REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok perlawanan terbesar Palestina di Gaza, Hamas menolak untuk menerima proposal baru di tengah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang niatnya untuk mengajukan proposal baru terkait kesepakatan pertukaran tawanan, sumber senior Palestina mengatakan kepada Al-Mayadeen pada Sabtu.

Menurut sumber tersebut, Hamas bersikeras dengan proposal terakhir yang diajukannya kepada para mediator mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tawanan dengan penjajah Israel. Sumber tersebut mengindikasikan bahwa kelompok perlawanan Palestina itu tetap teguh pada pendiriannya yang menuntut penarikan mundur Israel secara menyeluruh dari Jalur Gaza, termasuk daerah Netzarim dan Philadelpia.

Hamas juga telah menginformasikan kepada para mediator bahwa mereka tidak akan menerima proposal baru yang tidak menyertakan ketentuan gencatan senjata yang jelas, sumber Palestina menambahkan.

Selain itu, kelompok ini tidak menentang pemerintahan sementara untuk Gaza dengan konsensus nasional jika terjadi kegagalan dalam menyepakati pemerintahan persatuan nasional, sumber tersebut menyebutkan.

Hal ini terjadi setelah Reuters mengutip sumber-sumber yang mengatakan bahwa “Israel” berusaha untuk memperkenalkan amandemen yang akan mempersulit tercapainya gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.

Amandemen ini berkaitan dengan pemeriksaan warga Palestina yang mengungsi saat mereka kembali ke daerah utara di jalur Gaza dan mengontrol perbatasan dengan Mesir, di antara isu-isu lainnya.

Para pejabat AS dan Israel mengatakan kepada Axios bahwa Direktur CIA William Burns dijadwalkan bertemu dengan para pejabat dari Israel, Qatar, dan Mesir di Roma, Italia, untuk merampungkan sebuah kesepakatan.

Situs berita tersebut mengatakan bahwa Burns pada Ahad akan bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani, Direktur Mossad David Barnea, dan kepala intelijen Mesir Abbas Kamel.

Laporan tersebut menyebutkan, pertemuan itu akan berfokus pada penyusunan strategi untuk memajukan negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran, dengan catatan, bagaimanapun, bahwa tidak akan ada diskusi tentang masalah yang belum terselesaikan.

Biden mengajukan proposal gencatan senjata pada Mei yang mencakup rencana eksekusi tiga tahap. Penasihat Keamanan Nasional AS kemudian menyatakan bahwa proposal Biden sebenarnya adalah proposal Israel.

Namun, setelah Hamas mengatakan bahwa mereka memandang positif ketentuan-ketentuan kesepakatan tersebut, Netanyahu mengumumkan penentangan terhadap kesepakatan Israel sendiri. Netanyahu mengatakan bahwa perang di Gaza tidak akan berakhir hingga semua tujuan tercapai dan menolak untuk membuat komitmen apa pun bahwa agresi tersebut akan dihentikan, baik secara lisan maupun tertulis.

“[Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu menginginkan sebuah kesepakatan yang mustahil untuk dicapai. Saat ini, ia tidak bersedia untuk bergerak dan oleh karena itu kita mungkin sedang menuju krisis dalam negosiasi daripada kesepakatan,” kata seorang pejabat Israel.

Menurut Axios, para negosiator Israel pesimis dengan hasil konferensi Roma dan tidak yakin bahwa tekanan dari Presiden AS Joe Biden terhadap Netanyahu telah membujuknya untuk mundur dari beberapa tuntutan baru yang kuat dalam proposal Israel yang telah direvisi.