Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali mencatatkan inflasi pada Juli 2024 sebesar 2,53% yang disebabkan oleh naiknya sejumlah harga komoditas penting mulai dari harga cabai hingga biaya sekolah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menjelaskan inflasi Bali sebesar 2,53% masih dalam kategori terjaga dengan baik. Inflasi yang terjaga terjadi di seluruh kota sampel inflasi. Secara spasial, Kabupaten Badung mengalami deflasi, sebesar -0,03% (mtm) atau 2,40% (yoy).

Sementara, Kota Denpasar mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,16% (mtm) atau 3,04% (yoy). Kemudian, Kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,12% (mtm) atau 2,07% (yoy).

Kabupaten Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm) atau 1,75% (yoy). Kelompok Penyediaan Makanan Minuman, dan kelompok Pendidikan menjadi penyumbang inflasi utama pada Juli 2024. Sementara, berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari cabai rawit, beras, kopi bubuk, biaya pendidikan taman kanak-kanak, dan angkutan udara.

“Kenaikan harga beras dan cabai rawit didorong oleh penurunan pasokan sejalan dengan berakhirnya panen raya padi di Bali serta terbatasnya pasokan cabai rawit dari dalam Bali (seperti Klungkung, Kintamani, dan Singaraja) dan luar Bali (Ampenan-Lombok dan Jawa). Kenaikan biaya pendidikan seiring dengan masuknya tahun ajaran baru. Demikian pula libur tahun ajaran baru mempengaruhi kenaikan tarif angkutan udara,” jelas Erwin dari keterangan resminya, Jumat (2/1/2024)

Sementara itu, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah, tomat, cabai merah, kol putih/kubis, dan semangka. Pada Agustus 2024, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti potensi penurunan pasokan beras dan cabai rawit yang masih berlanjut seiring dengan berakhirnya panen raya.

Adapula harga avtur yang lebih tinggi berisiko menyebabkan kenaikan tarif angkutan udara. Namun potensi stabilitas harga tetap terjaga sejalan harga gula global yang menunjukkan penurunan berpotensi mempengaruhi penurunan harga gula pasir dalam negeri dan panen bawang merah di Bima (NTB) sebagai salah satu sumber pasokan di Bali.

Erwin juga menjelaskan TPID Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K antara lain Penandatanganan Kerja Sama atau PKS antara Perumda Pasar dan pangan Mangu Giri Sedana dengan Pekaseh Subak di Kabupaten Badung pada 11 Juli 2024 terkait pembelian, penyerapan padi atau gabah petani Badung oleh Perumda sesuai dengan jadwal panen petani.

Untuk mengoptimalkan produksi beras, Badung sedang membangun rice milling unit (RMU) yang saat ini pembangunan fisiknya hamper 100%. Kemudian BI juga mendorong pembentukan klaster logistik penanggulangan bencana di Provinsi Bali dan sosialisasi klaster logistik bagi Kabupaten/Kota se-Bali, serta pemberian fasilitasi distribusi pangan (FDP) subsidi biaya angkut barang guna mendukung operasi pasar dari APBD.

Melalui langkah-langkah tersebut, Erwin meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 akan tetap terjaga dan terkendali dalam kisaran target 2,5%±1%