Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengaku siap bekerja sama dengan perusahaan mana un demi meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas).

Menurutnya, hal ini sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan energi. Selain itu, upaya mengerek lifting juga sejalan dengan arahan Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Simon menuturkan pihaknya pun akan bekerja keras dan terus mencari lapangan baru sembari menggenjot ladang-ladang minyak yang selama ini belum dioptimalkan.

"Makanya dengan semangat kebersamaan ini, siapa pun itu, kami semua KKKS [Kontraktor Kontrak Kerja Sama], tadi kita ketemu dengan teman-teman dari perusahaan lain, kita juga bilang, kita kerja sama semua. Tidak melihat perusahaan dari mana, negara mana," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024) malam.

Dia mengatakan saat masih ada lapangan-lapangan yang belum digarap secara optimal. Simon menyebut pihaknya akan mendorong lifting di wilayah kerja (WK) di Masela dan Andaman.

"Andaman iya, semua kita kerja sama kita lakukan yang terbaik ya," ucapnya.

Simon sekali lagi menekankan bahwa peningkatan lifting saat ini menjadi fokus utama Pertamina.

Apalagi, saat ini produksi minyak RI masih berada di level 600.000 barel per hari (BOPD). Sedangkan, konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD. Karenanya, saat ini Indonesia masih impor minyak sekitar 1 juta BOPD.

"Jadi saya pikir fokus kami ke situ, tidak bisa ini kalau hanya satu-dua pihak, semua pihak berkolaborasi, pemerintah, Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS sama-sama bersatu," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo meminta agar lifting minyak dalam negeri ditingkatkan untuk mencapai kemandirian energi. Dia juga memberikan arahan soal subsidi energi agar tepat sasaran ke masyarakat.

Hal itu dilakukan dengan memberikan perintah kepada Bahlil, Simon, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan.

Adapun, Bahlil menyebut lifting minyak yang akan ditingkatkan mencakup di 301 wilayah kerja.

"Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tetapi sampai sekarang belum POD [plan of development], ini akan kita lakukan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Selain fokus di 301 wilayah kerja itu, Bahlil turut menyinggung soal 4.500 sumur minyak idle well yang harus dioptimalkan guna mewujudkan mimpi kemandirian energi Prabowo.

Dalam upaya tersebut, Bahlil menyebut akan dibantu oleh Pertamina serta badan baru yang dibentuk oleh Prabowo di kabinetnya yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

"Kemudian kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi," paparnya.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menitipkan sejumlah pesan kepada Djoko Siswanto yang resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Kamis (7/11/2024).

Bahlil mengatakan, pesan pertama, yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makanan bergizi gratis.

Katanya, dalam konteks tersebut, Kementerian ESDM memiliki dua dari empat visi besar di mana pertama adalah kedaulatan terkait dengan lifting dan kedua terkait dengan hilirisasi minerba.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas kepada pemerintah ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 600 ribu BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada, sudah selesai bor atau eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," tutur Bahlil.

Kemudian pesan kedua, Bahlil meminta kepada pria yang akrab disapa Djoksis itu untuk memangkas aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun peningkatan lifting.

Bahlil menegaskan, tidak ada visi misi Menteri, sebab yang ada hanya visi misi Presiden.

"Saya pembantu Presiden, Bapak juga berbagian dari para pembantu Menteri. Jadi jangan kita melakukan program Presiden yang telah dicanangkan. Sumur-sumur idle segera selesaikan, dikerjasamakan, dibincangkan sama KKKS, di clearkan," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga minta kepada Djoksis untuk memetakan produksi gas dalam negeri, sebab diperkirakan akan terjadi surplus gas pada 2026.

"Menyangkut gas, segera dihitung berapa, katanya tahun 2026 terjadi surplus, surplusnya di mana, segera sampaikan. Menyangkut dengan gas untuk bahan baku LPG C3 C4 di mana. Dan kita harus bangun industrinya, bekerja samaPertamina ataupun swasta nasional yang bisa melakukan," tuturnya.

