Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas milik Happy Hapsoro PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) menandatangani perjanjian jasa penyediaan sewa booster compression plant dengan Energy Equity Epic Pty. Ltd.

Kerja sama itu ditandatangani RAJA lewat anak usahanya, PT Triguna Internusa Pratama pada 11 Oktober 2024 lalu. Perjnajian itu berkaitan dengan rencana pengembangan Kampung Baru di Blok Sengkang.

Corporate Secretary RAJA Yuni Pattinasarani mengatakan kerja sama itu bakal menambah portofolio perseroan di bidang usaha investasi hilir migas di dalam negeri.

“Bertambahnya portofolio perseroan di bidang usaha investasi hilir migas di Indonesia,” kata Yuni lewat keterbukaan informasi, Selasa (15/10/2024).

Selain itu, Yuni menambahkan, kerja sama itu bakal berpotensi mengerek pendapatan dan laba dari RAJA mendatang.

“Menguatnya peluang atas potensi-potensi usaha pendukung hilir migas yang dimiliki perseroan, seperti kontruksi, pengoperasian dan pemeliharaan infrastrutkur migas,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per Juni 2024, RAJA membukukan pendapatan senilai US$123,51 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun (kurs per 30 Juni Rp16.241 per dolar AS). Raihan tersebut melompat 67,16% secara tahunan.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi mengatakan kinerja pendapatan didorong oleh peningkatan penjualan gas dan tarif transmisi dari jaringan pipa perseroan di Perawang, Riau.

Capaian pendapatan RAJA juga dikontribusikan dari Stasiun Induk Compressed Natural Gas (CNG) di Grobogan, Jawa Tengah, yang telah beroperasi sejak Desember 2023.

“Selain itu, kontribusi investasi perseroan di Blok Jabung telah diakui sepenuhnya dalam laporan keuangan kuartal ini. Artinya, keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut sudah sepenuhnya tercatat dalam laporan keuangan,” tuturnya, Senin (23/9/2024).

Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok perusahaan juga meningkat 67,49% year on year (YoY) menjadi US$87,57 juta. Hal ini membuat RAJA membukukan laba kotor sebesar US$35,93 juta pada semester I/2024, tumbuh 66,35% secara tahunan.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, RAJA meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$14,29 juta atau setara dengan Rp234,74 miliar. Perolehan ini naik 55,35% dari US$9,2 juta pada periode yang sama 2023.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah kebijakan agar operasi hulu migas lebih menarik. Utamanya, agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Exxoj, ENI BP, Inpex Masela, Andaman (Mubadala dan Harbour) makin tertarik kegiatan migas di Tanah Air.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan, pemerintah menyiapkan kebijakan agar hulu migas bisa lebih menarik. Pertama dengan merevisi PP 27 Tahun 20217 dan PP 53 Tahun 2017 terkait perpajakan hulu migas.

Indirect taxes (PPN, PBB, Bea masuk) tahap eksploitasi masih dikenakan (Ref PP 27/2017 terkait Perpajangan PSC Cost Recovery, dan PP 53/2017 terkait Perpajakan PSC Gross Split)

"Ada indirect tax, PPN, PBB, Bea Masuk. Itu tahap eksploitasi masih dikenakan. Ini terkait dengan PP 27/2017. Kita sedang memperbaiki PP 27 dan PP 53. Mudah-mudahan dalam waktu dekat PP 27 dan PP 53 bisa diselesaikan. Yang PP 53 sepertinya sudah selesai," kata Arifin di Jakarta, Jumat (2/8).

Arifin menuturkan, negara-negara lain telah memiliki skema kebijakan yang lebih agresif untuk mendorong investasi hulu migas, sehingga para KKKS mempertimbangkan untuk berinvestasi ke tempat lain seperti Guayana, Mozambique, dan Meksiko.

"Negara-negara tersebut menerapkan skema pengembangan yang sederhana dan memungut pajak dan royalti saja," ujar Arifin.

Kemudian, Arifin menyebut mendorong investasi hulu migas melalui Peraturan Menteri ESDM tentang new gross split dengan menyederhanakan komponen tambahan split agar lebih implementatif, yaitu dari 13 komponen menjadi hanya 5 komponen.

Tambahan split bagi kontraktor lebih menarik, bisa mencapai 95%, termasuk untuk Migas Non Konvensional. Saat ini, Permen ini sedang proses di Setkab untuk diajukan ke RI 1 (menunggu respon Kemenkeu).

"Kemudian tadinya dari 13 komponen kita jadi 5 komponen, dan ini sudah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden. Dan kemudian tambahan split bagi kontraktor bisa lebih menarik. Jadi untuk yang daerah produksi-produksi yang sangat marginal, mereka bisa mendapatkan split yang lebih besar," ungkap Arifin.

Selain itu, yang ketiga ada PBB Tubuh Bumi yang perlu pembebasan indirect tax termasuk PBB tubuh bumi tahap eksploitasi agar investasi menarik. Saat ini PBB Tubuh Bumi dikenakan kepada KKKS terhadap total lifting termasuk bagian pemerintah.

"Kemudian pajak bumi bangunan, nanti juga kita upayakan agar pada tahap eksploitasi tetap menarik untuk investasi. Ini masih PBB Tubuh Bumi yang dikenakan formulasinya terhadap lifting. Jadi mestinya hanya dikenakan pada lifting bagian K3S saja. Tapi pemerintah punya, yang udah buat pemerintah dikenakan juga, dua kali," tutur Arifin.

"Ini memang kebijakan-kebijakan baru yang kita upayakan supaya migas lebih menarik," tandas Arifin.