, yang disebut dengan istilah atitih dan parahu, yang dalam daerah sima tidak dikenai pajak. Alat transportasi ini berupa binatang (kuda, keledai, sapi, dan gajah), kereta, padatt, gerobak sapi yang disebut sasapen giling dan perahu.

Pada zaman Majapahit sebagai negara maritim, telah dikenal berbagai jenis perahu yaitu perahu, masungbaran tanpa tundana, parahu pawalijan, parahu banawa, pakbowan, jurag, panggaran, pawalijan, biliran, welah galah dan panggayan (Prasasti Wimalasrama). Adapun dasar pengenaan pajak bagi masing-masing jenis perahu berbeda-beda, meskipun tidak diketahui jumlah satuannya.

Kemudian pajak profesi menjadi jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah. Perkembangan jenis profesi menjadikan pemerintahan Majapahit menarik pajak dari mereka. Apalagi adanya spesialisasi jenis pekerjaan sebagai mata pencaharian hidup.

Selain petani dan nelayan, masih dikenal adanya pedagang, pengrajin, penjual jasa misalnya abañol, aringgit, matapukan, sena mukha, dan banyaga. Orang-orang yang disebut terakhir termasuk di dalam warga kilalan, yaitu orang yang dinikmati hasilnya, maksudnya adalah orang yang dikenai pajak atau wajib pajak.

Secara khusus tidak diketahui bentuk pungutannya dan besar pungutannya yang dikenakan pada warga kilalan. Di dalam prasasti hanya ditemukan satuan yang mengikuti sebutannya ketika diadakan pembatasan di daerah stma, misalnya padabt disebut dengan satuan tangkep, tangkilan atau kilan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dipungut pada tiap unit padahi.

Keempat, yakni pajak orang asing yang tinggal di wilayah Kerajaan Majapahit. Terdapat beberapa orang asing yang berasal dari berbagai negara, misalnya aryya, bablara, bebel, campa, Cina, karnntaka, kling, kair, mambang, mandikira, remin, dan singhala. Mereka ini semua termasuk yang dikenai pajak, karena termasuk dalam warga kilalan.

Dalam prasasti pajak orang asing disebut kiteran. Data tentang hal itu disebut dalam prasasti Wurudu Kidul tahun 922 M. Prasasti ini mengisahkan tentang proses peradilan dalam kasus kewarganegaraan seseorang. Sang Dhanadi seorang warga Wurudu Kidul disangka orang Khmer, tetapi setelah melalui proses peradilan tuduhan itu tidak terbukti, maka dia kemudian menolak kiteran.

Kelima atau terakhir yakni pajak eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Jenis usaha yang dikenai pajak ini yakni manangkeb, makala-kala manuk (berburu unggas), mamukat wungkudu dan pemanfaatan sumber daya kelautan seperti memancing dan menjala ikan serta pengusahaan garam.

Pungutan pajak terhadap usaha mengeksploitasi sumber daya kelautan diketahui melalui pembatasan usaha pemilikan kapal penangkap ikan (biltran), pukat maupun jala, seperti disebut dalam prasasti Wimalasama. Akan tetapi, dari prasasti tidak dapat diketahui besarnya pungutan pajak dan waktu pemungutannya.

Namun demikian dari sudut lingkungan ketetapan itu dapat dianggap sebagai solusi terhadap pencegahan kerusakan lingkungan yang dieksploitasi secara berlebihan. Di dalam daftar manilala drabya haji juga ada sebutan padahut pang-pang yang mungkin sekali berarti petugas denda bagi penebang pohon secara sembarangan.

Editor: Donald Karouw

MALANG, iNews.id - Hayam Wuruk naik tahta menjadi raja Kerajaan Majapahit pada usia 16 tahun. Dia menggantikan ibunya Tribhuwana Tunggadewi, perempuan pertama yang memerintah dan berkuasa di Jawa bagian timur.

Hayam Wuruk punya garis keturunan langsung dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan pengaruhnya sampai ke negara-negara tetangga.

Catatan yang menarik dari Hayam Wuruk yakni semasa kelahirannya ditandai dengan letusan Gunung Kelud dan gempa bumi di Panbanyu pada tahun 1334 M. Selain itu, ketika Hayam Wuruk lahir, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan nusantara.

Berdasarkan kisah di "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa", Hayam Wuruk muda memiliki beberapa hobi yang agak aneh. Sejumlah hobi ini mulai dari menari, menjadi dalang hingga pelawak dalam wayang. 

Hayam Wuruk suka menari dengan memainkan peran wanita sebagai Pager Antimun. Dia juga menjadi dalang dengan gelar Tirtaraju. Selain itu, Hayam Wuruk suka menjadi pelawak dalam pertunjukan wayang dengan memainkan peran Gagak Ketawang.

Menurut Nagarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca, Hayam Wuruk yang memerintah Kerajaan Majapahit selama 39 tahun. Dia punya gelar Abhiseka Maharaja Sri Rajasanagara. Dari nama gelar ini dapat disimpulkan, Hayam Wuruk masih merupakan Rajasa, suatu dinasti yang memiliki garis keturunan Ken Arok bergelar Sri Rajasa Bathara Sang Amurwabhumi.

Hayam Wuruk merupakan anak dari Tribhuwana Wijayatunggadewi dan Kertawardhana Bhre Tumapel (Cakradara). Dia cucu Raden Wijaya dari Gayatri atau cucu Kebo Anabrang dari garis ayah. Selama memerintah dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Majapahit, mulai dari Kalimantan, Sumatra, Semenanjung Malaya, Filipina dan Papua Nugini.

Editor: Donald Karouw