Bahlil juga meminta untuk mendorong kedaulatan energi, maka SKK Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan business to businesss dengan KKKS harus betul-betul akomodatif, responsif, dan betul-betul mau melakukan penyesuaian diri.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif," kata Bahlil.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis pengoptimalan produksi minyak dari sumur-sumur idle (tidak aktif) mampu meningkatkan produksi migas 20.000 barel per hari (bopd).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot mengatakan saat ini pihaknya tengah mengidentifikasi 6.000 sumur idle yang potensial untuk berproduksi.

Menurutnya, proses identifikasi itu dilakukan guna mengetahui permasalahan pada sumur migas itu sendiri. Dia mencontohkan, permasalahan yang dihadapi seperti cadangan yang tipis, sehingga diperlukan intervensi teknologi.

"Kami mengharapkan dalam beberapa bulan ke depan itu akan menjadi quick win. Saat ini kan tingkat produksi minyak nasional sekitar 609.000 barel dan dengan upaya ini kita paling tidak bisa meningkatkan sekitar 20.000 barel," ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total 44.986 sumur minyak dan gas bumi (migas) RI, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well.

Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

Upaya peningkatan produksi migas ini memang tengah digenjot oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai swasembada energi di masa pemerintahannya.

Di sisi lain, Indonesia juga masih ketergantungan pada impor, khususnya minyak. Kementerian ESDM mencatat kebutuhan minyak RI mencapai 1,6 juta bopd. Sedangkan, produksi minyak Indonesia pada 2023 saja tercatat mencapai 606.000 bopd.

Oleh karena itu, belakangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah membentuk satuan tugas (Satgas) tentang penataan sumur migas idle dan optimalisasi lifting.

Langkah penataan di migas menjadi lanjutan setelah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil ditunjuk menjadi Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi yang membereskan 2.343 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak beraktivitas.

Bahlil mengaku telah melakukan pemetaan untuk lokasi sumur idle yang nantinya bakal difokuskan untuk direvitalisasi kembali.

“Sudah pemetaannya, lokasinya di mana, sudah (dipetakan),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Setelah memetakan sumur idle, Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut pihaknya bakal menindak tegas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak mengoptimalisasi sumur idle tersebut.

Selain menindak tegas KKKS, Bahlil menuturkan dirinya telah membentuk Satgas yang nantinya akan bertugas mengawasi penataan sumur idle dan optimalisasi lifting.

“Sekarang satgas sudah saya bentuk. Sudah mulai kerja. Satgas penataan terhadap sumur-sumur idle dan optimalisasi lifting,” ujarnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan rencana percepatan produksi dari 301 wilayah kerja migas dan ribuan sumur idle.

Bahlil mengungkapkan, sejumlah upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan lifting minyak dan ga bumi (migas) nasional.

"Kita membahas beberapa langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja namun hingga kini belum POD (plan of development). Ini akan kita lakukan," kata Bahlil dalam siaran pers, Minggu (3/11).

Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama dua tahun berturut-turut tidak diproduksikan atau lapangan dengan POD selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Bahlil, potensi penambahan lifting dari sumur tua sangat memungkinkan karena saat ini ada sekitar 4.500 sumur yang dapat dioptimalkan untuk menambah lifting.

"Kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa mewujudkan kemandirian energi," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan hal yang sama. Sumur-sumur yang idle saat ini sedang diidentifikasi berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan lifting migas nasional.

"Sekitar 6.000 sumur potensial sedang kita identifikasi permasalahannya. Apakah cadangannya mulai menipis, apakah perlu intervensi teknologi untuk peningkatan produksi," jelasnya.

Melalui upaya tersebut, Yuliot berharap setidaknya ada tambahan produksi minyak nasional setidak sebesar 20.000 barel per hari.

