Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menanggapi pemberitaan terkait banyaknya investasi yang masuk ke Malaysia, ketimbang Indonesia belakangan ini. Hal ini memperlihatkan banyaknya pekerjaan rumah pemerintah untuk membuat iklim investasi Indonesia lebih menarik di mata investor asing.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menyampaikan, Indonesia sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup baik meski investor asing saat ini sedikit waspada dan bersikap wait and see, karena 2024 merupakan tahun politik.

“Kami akan tunggu sampai dengan bulan November. Saat ini Indonesia tengah menghadapi transisi kepemimpinan nasional yang memposisikan kita pada persimpangan transformasi ekonomi,” ujar Sanny dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (7/10).

HKI tetap optimistis bahwa setelah adanya pelantikan dan pembentukan kabinet pemerintahan baru, maka investasi akan bergerak.

Lebih jauh, sektor kawasan industri telah ada selama 50 tahun di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut kawasan industri telah menjadi penggerak utama perekonomian dan suatu terobosan model pengembangan wilayah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam hal ini, pengembangan kawasan industri juga mampu mendorong hilirisasi, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha di Indonesia.

Banyak tantangan yang harus dihadapi pengembang kawasan industri, mulai dari adanya perang dagang, perubahan teknologi, hingga kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Keberadaan kawasan industri sangat penting sebagai motor penggerak investasi. Contoh data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) April 2024 dari Kementerian Investasi mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat masih menempati peringkat pertama dalam realisasi investasi yakni Rp 64,7 triliun.

Jawa Barat sendiri dikenal sebagai tempat berdirinya lebih dari 30 kawasan industri dan menciptakan banyak industri manufaktur pada sektor otomotif, elektronik, data center, dan lain-lain.

Contoh lainnya ada di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, Karimun) yang merupakan wilayah dengan jumlah 18 kawasan industri. Saat ini pengembangan kawasan industri di sana juga mengarah tidak hanya bagi manufaktur secara umum, melainkan juga pada bisnis industri hijau dengan teknologi tinggi dan pemanfaatan energi yang lebih baik.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Kepulauan Riau pada kuartal II-2024 tumbuh sebesar 4,90% year on year (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada kuartal tersebut didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 5,16%.

"Data HKI mencatat bahwa saat ini terdapat 117 kawasan industri di Indonesia dan tersebar di 24 provinsi yang merupakan agen-agen pemerintah dalam mendatangkan investasi," ungkap Sanny.

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, sektor industri memiliki peran sentral. Namun, Indonesia masih harus berbenah terutama dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Meskipun saat ini pemerintah telah menggunakan sistem OSS berbasis Risk Based Approached (RBA), namun masih banyak hambatan penyelesaian perizinan yang ditemukan di lapangan.

Sebagai contoh, hal dasar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus terkoneksi ke sistem yang saat ini masih terus diperbaiki, karena di banyak daerah masih berproses melalui perubahan peraturan daerah. Hal penting lainnya adalah jaminan kepastian hukum yang di dalamnya juga memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dasar yang masih belum memadai, ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak pro investasi. Misalnya pada ketersediaan sumber air baku bagi kegiatan industri. Saat ini, di daerah Jawa Barat memiliki keterbatasan sumber air baku, padahal industri di di sana sangat banyak dan membutuhkan sumber air baku.

Ketersediaan dan harga gas industri juga masih menjadi persoalan, misalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang perlu diperluas sektor industrinya. Bagi para pemegang Badan Usaha Penyedia Gas Bumi (BUPTL), harga gas industri perlu dibuat lebih kompetitif.

HKI pun mengutip dari The Star Business News yang memberitakan bahwa keputusan Oracle untuk membangun fasilitas di Malaysia disebabkan oleh kesiapan infrastruktur Negeri Jiran dan posisinya yang semakin berkembang sebagai tujuan utama investasi digital. Untuk itu, kebijakan maupun penyediaan infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi.

Tak hanya itu, gangguan keamanan juga masih terjadi di kawasan industri. Contohnya adalah limbah ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan tertentu dapat menjadi pemicu demonstrasi di dalam kawasan industri. "Persoalan dari aspek keamanan dan ketertiban ini dapat berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi," tutur dia.

