Bisnis.com, JAKARTA – Insentif perpajakan menjadi belanja rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tak terkecuali dalam rancangan pemerintah untuk 2025 atau pada tahun pertama presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.

Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintahan Prabowo Subianto merencanakan alokasi belanja perpajakan senilai Rp445,5 triliun.

Melihat secara tren, nilai belanja perpajakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Selain dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, pertumbuhan belanja perpajakan juga dipengaruhi oleh pemutakhiran data SPT wajib pajak.

Terdapat pula pembebasan PPh bagi orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta, turut meningkatkan nilai belanja perpajakan cukup tinggi yang mencerminkan pemanfaatan yang baik dari kebijakan tersebut.

Setidaknya, terdapat 16 spesifik sektor yang disebutkan akan mendapatkan insentif pajak pada 2025.

Sektor industri pengolahan masih menerima belanja perpajakan terbesar yaitu senilai Rp122,3 triliun. Naik dari realisasi 2023 senilai Rp91,7 triliun, maupun dari proyeksi belanja perpajakan tahun ini untuk industri pengolahan senilai Rp107,7 triliun.

“Tingginya pemanfaatan di sektor industri pengolahan sebagian besar dimanfaatkan oleh industri untuk pengusaha dengan omset di bawah Rp4,8 miliar,” tulis Kemenkeu, dikutip Minggu (25/8/2024).

Bukan hanya itu, industri pengolahan juga memanfaatkan pembebasan bea masuk untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta pembebasan bea masuk untuk barang modal.

Kemudian sektor-sektor yang direncanakan akan memanfaatkan insentif belanja perpajakan terbesar berikutnya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan serta sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing senilai Rp56,5 triliun dan Rp54,1 triliun dari total belanja perpajakan.

Berikut 5 Sektor yang Dapat Insentif Pajak Jumbo dari Prabowo di 2025:

1. Industri Pengolahan - Rp122,3 triliun

2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Rp56,5 triliun

3. Jasa Keuangan dan Asuransi - Rp54,1 triliun

4. Transportasi dan Pergudangan - Rp35,8 triliun

5. Jasa Pendidikan - Rp28,3 triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan nilai belanja perpajakan (insentif pajak) sebesar Rp445,5 triliun pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Kendati demikian, insentif pajak jumbo tersebut diyakini tak akan efektif tanpa adanya kepastian hukum.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai, selama ini kebijakan insentif pajak sudah sangat menggiurkan. Pada tahun ini, outlook belanja perpajakan senilai Rp399,9 triliun.

Kendati demikian, Wahyu melihat secara umum dampaknya belum terlalu besar untuk pertumbuhan ekonomi. Fasilitas insentif pajak yang ditawarkan kepada sektor-sektor yang bisa menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi belum banyak digunakan.

Menurutnya, besaran insentif bukan menjadi isu. Oleh sebab itu, yang ada merupakan permasalahan administratif seperti ketidakpastian hukum.

"Mungkin penyebabnya adalah karena masih ada keraguan dari investor. Dengan kata lain, isunya adalah kepastian hukum atas fasilitas insentif yang ditawarkan," jelas Wahyu kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dijelaskan insentif perpajakan banyak diarahkan untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang diperkirakan mencapai Rp265,6 triliun, diikuti pajak penghasilan (PPh) yang sebesar Rp144,7 triliun.

Wahyu menganggap, alokasi tersebut cukup relevan karena PPN dan PPnBM adalah jenis pajak yang melekat dengan transaksi barang serta jasa. Jika target pemerintah ingin menggenjot daya beli masyarakat maka intensif untuk PPN dan PPnBM dirasa sudah tepat.

"Persoalannya adalah saya melihat pemberian insentif harus mempertimbangkan kegiatan atau sektor ekonomi yang memberikan dampak lanjutan lebih besar," ujarnya.

Dia menerangkan, data Belanja Perpajakan yang dirilis BKF Kemenkeu pada 2022 mengestimasikan belanja perpajakan tahun depan sebagian besar diberikan untuk pelaku usaha UMKM senilai Rp61 triliun dan penyerahan barang pokok sebesar Rp52 triliun.

Jumlah tersebut, sambungnya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan insentif PPN dan PPnBM untuk sektor konstruksi yang hanya Rp368 miliar padahal efek penggandanya (multiplier effect) terhadap ekonomi lebih besar. Dia menyimpulkan, terjadi ketimpangan besar antara insentif untuk menjaga daya beli dengan insentif yang berorientasi pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda.

"Tapi perlu dicatat, hal ini bukan berarti insentif untuk UMKM dan sembako dikurangi, melainkan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dioptimalkan," tutupnya.