"Kita mengharapkan dalam beberapa bulan ke depan itu akan menjadi quick win. Saat ini kan tingkat produksi minyak nasional sekitar 609 ribu barrel dan dengan upaya ini kita paling tidak bisa meningkatkan sekitar 20 ribu barrel," ujar Yuliot.

Sebagai informasi, dari total 44.985 sumur migas yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well.

Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal seperti masalah masyarakat.

KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle tersebut dengan mengerjakan sendiri, bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain atau mengembalikannya ke negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN mengantongi laba bersih 263,4 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,13 triliun (asumsi kurs Rp 15.700 per dollar AS) pada kuartal III-2024.

Kinerja Subholding Gas Pertamina tersebut didukung capaian pendapatan perusahaan sebesar 2,8 miliar dollar AS, tumbuh 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara dari sisi pencapaian EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak dan amortisasi) hingga akhir September 2024 tercatat mencapai 852 juta dollar AS.

DOK. Humas PGN Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arief Setiawan Handoko melakukan inspeksi langsung pada pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (27/9/2024).

Ia menuturkan, berbagai strategi yang dilakukan perusahaan turut menghasilkan kinerja operasi yang positif.

PGN mencatatkan kinerja volume penjualan niaga gas bumi sebesar 854 BBTUD, niaga LNG 57 BBTUD, serta terminal use aggreement (TUA) dan pemanfaatan kapasitas terminal LNG sebesar 69 BBTUD.

Kemudian total volume transmisi gas bumi tercatat 1.527 MMSCFD dan minyak bumi sebanyak 150.716 BOEPD.

Untuk bisnis lain yang dikelola anak perusahaan atau afiliasi PGN tercatat pencapaian lifting migas sebesar 20.074 BOEPD, regasifikasi LNG 144 BBTUD dan proses LPG 105 ton per hari.

"Optimalisasi pengelolaan volume gas bumi di tengah tantangan natural decline pasokan gas pipa dapat dimitigasi dengan baik, dan penurunan beban keuangan pasca pelunasan obligasi merupakan salah satu faktor utama yang menyokong pencapaian kinerja keuangan," jelas Arief.

Sementara itu, jumlah pelanggan industri dan komersial PGN juga meningkat 3,8 persen dibandingkan akhir tahun 2023 menjadi sebanyak 3.222 pelanggan. serta pelanggan kecil jumlahnya 2.608 atau tumbuh 32 persen.

Sedangkan untuk pelanggan rumah tangga sampai dengan akhir September 2024 jumlahnya mencapai 808.334 pelanggan.

Arief mengatakan, dalam meningkatkan pemanfaatan energi gas domestik, PGN berharap pertumbuhan pelanggan di semua sektor terus berlanjut.

Di sisi lain, upaya pemenuhan pasokan terus lakukan PGN dari berbagai sumber, baik gas pipa maupun CNG dan LNG melalui berbagai moda transportasi gas bumi baik pipeline maupun non pipeline.

"Dengan dukungan seluruh stakeholder, regulator dan pemerintah, kami yakin layanan dan pemanfaatan gas bumi nasional akan terus tumbuh dan menjadi solusi utama di masa transisi energi nasional," tutup Arief.

Cara Menaikan Produksi Migas

Meski dalam jangka panjang Indonesia berada di ranah declining phase, namun mempertimbangkan potensi yang dimiliki masih ada peluang untuk menaikan produksi pada beberapa tahun ke depan. Paling tidak Indonesia masih punya peluang untuk menahan laju penurunan produksi, dan memperpanjang masa produksi.

Di antaranya yakni melalui strategi investasi eksplorasi dan meningkatkan investasi eksplorasi. Data pemerintah menunjukan bahwa tahun 2020 investasi eksplorasi hanya US$ 0,5 miliar, sementara outlook 2024 mencapai 3,6 kali lipat, atau sekitar US$ 1,8 miliar.