Di luar hal-hal tersebut, HKI menilai perlunya kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi lebih atraktif dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Investor akan masuk berinvestasi apabila suatu negara atau daerah memiliki daya tarik, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal sehingga perlu dibuat terobosan-terobosan melalui berbagai insentif yang menarik.

"Perumusan hal tersebut dapat melibatkan para pelaku usaha dalam penyusunannya agar lebih tepat sasaran," tandas dia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa perusahaan asing lebih memilih berinvestasi di sektor data center di Malaysia, terutama di Johor, dibandingkan Indonesia.

Malaysia menawarkan insentif yang lebih menarik, seperti tarif listrik yang lebih murah, keringanan pajak, dan kepastian hukum yang lebih jelas.

"Listrik di Malaysia hanya 8 sen per kWh, mereka juga memberikan kebebasan pajak untuk barang modal, serta kepastian hukum dalam berinvestasi," ujar Budi Arie pada acara Grand Opening JST1 Pusat Data Tier IV Bersama Digital Data Centres (BDDC) di Jakarta, Rabu (9/10).

Meskipun Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, sektor data center di negara ini hanya diproyeksikan mendapatkan investasi sebesar US$ 634 juta pada tahun 2024, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia.

Budi Arie menekankan pentingnya mengurangi tarif listrik bagi data center di Indonesia agar lebih kompetitif. "Saya berharap harga listrik untuk data center bisa lebih murah. Jangan sampai ada kesan bahwa berinvestasi di Indonesia sangat sulit," tambahnya.

Budi juga menyoroti perlunya menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi perusahaan asing, dengan memberikan insentif yang kompetitif.

Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki populasi besar dan sumber daya energi terbarukan yang melimpah, namun hambatan investasi harus diatasi agar Indonesia lebih menarik bagi investor.

Selain itu, Budi menyebutkan adanya pembicaraan dengan Google terkait rencana investasi pembangunan pusat data di Indonesia. Ia berharap pusat data untuk pengguna di Indonesia bisa berlokasi di dalam negeri, dan pemerintah tengah membahas kemungkinan untuk mempermudah investasi tersebut.

Presiden Komisaris BDDC, Setyanto Hantoro, menambahkan bahwa tarif listrik untuk data center di Indonesia saat ini berada di kisaran 11-12 sen per kWh, lebih tinggi dibandingkan Malaysia.

Menurutnya, investasi di sektor ini memerlukan biaya besar, sekitar USD 10-11 juta per megawatt. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 600-700 megawatt untuk data center.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem data center di Indonesia. Sebelumnya, Google telah meluncurkan Google Cloud Platform (GCP) Region Jakarta pada 2020, dan baru-baru ini mengumumkan investasi sebesar USD 1 miliar di Thailand.

Pemerintah berharap perbaikan iklim investasi dapat menarik lebih banyak investasi di sektor data center, sekaligus mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, sektor industri memiliki peran sentral. Namun, Indonesia masih harus berbenah terutama dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Meskipun saat ini pemerintah telah menggunakan sistem OSS berbasis Risk Based Approached (RBA), namun masih banyak hambatan penyelesaian perizinan yang ditemukan di lapangan.

Sebagai contoh, hal dasar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus terkoneksi ke sistem yang saat ini masih terus diperbaiki, karena di banyak daerah masih berproses melalui perubahan peraturan daerah. Hal penting lainnya adalah jaminan kepastian hukum yang di dalamnya juga memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dasar yang masih belum memadai, ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak pro investasi. Misalnya pada ketersediaan sumber air baku bagi kegiatan industri. Saat ini, di daerah Jawa Barat memiliki keterbatasan sumber air baku, padahal industri di di sana sangat banyak dan membutuhkan sumber air baku.

Ketersediaan dan harga gas industri juga masih menjadi persoalan, misalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang perlu diperluas sektor industrinya. Bagi para pemegang Badan Usaha Penyedia Gas Bumi (BUPTL), harga gas industri perlu dibuat lebih kompetitif.

