Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Ridwan Kamil (RK) - Suswono berencana menerapkan digitalisasi anggaran untuk menghindari manipulasi dalam program insentif pengurus RT-RW.

Juru Bicara RIDO, Juwanda mengatakan bahwa RK-Suswono telah mengantisipasi kekhawatiran manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program. Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi.

“Kita kan sudah punya Jakarta Smart City, nah itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksanaan, sampai laporannya harus digital, dan transparan. Kalau sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil," terangnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Menurut Juwanda, pasangan nomor urut satu di Pilkada DKI Jakarta tersebut ingin memberikan perhatian langsung pada akar rumput. Salah satu upayanya dengan menaikkan insentif pengurus RT-RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta.

Kemudian, Juwadamenuturkan bahwa program ini dijalankan untuk pemerataan pembangunan di Jakarta, dengan melibatkan partisipasi warga.

"Ini program pembangunan yang sebisa mungkin swa-kelola. Jadi warga merumuskan dan mengerjakan bersama-sama dan akan mendorong partisipasi publik. Prinsipnya, warga setempat yang paling tahu kebutuhan mereka," ujar Juwanda.

Program serupa sudah dijalani RK saat menjabat menjadi Wali Kota Bandung. Namanya adalah PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan).

“Jadi ini prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran, setiap RW diberikan keleluasaan untuk menentukan langsung, diberikan anggaran apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing, yang pasti setiap wilayah kan beda-beda," tuturnya

Adapun, program pemberian anggaran langsung ke tingkat RW juga diharapkan mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput.

"Proses pembangunan di bawah jadi lebih cepat, tak lagi berjenjang. Jadi untuk ini ada percepatan pembangunan kan di level bawah, enggak harus nunggu keputusan Walikota atau Gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka," kata Juwanda.

Bisnis.com, NGAWI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur mencairkan insentif untuk para ketua RT dan RW di wilayah setempat secara non-tunai atau "cashless" dengan menggandeng Bank Jatim.

"Kami berikan honor atau insentif pada para ketua RT/RW. Penyaluran dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Yakni jatah per delapan bulan yang jatuh dibayarkan di bulan ini dan empat bulan ke depan yang dicairkan menjelang akhir tahun Desember nanti," ujar Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko saat membagikan kartu ATM pada para Ketua RT dan RW penerima insentif di Kecamatan Ngawi, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya, penyaluran insentif secara non-tunai dengan cara ditransfer ke dalam rekening masing-masing tersebut dilakukan sebagai upaya percepatan transaksi non-tunai di pemerintah daerah dalam bentuk non-tunai yang dilaksanakan mulai tahun ini secara bertahap di Ngawi dan akan terus dioptimalkan.

Sesuai arahan pemerintah pusat, bahwa pemda didorong untuk meningkatkan indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya wujudnya adalah pemberian insentif ketua RT-RW secara digital atau non-tunai.

Pihaknya berharap upaya pemberian insentif atau honor bagi para ketua RT dan RW tersebut dapat memotivasi seluruh Ketua RT-RW untuk terus menjalankan amanah di wilayah masing-masing, sehingga mendorong partisipasi warga dan menjaga kerukunan.

"Melalui Ketua RT atau RW, masyarakat setempat mendapatkan seluruh informasi pemda yang diberikan tiap aspeknya, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, karena merekalah yang bertatapan langsung dengan warga," katanya.

Seperti diketahui, Pemkab Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan program insentif bagi para ketua RT dan RW yang menyasar sebanyak 5.616 ketua RT dan 1.211 ketua RW atau total sebanyak 6.827 sasaran.

Tiap penerima mendapat jatah Rp300.000 per bulan yang dikirim ke rekening masing-masing. Jumlah insentif itu naik dari tahun lalu yang diberikan hanya Rp200.000 per bulan. Pemkab Ngawi menganggarkan lebih dari Rp9 miliar untuk penyaluran program tersebut.

Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno menambahkan, selain meningkatkan transaksi non-tunai, penyaluran insentif ketua RT-RW di Ngawi secara non-tunai tersebut, juga bertujuan untuk mencegah penyelewengan yang melanggar hukum.

Bisnis.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada tahun anggaran 2025 mengalokasikan dana sekitar Rp4,4 miliar untuk insentif Ketua RW dan RT yang tersebar di 136 desa/kelurahan di 17 kecamatan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo Hadi Prianto di Situbondo, Jumat (19/7/2024), mengemukakan bahwa insentif bagi ketua RT/RW tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.

"Sebelumnya Ketua RT saja yang memperoleh insentif Rp500.000 per tahun, tahun depan ketua RW juga mendapatkan insentif, dan saat ini sudah dalam pembahasan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)," ujarnya.

Hadi merinci, dari alokasi anggaran sekitar Rp4,4 miliar itu, selain untuk insentif 3.348 Ketua RT dan 1.216 Ketua RW masing-masing Rp500.000 per tahun, sebagian anggaran juga untuk pengadaan baju bagi ketua RT/RW.

"Ini menjadi kabar bahagia bagi Ketua RW, karena tahun depan juga mendapatkan insentif dari pemerintah daerah, sama seperti Ketua RT," katanya.

Pemberian insentif bagi ribuan ketua RT/RW ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah setempat, karena mereka adalah ujung tombak pemerintah di tingkat RT/RW dalam memberikan pelayanan kepada warganya.

Tugas Ketua RT/RW cukup berat, khususnya dalam melayani berbagai keperluan warga menyangkut administrasi kependudukan ataupun surat pengantar dan pengurusan administrasi lainnya.

Selain itu, Ketua RT/RW juga menjadi titik tumpu terlaksananya program pemerintah daerah di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.