Selain itu, strategi eksplorasinya juga sudah diubah. Sekarang eksplorasi menargetkan temuan medium-large, berubah dari yang sebelumnya mengarah pada temuan cadangan small-medium. Langkah ini selaras dengan upaya menemukan ‘giant fish’.

Sepertinya strategi ini cukup berhasil. Salah satunya dapat dilihat dari penemuan cadangan yang cukup besar di North Ganal Kalimantan Timur yang diperkirakan kira-kira 5 TCF. Demikian juga dengan temuan di South Andaman yang diprediksi 6 TCF.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang memasuki masa eksploitasi hendaknya jangan menunda untuk memonetisasi cadangan. Misalnya ENI sebagai operator North Ganal, yang sudah memperoleh persetujuan plan of development dari pemerintah, segera mulai membangun fasilitas produksi, dan segera memproduksi migas dari WK tersebut.

Pemerintah pusat wajib memiliki keberpihakan terhadap industri hulu migas, salah satunya dengan memberikan sokongan yang memungkinkan operasional lebih mudah. Sebaiknya, pemerintah jangan mengeluarkan aturan yang mengejutkan, yang membuat industri ‘tertegun’ kemudian berhenti sejenak untuk mencerna aturan baru lalu menghentikan langkah, meski hanya sementara.

Jangan pula pemerintah membuat aturan yang bersifat kontra produktif. Misalnya, pemerintah mengeluarkan aturan bea masuk baru, sementara banyak peraralatan untuk pengembangan lapangan masih menggunakan barang-barang dari luar negeri.

Demikian juga pemerintah daerah dan masyarakat di daerah operasi wajib untuk mendukung dengan cara tidak merecoki dan membuat gaduh. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah dukungan untuk memperlancar perizinan. Pun jika belum bisa dilakukan, sebenarnya perusahaan minyak hanya membutuhkan ketenangan untuk bekerja. Berikan suasana nyaman dan aman. Dengan catatan tebal, bahwa seluruh hak-hak masyarakat sesuai ketentuan hukum sudah tuntas, sudah selesai.

Kinerja Industri Hulu Migas

Memperhatikan karakteristik bisnis hulu migas, cara lain untuk mengukur kinerja industri hulu migas adalah dengan membandingkan realisasi cost recovery dengan target atau rencananya dan mengukur eisiensi.

Memang dalam tiga tahun terakhir data menunjukan target cost recovery selalu tercapai. Misalnya di tahun 2021 cost recovery ditargetkan tidak boleh lebih besar dari US$ 8,07 miliar, realisasinya US$ 7,62 miliar atau setara dengan 94,4%. Pada tahun berikutnya juga tercapai. Target US$ 8,65 miliar dan realisasi US$ 7,8 miliar atau 90,2%. Adapun pada 2023, dari pagu anggaran US$ 8,25 miliar, realisasinya US$ 7,67 miliar, setara 93%. Secara umum nampaknya strategi pengendalian sudah baik.

Namun demikian tetap harus berhati-hati dengan target 2024, mengingat sedemikian banyak kegiatan pengeboran. Juga, terdapat kemungkinan beberapa perusahaan minyak group Pertamina yang meminta berubah dari PSC gross split menjadi PSC cost recovery. Sedangkan target yang dicanangkan sebelumnya tidak termasuk tambahan cost recovery dari perubahan kontrak. Jadi besar kemungkinan realisasi cost recovery lebih besar lagi dari US$ 8 miliar.

Lalu efisiensi cost recovery dapat dilihat dengan cara seperti ini. Jenis biaya pembentuk cost recovery adalah investment credit, biaya produksi, biaya eksplorasi, unrecovered cost, biaya administrasi dan depresiasi. Komponen terbesarnya adalah biaya produksi.

Pada 2024, porsi biaya produksi diperkirakan 47% dari total cost recovery. Sedangkan dua tahun sebelumnya, yaitu 2023 dan 2022, porsi biaya produksi terhadap total cost recovery masing-masing 51% dan 43%. Bila ingin mengukur efisien cost recovery dapat dilihat dari kinerja biaya produksi.