HKI pun mengutip dari The Star Business News yang memberitakan bahwa keputusan Oracle untuk membangun fasilitas di Malaysia disebabkan oleh kesiapan infrastruktur Negeri Jiran dan posisinya yang semakin berkembang sebagai tujuan utama investasi digital. Untuk itu, kebijakan maupun penyediaan infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi.

Tak hanya itu, gangguan keamanan juga masih terjadi di kawasan industri. Contohnya adalah limbah ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan tertentu dapat menjadi pemicu demonstrasi di dalam kawasan industri. "Persoalan dari aspek keamanan dan ketertiban ini dapat berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi," tutur dia.

Di luar hal-hal tersebut, HKI menilai perlunya kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi lebih atraktif dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Investor akan masuk berinvestasi apabila suatu negara atau daerah memiliki daya tarik, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal sehingga perlu dibuat terobosan-terobosan melalui berbagai insentif yang menarik.

"Perumusan hal tersebut dapat melibatkan para pelaku usaha dalam penyusunannya agar lebih tepat sasaran," tandas dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menanggapi pemberitaan terkait banyaknya investasi yang masuk ke Malaysia, ketimbang Indonesia belakangan ini. Hal ini memperlihatkan banyaknya pekerjaan rumah pemerintah untuk membuat iklim investasi Indonesia lebih menarik di mata investor asing.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menyampaikan, Indonesia sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup baik meski investor asing saat ini sedikit waspada dan bersikap wait and see, karena 2024 merupakan tahun politik.

“Kami akan tunggu sampai dengan bulan November. Saat ini Indonesia tengah menghadapi transisi kepemimpinan nasional yang memposisikan kita pada persimpangan transformasi ekonomi,” ujar Sanny dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (7/10).

HKI tetap optimistis bahwa setelah adanya pelantikan dan pembentukan kabinet pemerintahan baru, maka investasi akan bergerak.

Lebih jauh, sektor kawasan industri telah ada selama 50 tahun di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut kawasan industri telah menjadi penggerak utama perekonomian dan suatu terobosan model pengembangan wilayah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam hal ini, pengembangan kawasan industri juga mampu mendorong hilirisasi, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha di Indonesia.

Banyak tantangan yang harus dihadapi pengembang kawasan industri, mulai dari adanya perang dagang, perubahan teknologi, hingga kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Keberadaan kawasan industri sangat penting sebagai motor penggerak investasi. Contoh data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) April 2024 dari Kementerian Investasi mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat masih menempati peringkat pertama dalam realisasi investasi yakni Rp 64,7 triliun.

Jawa Barat sendiri dikenal sebagai tempat berdirinya lebih dari 30 kawasan industri dan menciptakan banyak industri manufaktur pada sektor otomotif, elektronik, data center, dan lain-lain.

Contoh lainnya ada di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, Karimun) yang merupakan wilayah dengan jumlah 18 kawasan industri. Saat ini pengembangan kawasan industri di sana juga mengarah tidak hanya bagi manufaktur secara umum, melainkan juga pada bisnis industri hijau dengan teknologi tinggi dan pemanfaatan energi yang lebih baik.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Kepulauan Riau pada kuartal II-2024 tumbuh sebesar 4,90% year on year (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada kuartal tersebut didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 5,16%.

"Data HKI mencatat bahwa saat ini terdapat 117 kawasan industri di Indonesia dan tersebar di 24 provinsi yang merupakan agen-agen pemerintah dalam mendatangkan investasi," ungkap Sanny.

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, sektor industri memiliki peran sentral. Namun, Indonesia masih harus berbenah terutama dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Meskipun saat ini pemerintah telah menggunakan sistem OSS berbasis Risk Based Approached (RBA), namun masih banyak hambatan penyelesaian perizinan yang ditemukan di lapangan.

Sebagai contoh, hal dasar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus terkoneksi ke sistem yang saat ini masih terus diperbaiki, karena di banyak daerah masih berproses melalui perubahan peraturan daerah. Hal penting lainnya adalah jaminan kepastian hukum yang di dalamnya juga memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dasar yang masih belum memadai, ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak pro investasi. Misalnya pada ketersediaan sumber air baku bagi kegiatan industri. Saat ini, di daerah Jawa Barat memiliki keterbatasan sumber air baku, padahal industri di di sana sangat banyak dan membutuhkan sumber air baku.

