IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bahwa pihaknya telah sedikit menurunkan prospek pertumbuhan ekonominya untuk Filipina pada tahun 2024 dan 2025.

IMF Beralasan dampak harga pangan yang tinggi pada konsumsi swasta, antara lain.

Dalam sebuah pengarahan di Manila, Kepala Misi IMF dan Wakil Kepala Divisi Elif Arbatli-Saxegaard mengatakan bahwa IMF sekarang memperkirakan ekonomi Filipina akan tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2024, lebih rendah sebesar 0,2 persen, dibandingkan dengan perkiraan 6 persen pada bulan Juli.

Ini juga lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan pemerintah sebesar 6 hingga 7 persen.

Untuk tahun 2025, perkiraan tersebut diturunkan menjadi 6,1 persen dari proyeksi sebelumnya sebesar 6,2 persen. Namun, Arbatli-Saxegaard menggarisbawahi bahwa penurunan peringkat itu "sangat kecil" dan bahwa negara itu tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia.

"Saya ingin menyoroti bahwa penurunan peringkat sangat kecil, hanya 0,2 persen yang mencerminkan fakta bahwa pada paruh pertama, pertumbuhan konsumsi swasta lebih rendah dari yang kami perkirakan. Ini mungkin didorong oleh harga pangan yang lebih tinggi," katanya.

"Ini adalah pertumbuhan 6,1 persen untuk tahun 2025, tingkat pertumbuhan yang sangat terhormat untuk konteks negara-negara lain di kawasan ini sehingga ini adalah penyesuaian yang sangat kecil yang mencerminkan hasil pada paruh pertama," tambahnya.

Ekonomi tumbuh 5,8 persen pada kuartal pertama, tetapi dengan konsumsi rumah tangga yang terkendali oleh harga pangan yang tinggi termasuk beras. Pada kuartal kedua, ekonomi tumbuh sebesar 6,3 persen.

Sementara itu, pelonggaran inflasi, pengurangan kebijakan moneter secara bertahap, peningkatan investasi asing langsung (FDI), serta pertumbuhan kemitraan swasta-publik dipandangkan dapat menopang perekonomian ke depan. Penurunan inflasi lebih lanjut juga diprakirakan didorong oleh penyesuaian yang dilakukan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas dan langkah-langkah kebijakan non-moneter lainnya.

"Kami percaya bahwa pengetatan moneter yang menentukan dan langkah-langkah lainnya telah membantu mengurangi tekanan inflasi di Filipina, pemotongan tarif baru-baru ini pada beras impor dan langkah-langkah kebijakan non-moneter lainnya membantu mengurangi harga pangan dan akan lebih mengurangi inflasi utama pada akhir tahun," kata Arbatli-Saxegaard.

BSP pada bulan Agustus memangkas target tingkat pembelian kembali terbalik sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 persen. Lebih banyak penurunan suku bunga diantisipasi setelah Federal Reserve AS juga menurunkan suku bunga kebijakan acuannya. Unit Fitch Solutions, BMI, mengharapkan BSP untuk memberikan penurunan suku bunga "jumbo" untuk mengembalikan suku bunga ke tingkat pra-pandemi sebesar 4,5 persen pada tahun 2025.

Namun, IMF mengatakan risiko terhadap pertumbuhan tetap condong ke atas, yang berasal dari perlambatan di ekonomi utama, ketegangan geopolitik serta volatilitas harga komoditas. Oleh karena itu, bank sentral harus tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga kebijakan acuan negara itu, katanya.

"Pendekatan yang bergantung pada data sangat penting, jadi ya ada pelonggaran tetapi kehati-hatian masih diperlukan dalam beberapa bulan mendatang karena lingkungan yang tidak pasti," kata Perwakilan Residen IMF Filipina Ragnar Gudmundsson.

Sementara itu, IMF mengatakan negara itu telah memiliki kemajuan yang signifikan dalam mengatasi kejahatan keuangan tetapi masih merekomendasikan untuk mempertahankan upaya yang dilakukan untuk keluar dari daftar abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF).

Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Januari mengatakan telah memerintahkan lembaga pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya untuk keluar dari daftar abu-abu FATF.

"Kami juga mencatat bahwa kemajuan penting telah dibuat dalam mengatasi anti pencucian uang, memerangi pendanaan terorisme dan momentum saat ini harus dipertahankan untuk menutup kesenjangan yang luar biasa dalam kerangka kerja keamanan AML yang akan mendorong penghapusan dari Daftar Abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan," kata Arbatli-Saxegaard.

Pada bulan Juni, Dewan Anti Pencucian Uang mengatakan Filipina "telah bergerak lebih dekat untuk keluar dari daftar abu-abu FATF" karena terus mengatasi kesenjangan dan masalah, dan meningkatkan kebijakan yang dimaksudkan untuk memerangi kejahatan keuangan.

(Dian Kusumo Hapsari)