Adapun biaya terbesar dalam biaya produksi adalah biaya pemboran sumur pengembangan. Misalnya, tahun 2019 dibutuhkan US$ 5,1 miliar untuk pemboran 322 sumur pengembangan, bandingkan dengan realisasi tahun 2023. Dengan biaya US$ 4 miliar mampu membor 799 sumur pengembangan.

Sedangkan tahun 2024 diperkirakan biaya produksi sebesar US$ 3,8 miliar untuk target pengeboran 932 sumur. Artinya, biaya pemboran per sumur dari tahun ke tahun semakin kecil yang menunjukan kinerja pengendalian cost recovery dan efisiensi yang membaik.

Namun demikian perlu diwaspadai, bahwa cost recovery potensial akan naik sehubungan dengan perubahan beberapa WK Pertamina, dari model PSC gross split menjadi PSC cost recovery. Sayangnya perubahan model tersebut tidak akan banyak mengubah besaran lifting. Kondisi seperti ini juga semakin memperjelas bahwa penambahan cost recovery terkadang tidak secara otomatis menaikan lifting migas.

Terakhir, bisnis hulu migas adalah bisnis jangka panjang. Kontrak bisnis hulu migas selama 30 tahun. Kalau kontrak diperpanjang, masih tambah lagi 20 tahun.

Karena itu, seringkali sebuah kebijakan perusahaan, atau industrial action dan aksi SKK Migas tidak terlihat dampaknya di jangka pendek. Hasilnya terkadang baru dapat dilihat pada masa yang lebih panjang. Hal ini juga yang sering disalahpahami, karena setiap action saat ini ingin segera dilihat hasilnya seperti pada bisnis umum.

A. Rinto Pudyantoro

Dosen Ekonomi Energi Universitas Pertamina dan Penulis Buku Bisnis Migas

Editor: Muchamad Nafi

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan akan menggenjot lifting minyak hingga konversi bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Yuliot mengatakan arahan Prabowo sekaligus menjadi bahan pembahasan di rapat pimpinan (rapim) perdana yang dilaksanakan di Kementerian ESDM.

"Yang pertama, untuk ketahanan energi, kita juga harus meningkatkan lifting. Jadi, lifting saat ini sekitar 600 ribu barel per hari. Bagaimana kita meningkatkan sesuai dengan target yang ada. Jadi, sehingga ketahanan energi kita juga bisa tercapai untuk peningkatan lifting tadi," ujarnya di KESDM, Rabu (23/10) malam.

Kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditugaskan untuk mencapai swasembada energi seperti yang dicita-citakan Prabowo, maka konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke energi baru terbarukan (EBT) akan makin dimaksimalkan.

"Kedua, ini kan ada konversi-konversi energi, termasuk dari energi baru dan terbarukan. Jadi, untuk konversi energi, contohnya ekosistem kendaraan listrik itu kan sudah terbangun. Biasa saja konsumsi BBM dengan adanya kendaraan listrik itu kan juga akan berkurang," jelasnya.

Pemerintah akan memaksimalkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki untuk membuat energi bersih. Selain, swasembada energi dan mengurangi impor, kebijakan ini juga demi mencapai target net zero emission di 2060.

"Jadi, kita akan melihat target bagi penggunaan kendaraan listrik beberapa tahun ke depan, bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan konsumsi BBM di dalam negeri. Jadi, untuk penggunaan konsumsi ini, kalau memang produksi kita meningkat, bisa digunakan untuk bahan baku industri lain," kata dia.

Bahan bakar yang bakal digenjot adalah yang berasal dari nabati, di mana pemerintah telah melaksanakan B30 dan B35. Selanjutnya akan dinaikkan hingga B60.

"Untuk biodiesel, biosolar. Ini kan kita saat ini masih posisi di B35. Ini kan ada upaya mau tingkatkan ke B40, B50, dan B60. Jadi, kalau ini ada peningkatan itu kan harus ada kebijakan-kebijakan," pungkasnya.

