Bisnis.com, BANDUNG--Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat mengutuk keras aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Armor Toreador terhadap Cut Intan Nabila.

HIPMI Jabar juga membantah soal keterlibatan pelaku sebagai pengurus organisasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Terpilih BPD HIPMI Jawa Barat Radityo Egi Pratama dalam rilis yang diterima bisnis, Rabu (14/8/2024).

"Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat mengutuk keras segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga," kata Radityo Egi.

Pihaknya juga membantah keterlibatan pelaku yang mencantumkan titel pengurus HIPMI Jabar dalam akun media sosialnya.

Radityo Egi menjelaskan, saat ini HIPMI Jabar masih melakukan seleksi calon pengurus pada periode kepemimpinan baru. Artinya, belum ada struktur pengurus resmi HIMPI Jabar.

"Musyawarah Daerah ke XVII BPD HIPMI Jabar baru saja terlaksana dan Radityo Egi Pratama terpilih menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Jabar,. Dalam prosesnya, pengurus BPD HIPMI Jabsr belum ada dan masih dalam tahap prosesi pendaftaran serta seleksi Calon Pengurus BPD HIPMI JABAR oleh Ketua Formatur," tuturnya.

HIPMI Jabar, kata Radityo Egi, mendukung penuh penuntasan kasus tersebut. Ia menegaskan, segala bentuk tindakan KDRT sangat bertentangan dengan norma dan nilai organisasi.

"Kami memandang tindakan KDRT sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa setiap anggota atau pengurus HIPMI Jawa Barat yang terlibat dalam tindakan KDRT akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan dan kode etik organisasi," paparnya.

Radityo Egi menambahkan, HIPMI Jabar siap memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.

Pihaknya juga mengajak seluruh anggota HIPMI Jawa Barat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan mencegah segala bentuk kekerasan dalam keluarga.

"HIPMI Jabar bersedia untuk memberikan pendampingan hukum serta psikologis pascatrauma kepada korban," jelasnya.