Ketersediaan dan harga gas industri juga masih menjadi persoalan, misalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang perlu diperluas sektor industrinya. Bagi para pemegang Badan Usaha Penyedia Gas Bumi (BUPTL), harga gas industri perlu dibuat lebih kompetitif.

HKI pun mengutip dari The Star Business News yang memberitakan bahwa keputusan Oracle untuk membangun fasilitas di Malaysia disebabkan oleh kesiapan infrastruktur Negeri Jiran dan posisinya yang semakin berkembang sebagai tujuan utama investasi digital. Untuk itu, kebijakan maupun penyediaan infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi.

Tak hanya itu, gangguan keamanan juga masih terjadi di kawasan industri. Contohnya adalah limbah ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan tertentu dapat menjadi pemicu demonstrasi di dalam kawasan industri. "Persoalan dari aspek keamanan dan ketertiban ini dapat berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi," tutur dia.

Di luar hal-hal tersebut, HKI menilai perlunya kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi lebih atraktif dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Investor akan masuk berinvestasi apabila suatu negara atau daerah memiliki daya tarik, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal sehingga perlu dibuat terobosan-terobosan melalui berbagai insentif yang menarik.

"Perumusan hal tersebut dapat melibatkan para pelaku usaha dalam penyusunannya agar lebih tepat sasaran," tandas dia.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -KUALA LUMPUR. Google mengumumkan bahwa investasinya di Malaysia diperkirakan akan menciptakan 26.500 lapangan kerja dan berkontribusi lebih dari US$3 miliar kepada ekonomi Negeri Jiran itu pada tahun 2030.

Hal ini diumumkan seiring dimulainya pembangunan pusat data baru dan wilayah Cloud di negara tersebut.

Pembangunan pusat data senilai US$2 miliar di Malaysia ini dimulai setelah pengumuman kemitraan multi-tahun dengan perusahaan teknologi lokal Dagang NeXchange Berhad untuk menyediakan layanan cloud kedaulatan.

Selain itu, Google juga mengumumkan akan menginvestasikan US$1 miliar di Thailand untuk membangun pusat data dan wilayah cloud guna memenuhi permintaan cloud yang terus meningkat serta mendukung adopsi Kecerdasan Buatan (AI) di Asia Tenggara.

"Investasi kami dirancang untuk menyediakan kinerja dan keandalan yang tinggi, memenuhi permintaan layanan cloud dan AI di seluruh negara," kata Presiden dan Chief Investment Officer Google Ruth Porat dalam sebuah acara di Malaysia.

Investasi digital telah membantu mendorong perekonomian Malaysia tahun ini, dengan pertumbuhan yang melebihi ekspektasi pasar dalam dua kuartal terakhir, serta nilai tukar ringgit menjadi salah satu yang berkinerja terbaik di Asia.

Porat juga menyatakan bahwa investasi Google di Malaysia mencakup dukungan untuk inisiatif keberlanjutan baru, seperti peningkatan kualitas air, serta pelatihan keterampilan digital, di mana 355.000 warga Malaysia telah dilatih sejak 2019.

Langkah Google ini merupakan bagian dari ekspansi global perusahaan teknologi ke Asia Tenggara, karena mereka bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di kawasan yang memiliki populasi muda dan melek teknologi sebanyak 670 juta jiwa.

Tahun ini, Microsoft mengumumkan investasi layanan cloud senilai US$1,7 miliar di Indonesia. Sementara Amazon berencana menginvestasikan US$9 miliar di Singapura, US$5 miliar di Thailand, dan US$6,2 miliar di Malaysia.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menyatakan bahwa pusat data akan mendukung ambisi negara untuk menjadi pemimpin teknologi regional, termasuk dalam bidang AI.

"Permintaan untuk solusi pemrosesan dan penyimpanan data di kawasan ini meningkat pesat, dan Malaysia berada pada posisi yang baik untuk memenuhi permintaan ini," katanya.