Faktor Non-teknis

SKK Migas dan perusahaan minyak wajib memastikan bahwa rencana kerja tahunan dapat dieksekusi tepat waktu, dengan tetap mengantisipasi berbagai persoalan teknis. Walau bila diperhatikan pekerjaan teknis sebagian merupakan pekerjaan yang berulang sehingga permasalahan teknis relatif dapat diatasi. Yang sering tak terduga sebenarnya persoalan non-teknis.

Faktor-faktor non-teknis mencakup perizinan dan birokrasi, regulasi, serta tantangan sosial dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan besar. Misalnya, untuk memulai pengeboran di lokasi baru harus mendapatkan berbagai izin dari pemerintah daerah dan pusat, termasuk izin lingkungan, penggunaan lahan, dan operasional. Sementara keterlambatan dalam pengurusan izin dapat menyebabkan proyek tertunda yang pada gilirannya menghambat peningkatan lifting migas.

Demikian juga dengan regulasi yang sering berubah. Peraturan yang sering berubah, apalagi yang berdampak pada keuangan perusahaan sehingga mempengaruhi kalkulasi ekonomi proyek, ujungnya dapat menyebabkan perusahaan menunda investasi atau meninjau kembali rencana kerja mereka.

Menyimak strategi ketahanan energi Presiden Prabowo Subianto, rupanya akan menempatkan migas sebagai salah satu tulang punggung utama. Bisa diprediksi bahwa birokrasi dan aturan lain yang menghambat investasi menjadi prioritas untuk diselesaikan. Geliatnya sudah terasa dengan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menjaga kebijakan pendahulunya, Arifin Tasrif, dalam menjaga investasi migas semakin kondusif.

Berikutnya adalah tantangan sosial, termasuk persoalan sosial yang diakibatkan dinamika politik. Salah satu wujudnya bisa berupa penolakan masyarakat terhadap proyek migas.

Di beberapa daerah, proyek migas sering berhadap dengan protes masyarakat yang khawatir akan dampak lingkungan, atau merasa tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari proyek tersebut. Persoalan sosial seperti ini bisa riil apa adanya, namun juga bisa karena salah persepsi, atau lahir dari persoalan politik. Apapun penyebabnya, persoalan sosial dapat menjadi masalah serius dan proyek berhenti.

Jika yang dijadikan alasan atau pemicunya adalah masalah lingkungan, sebenarnya hal yang tidak terlalu sulit. Karena pada umumnya, dengan pengawasan dari SKK Migas, perusahaan minyak menetapkan standar tinggi terkait penanganan lingkungan. Termasuk perlindungan habitat, pengelolaan limbah, dan mitigasi dampak lingkungan. Yang tidak mudah adalah jika terjadi mispersepsi, terlebih pemicunya adalah persoalan politik.

Yang terakhir adalah mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah (NGO).

Tidak dapat dipungkiri, operasional migas relatif tidak menemui hambatan tatkala perusahaan migas mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal. Salah satunya melalui program pengembangan masyarakat dan corporate social responsibility (CSR). Hal ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan dan industri hulu migas, juga memastikan dukungan masyarakat dan mengelola risiko terhadap gangguan operasi proyek.

Mencegah pasti lebih baik dibandingkan mengatasi persoalan sosial yang sudah terjadi. Perusahaan minyak dan SKK Migas harus mengembangkan strategi yang komprehensif, termasuk menyiapkan strategi komunikasi yang efektif. Juga perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dan bersinggungan dengan proyek hulu migas memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan manfaat proyek.

Untuk memastikan semua itu, penting untuk selalu bersikap transparan dan terbuka. Menjaga transparansi dalam konteks operasional proyek, berarti terbuka dan jujur menyampaikan langkah dan proses proyek yang tengah dijalankan. Disampaikan pula dampaknya terhadap lingkungan dan sosial, sertai menyiapkan respons dan solusinya. Transparansi dan keterbukaan adalah bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya.

