Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal akan dilakukannya pemadaman sementara Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama tiga hari. Pemadaman ini direncanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem dan integrasi data.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan terkait penguatan itu memang pihaknya telah rencanakan, termasuk untuk mengintegrasikan data.

“SLIK itu sudah kita rencanakan. Hati-hati loh itu bukan serangan cyber. Kita jadwalkan pemeliharaan dan kita mau integrasi data juga, yang pinjol itu kita masukin,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Kamis (22/8/2024).

OJK memang terus memperkuat sistem sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pengguna yang mengakses SLIK.

Sebagaimana diketahui, OJK telah mengumumkan akan melakukan pemadaman sementara Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama 3 hari. SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan mengalami downtime mulai 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menjelaskan pemadaman ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk memperkuat layanan SLIK, yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018. Sistem ini digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Penguatan infrastruktur ini juga bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara fintech peer-to-peer lending.

"Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan," kata Aman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2024).

Dia menyebut, OJK meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses ini dan mengimbau kepada LJK serta masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan sebelum penguatan dimulai.

Layanan SLIK dan iDebKu dijadwalkan kembali beroperasi pada 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan melalui situs resmi di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id.

Perubahan kedua POJK SLIK mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK ditambah lima

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas cakupan pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan menambah lima pelapor baru guna memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan serta infrastruktur pasar keuangan.

Perluasan cakupan pelapor SLIK tersebut dimuat dalam aturan baru yang diterbitkan OJK, yakni Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK.

"Perubahan kedua POJK SLIK mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK ditambah lima," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Kamis.

Dengan adanya penambahan pihak yang wajib menyampaikan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana pada SLIK, informasi terkait debitur akan menjadi lebih komprehensif dan mendukung industri jasa keuangan dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan atau risiko asuransi atau penjaminan, serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada lembaga jasa keuangan (LJK).

Aman menuturkan, lima pelapor yang ditambahkan OJK tersebut meliputi perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship; perusahaan asuransi syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau suretyship syariah.

Selanjutnya, ada perusahaan penjaminan; perusahaan penjaminan syariah; dan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/Fintech Peer to Peer Lending).

Adapun batas waktu menjadi pelapor paling lama satu tahun sejak POJK SLIK tersebut diundangkan.

Sebelumnya, terdapat delapan pihak yang wajib menjadi pelapor SLIK yaitu, bank umum; bank perekonomian rakyat; bank perekonomian rakyat syariah; lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana; perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek; lembaga pendanaan efek.

Kemudian, lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan LJK yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan Peraturan OJK.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024