Bisnis.com, PADANG - Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan ekspor ikan kerapu hidup sebanyak 11 ton ke Hong Kong senilai Rp2 miliar.

Kepala BKHIT Sumbar Ibrahim mengatakan ekspor ikan kerapu yang dilakukan pada Kamis (22/8) ini merupakan kedua kalinya di tahun 2024, dan ekspor kali ini merupakan jumlah yang cukup besar.

"Sebelumnya Sumbar juga telah melakukan ekspor ikan kerapu ini dengan nilai Rp2,4 miliar dengan tujuan masih ke Hongkong," katanya, Kamis (22/8/2024).

Dia menyebutkan BKHIT Sumbar berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan sektor ekspor di Ranah Minang. Melalui sertifikasi yang ketat, BKHIT memastikan bahwa seluruh komoditas ekspor bebas dari hama dan penyakit, sehingga memenuhi standar keamanan pangan internasional.

"Sertifikasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam menembus pasar global yang semakin kompetitif. Makanya kami berkomitmen penuh sektor ekspor ini," ujarnya.

Ibrahim menyampaikan disatu sisi BKHIT mengapresiasi keberhasilan para pelaku usaha perikanan di Sumbar dalam meningkatkan ekspor komoditas perikanan.

Untuk itu, BKHIT akan terus memberikan pelayanan terbaik dan fasilitasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan sektor ini.

Menurutnya dengan keberhasilan ekspor ikan kerapu ini, diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk perikanan lainnya.

"Kami juga berharap Pemprov Sumbar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, serta memperkuat infrastruktur pendukung kegiatan ekspor," jelasnya.

Selain ikan kerapu, selama semester I-2024, Sumbar juga telah berhasil mengekspor frozen tuna sebanyak 5,9 ton senilai Rp927 juta, ikan hias laut dengan volume 56.560 ekor senilai Rp635 juta, dan lobster dengan volume 3.400 ekor senilai Rp12,7 miliar.

Di kesempatan itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan potensi budidaya ikan kerapu di wilayah perairan Sumbar cukup besar, seperti di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Namun kondisi yang terjadi saat ini jumlah keramba yang ada tergolong sedikit, sehingga masih sulit untuk memproduksi ikan kerapu dengan ukuran yang sudah memenuhi standar ekspor.

"Kalau tidak salah saya ada kurang lebih 6 sampai 7 kerambah di wilayah Pesisir Selatan dan Mentawai," sebutnya.

Mahyeldi menyebutkan melihat potensi perairan yang sangat mendukung untuk mengembangkan budidaya ikan kerapu ini, perlu bagi Sumbar untuk memproduksi 15-20 ton ikan kerapu hidup.

Dikatakannya upaya yang dilakukan untuk menggenjot produktivitas ikan kerapu itu, Pemprov Sumbar berencana melatih dan mempersiapkan nelayan budidaya dalam bentuk benih dan lainnya.

"Kami menargetkan upaya ini bisa segera terwujud, sehingga dampak ekonomi bagi masyarakat bisa dirasakan," harap Mahyeldi.