Penutup: Berpacu dengan Waktu

Strategi 'speed up' atau percepatan proyek dalam industri hulu migas wajib terjadi. Menjadi krusial tatkala dihadapkan pada proses transisi energi global yang tengah berjalan.

Bila kita mengacu pada bauran energi Indonesia, nampak bahwa migas masih penting keberadaanya hingga 2050. Tetapi secara global peran migas diperkirakan akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya pangsa pasar energi terbarukan.

Apalagi berbagai negara dan perusahaan di seluruh dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan investasi pada energi terbarukan, sehingga akan tiba saatnya energi terbarukan lebih dominan daripada migas. Ketika itu terjadi, harga minyak di pasar global cenderung akan turun karena berkurangnya permintaan. Apabila biaya lifting tetap seperti sekarang, maka biaya produksi akan mahal dan eksplorasi serta eksploitasi migas tidak ekonomis.

Karenanya, opsi satu-satunya yang Indonesia miliki adalah mempercepat pencarian cadangan dan segera dimonetisasi.

‘Speed up’ bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal mengelola risiko ekonomi dan pasar. Perusahaan yang dapat mempercepat siklus penemuan dan produksi migas akan berada pada posisi yang lebih baik karena dapat memanfaatkan harga minyak saat ini yang relatif tinggi. Kecepatan juga berpelung menciptakan efisiensi, menekan biaya, meningkatkan profitabilitas, dan cadangan migas memberikan manfaat ekonomi maksimal.

Semua itu merupakan langkah strategis yang dapat diletakan dari bagian penting dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah perubahan lanskap energi global.

A. Rinto Pudyantoro

Dosen Ekonomi Energi Universitas Pertamina dan Penulis Buku Bisnis Migas

Editor: Muchamad Nafi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan arahan kepada para pejabat eselon 1 di kementeriannya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas).
Hal itu dia ungkapkan tatkala mengumpulkan para pejabat Kementerian ESDM usai dirinya dilantik jadi menteri kembali, Senin (21/10/2024).
Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto kerap kali menekankan tentang kedaulatan energi dalam pidatonya. Menurut Bahlil, Kementerian ESDM adalah garda paling depan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Ketua Umum Golkar itu pun lantas memberi arahan kepada para anak buahnya untuk menggenjot lifting migas. Utamanya, menggenjot lifting minyak dengan memetakan sumur-sumur potensial.
"Segera kami menindaklanjuti, terutama di hulu migas, itu kita bicara tentang mana potensi-potensi yang bisa kita naikkan lifting," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM.
Dia menambahkan bahwa harus ada intervensi teknologi untuk menggenjot lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial, kendati dia belum bisa memerinci terkait sumur mana yang bakal dimaksimalkan produksinya.
"[Memetakan] mana sumur-sumur yang bisa kita optimalkan, atau mana sumur-sumur yang sudah nggak bisa [produksi], intervensi teknologi, mana eksplorasi, gitu-gitulah," kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengeklaim Indonesia menghabiskan devisa Rp500 triliun per tahun untuk impor migas. Menurutnya, hal itu terjadi tak lepas lantaran RI saat ini masih ketergantungan impor, khususnya minyak. Bahlil menyebut larinya devisa itu turut membuat nilai tukar rupiah bergejolak.
"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita agak sedikit maju-mundur-maju-mundur," jelas Bahlil dalam acara Repnas National Conference, di Jakarta, Senin (14/10/2024) lalu.
Berdasarkan data yang dia kantongi, kebutuhan minyak RI mencapai 1,6 juta barel per hari (bopd), sedangkan produksi minyak Indonesia pada 2023 saja tercatat mencapai 606.000 bopd.
Dengan kata lain, Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta bopd minyak untuk menutupi selisih antara kebutuhan dan produksi tersebut.

