Pemerintah Hong Kong melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan aplikasi perpesanan instan seperti WhatsApp dan WeChat hingga penyimpanan cloud seperti Google Drive di komputer kerja mereka.

Menteri Inovasi, Teknologi, dan Industri Hong Kong, Sun Dong, mengatakan larangan itu diberlakukan seiring dengan meningkatnya kasus peretasan di wilayah tersebut selama setahun belakangan.

"Dalam setahun terakhir, kami menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus peretasan belakangan kian parah," kata Sun Dong kepada sebuah program radio, seperti dikutip South China Morning Post (SCMP).

Sun Dong mengatakan desktop yang digunakan di lingkup pemerintahan tak boleh terunduh WhatsApp atau WeChat karena keduanya "membawa risiko keamanan internet yang parah."

Ia paham bahwa kebijakan ini merepotkan para PNS namun langkah tersebut mesti dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan siber.

"Aplikasi-aplikasi tersebut tidak dilarang di ponsel pribadi mereka. Saya yakin departemen lain akan menemukan pengganti aplikasi-aplikasi tersebut," ujarnya.

Pada April lalu, pemerintah Hong Kong sudah mulai menerapkan kebijakan keamanan siber baru yakni mewajibkan PNS mendapat izin dari kepala departemen sebelum memasang layanan seperti Google Drive dan perpesanan instan di komputer kantor mereka.

Kebijakan tersebut meliputi versi desktop dari aplikasi WhatsApp dan WeChat serta penggunaan email pribadi PNS.

Di bawah aturan itu, departemen dan biro juga harus menggunakan kontrol teknis seperti penyaringan konten web guna mencegah akses ilegal ke layanan terlarang.

Menurut seorang PNS, sebagian besar komputer di kantor mereka masih bisa mengakses internet namun tak bisa membuka WhatsApp, Gmail, dan Google Drive lantaran telah diblokir.

Staf hanya bisa mengakses situs web yang diblokir tersebut dari internet di beberapa komputer yang disediakan khusus.

Pemblokiran ini sendiri membuat resah para PNS karena dinilai berdampak pada efisiensi kerja mereka. WhatsApp telah digunakan para PNS untuk komunikasi sehari-hari mereka.

Kepala Dinas Sipil Hong Kong sementara itu menyatakan larangan ini tidak akan memiliki dampak panjang maupun parah terhadap operasional pemerintah.

Menteri Pegawai Negeri Sipil Ingrid Yeung Ho Poi-yan menilai departemen-departemen pemerintah memiliki cukup waktu untuk mencari alternatif dan beradaptasi dengan hal tersebut.