Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan Ukraina dalam forum internasional.

Adapun, Puan memastikan posisi Indonesia untuk Palestina dalam Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) atau forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika yang digelar di Bali.

"Jadi semua event internasional dan konferensi internasional posisi Indonesia itu jelas bahwa kita tetap berusaha mendorong [perdamaian] melalui pemerintah, melalui diplomasi parlemen, melalui semua keputusan yang Indonesia ambil," ungkap Puan di sela-sela perhelatan IAPF di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024).

Puan menegaskan bawah upaya maksimal akan dilakukan Indonesia untuk misi yang mulia ini, termasuk melalui diplomasi parlemen.

"Kita terus mendorong dan berusaha, baik melalui DPR RI maupun melalui jalur Pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, kemerdekaan Palestina itu adalah satu hal yang harus dilakukan bagaimana caranya yaitu melalui diplomasi dan negosiasi secara damai.

Dalam sambutan pembukaan acara konferensi Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) Puan memang menekankan isu perdamaian yang harus menjadi perhatian bersama. Selain Indonesia, IAPF dihadiri parlemen dari 20 negara Afrika.

Awalnya, dia menyebut keadaan geopolitik yang memanas memberi dampak langsung pada rakyat di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Afrika. Oleh karenanya, dia meminta Parlemen memberikan kontribusi lebih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan global.

"Mengingat berbagai krisis di dunia berdampak langsung bagi rakyat di negara kita, maka Parlemen perlu lebih aktif berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan global," ungkap Puan.

Puan menyebut Parlemen harus mendorong perdamaian dengan mengedepankan dialog dan diplomasi negosiasi yang damai, termasuk pada konflik di Palestina dan Ukraina.

"Hal ini termasuk bahwa Parlemen harus mendorong terciptanya perdamaian. Saya mendorong kita menolak cara kekerasan. Kita harus mengedepankan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah antar negara," terang cucu Bung Karno tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, perang dan konflik adalah pilihan kebijakan yang diambil satu negara. Maka dalam negara demokrasi, dia menegaskan bahwa Parlemen berperan menentukan kebijakan suatu negara apakah akan memulai perang atau menempuh cara damai.

"Termasuk dalam hal ini, kita perlu memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina, menghentikan perang di Gaza, Ukraina, dan berbagai wilayah yang dilanda perang dan konflik.,..., Demikian pula, merupakan suatu pilihan, apakah kita akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan bukan zero-sum approach, atau memperkuat multilateralisme, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral,” imbuhnya.

Indonesia sendiri secara konsisten lantang menyuarakan di dunia global untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan Ukraina. Ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam upaya ini.

Pertama, penghentian segala bentuk kekerasan. Kedua, memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Ketiga, dimulainya kembali pembicaraan perdamaian menuju two state solution sesuai parameter internasional.

Hal itu pun turut disuarakan DPR RI melalui diplomasi parlemen, baik saat pertemuan bilateral maupun event-event internasional. Puan termasuk salah satu tokoh yang kerap membawa isu perdamaian tersebut.

Sebagai informasi, Puan juga menyampaikan hal yang sama dalam kunjungan kerja ke Serbia dan Hongaria beberapa waktu lalu.

Adapun IAPF digelar DPR RI berkesinambungan dengan penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Afrika atau Indonesia-Africa Forum) yang digelar Pemerintah Indonesia dalam waktu bersamaan di Bali.

Bisnis.com, BADUNG - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengajak delegasi parlemen dari negara-negara Afrika untuk ikut memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan Indonesia dalam Indonesia Africa Parliamentary Forum (IAPF) 2024 di Bali.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan semangat kolaborasi Indonesia dan Afrika masih terus relevan sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Kedua negara masih terus mengembangkan dan memperkuat kerja sama hingga kini.

"Berangkat dari 1955 fondasi politik kita, hubungan politik kita dengan Afrika sudah sangat kuat dan sekarang waktunya kita untuk meng-convert fondasi politik tersebut, asas politik tersebut menjadi kerjasama ekonomi," kata Retno kepada wartawan, Minggu (1/9/2024).

Retno juga menyoroti salah satu pembicara yakni Majelis Nasional dari Zimbabwe, Jacob F. N Mudenda yang mengungkap sejumlah bidang untuk dikembangkan antar kedua negara.

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan Retno dalam sambutannya, bahwa Indonesia dan Afrika dapat mengembangkan potensi di bidang perdagangan, kerja sama kesehatan, hingga investasi yang juga sudah terjalin lama.

"Nanti siang jam 2 Dirjen Aspasaf [Asia, Pacific, and Africa] akan menyampaikan gambaran berapa hasil bisnis atau kerjasama ekonomi yang dihasilkan dari event ini, kita akan lihat pergerakannya dibanding dengan Indonesia Afrika Forum yang pertama," tuturnya.

Di sisi lain, Retno mengungkap Indonesia dan Afrika memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjunjung perdamaian dan stabilitas dunia. Dalam hal ini, dia merangkul negara-negara Afrika untuk bekerja sama membela kemanusiaan dan keadilan.

"Tadi selama special session, kental sekali call untuk tetap membela perjuangan bangsa Palestina," jelasnya.

Terlebih, sebagian besar negara-negara Afrika masuk dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), begitupun Indonesia. Dengan demikian, Retno menilai posisi Indonesia dan Afrika cukup kuat untuk menjaga perdamaian Palestina.

"Kita tahu posisi OKI terhadap Palestina seperti apa, makanya di OKI juga ada grup yang mendapatkan mandat dari para kepala negara, kepala pemerintahan, di bulan November tahun lalu termasuk Indonesia dan Wakil dari Afrika adalah Nigeria, menlu Nigeria yang kita bersama-sama berada di depan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa Palestina," tuturnya.

Sebagai informasi, agenda Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) 2024 di Bali dihadiri delegasi rakyat dari 16 negara Afrika dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Agenda tersebut merupakan forum parlemen Indonesia dan Afrika yang pertama kali sejak hubungan kedua negara terjalin pada 1955 dalam Konferensi Asia Afrika.

"Mereka tadi saya sempat ketemu dengan beberapa sangat mengapresiasi penyelenggaraan pertemuan antar parlemen Indoensia Afrika karena ini yang pertama kalinya," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Indonesia-Africa Forum ke-1 pada 2018 lalu belum terbentuk forum parlemen. Untuk itu, Retno berharap forum ini dapat mendorong kolaborasi pemerintah, business to business (B2B), dan antar parlemen.