Salah satu hasil yang paling menonjol dari kerja sama ini adalah publikasi ilmiah berisi temuan-temuan terbaru dalam bidang eksplorasi mineral.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Kyoto, Jepang, untuk meningkatkan eksplorasi mineral yang lebih optimal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lifting minyak dan gas (migas) harus naik. Dia tak mau lifting migas dibiarkan terus turun. Sementara saat ini lifting migas turun dan dampaknya banyak anggaran yang keluar untuk impor.

Merespons hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harus banyak upaya atau strategi yang dilakukan agar lifting migas tidak terus mengalami penurunan.

"Upaya strategi dengan mengoptimalkan sumur-sumur idle, kemudian mengintervensi sumur aktif dengan teknologi. Kemudian kita melakukan penetrasi dengan cara eksplorasi baru," kata dia ditemui di Hotel Kempinski semalam, ditulis, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, berbagai upaya itu jangan sampai terhambat regulasi. Kemudahan regulasi akan meningkatkan nilai kompetitif dari produksi migas Indonesia.

"Nah, ini jangan sampai ada hambatan karena regulasi. Kita harus berikan yang kompetitif dengan negara-negara lain," jelasnya.

Bahlil menyebut jika lifting migas digenjot, maka sama dengan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi impor.

"Memperbaiki perdagangan dan memperbaiki neraca dan devisa kita bisa kita jaga. Itu maksudnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lifting migas harus naik. Dia tak mau lifting migas dibiarkan terus menerus turun. Pasalnya bila lifting migas turun terus, akan banyak anggaran negara yang keluar untuk melakukan impor minyak dan gas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Saya titip lifting minyak harus naik. Dengan cara apapun harus naik. Karena begitu produksi turun, uang yang kita keluarkan besar sekali," ujar Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi menekankan semua sumur harus bisa ditingkatkan produktivitasnya. Bagaimana pun caranya peningkatan lifting harus dilakukan.

"Sumur yang kita miliki diproduktifkan. Entah dikerjain sendiri, dikerjai BUMN, dikerjai Pertamina, kerja sama dengan swasta, perusahaan asing, semua dilakukan," papar Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mencabut izin lifting minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan BUMN jika terbukti tidak produktif.

Hal itu ia sampaikan mengingat lifting minyak RI yang terus menurun. Berdasarkan catatannya, pada 1997 lifting minyak masih mencapai 1,5 juta barel per hari (BOPD). Sementara, pada 2023 anjlok menjadi 606.000 BOPD.

Oleh karena itu, Bahlil berencana mengaktifkan kembali sumur tak berproduksi atau idle yang masih potensial. Dia mencatat dari 16.990 sumur idle terdapat 4.495 sumur idle uang memiliki hydrocarbon potential. Artinya, sumur itu masih bisa produktif.

Menurut Bahlil, sebanyak 4.495 sumur idle potensial itu dipegang oleh PT Pertamina (Persero).

"Terus saya tanya [Pertamina], kenapa nggak dijalankan? [dijawab] A, U, A, U, A, O. Saya bilang kalau A, U, A, U, A, O ini saya bikin pencabutan IUP [izin kelola sumur] tahap kedua kelihatannya," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Tak hanya untuk BUMN, Bahlil juga mengingatkan bakal mencabut izin kelola sumur KKKS yang tak produktif.

Selanjutnya, ia akan melelang ulang izin tersebut kepada perusahaan mana saja yang merasa mampu meningkatkan lifting minyak.

Oleh karena itu, ia pun bakal bersikap adil jika BUMN dan KKKS malah menyia-nyiakan izin yang sudah diberikan.

"Kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN, izin-izinnya pun dibawa tidur. Negara nggak butuh tidur izin, negara butuh produksi," tegas Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menetapkan kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut maka KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle ini.

Beberapa opsi di antaranya yaitu mengerjakan sendiri bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain, WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain atau dikembalikan ke negara.