Bisnis.com, JAKARTA – Persiapan rencana penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari sejumlah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih bergulir sembari menunggu titah dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Kementerian BUMN sebelumnya memastikan tidak ada perusahaan pelat merah yang menggelar penawaran saham perdana IPO pada 2024. Namun, persiapan sejumlah BUMN dan anak usaha yang hendak IPO masih bergulir.

Sejumlah anak usaha BUMN yang disebut-sebut siap melantai alias IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Indonesia Asahan Inalum, dan subholding PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PalmCo.

Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani menyatakan bahwa rencana penawaran umum saham perdana PalmCo akan ditunda, sembari menunggu kebijakan dari era pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

“IPO ditunda menunggu kebijakan pemerintah ya,” ujar Ghani melalui pesan singkat kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (11/10/2024).

Dia tidak menjelaskan secara rinci terkait penundaan tersebut. Namun, berdasarkan pemberitaan Bisnis.com pada 24 September 2024, Ghani menuturkan bahwa secara prinsip PalmCO udah siap untuk melantai di BEI.

Perihal kesiapan, Ghani kala itu menuturkan perseroan telah melakukan kajian dan menilai PalmCo sudah layak untuk melantai di BEI. Hal ini mengingat subholding PTPN tersebut merupakan perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan.

“Sudah lama kami siapkan, kajian dan tingkat kelayakannya sudah oke. Bicara soal kelapa sawit, PTPN adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Jangan salah, perusahaan perkebunan terbesar di dunia itu kami,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan PHE, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan sebelum nantinya dipertimbangkan untuk melaksanakan IPO.

Kartika mengatakan PHE saat ini sedang difokuskan untuk menggenjot eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi (M&A) di luar negeri.

“Dengan harapan, nanti produksi dan kapasitas mereka dalam negeri bisa meningkat dan mempunyai sumur-sumur luar negeri. Dan, baru setelah itu kami akan pertimbangkan lagi [untuk IPO],” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Begitu pun dengan Inalum. Dia menyatakan rencana IPO Inalum bakal dimatangkan setelah masuknya investor baru di proyek ekspansi smelter, Kuala Tanjung.

Inalum sempat berencana untuk melantai di BEI pada 2024. Namun, karena pertimbangan proyeksi kondisi pasar modal yang melambat pada tahun pemilu membuat Inalum menunda rencana tersebut.

Inalum turut menargetkan persiapan terkait rencana prapenawaran umum saham perdana rampung pada tahun ini. Hanya saja, rencana itu molor dari perkiraan awal selepas pergelaran pemilihan presiden atau Pilpres pada Februari 2024.

IPO BUMN dan Harapan Investor

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), menilai IPO dari BUMN menjadi harapan bagi investor karena dapat meningkatkan likuiditas di pasar modal.

“Calon emiten pelat merah yang ditunggu tentu adalah yang bisa memberikan efek signifikan, paling tidak setara dengan saham yang masuk LQ45,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, salah satu anak usaha BUMN yang berpotensi IPO adalah PT Pupuk Kaltim. Sebab, perusahaan ini merupakan salah satu produsen pupuk terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan kinerja solid dan rencana ekspansi yang menjanjikan.

Dia juga menilai IPO perlu menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Prabowo, terutama jika momentum pasar berada dalam kondisi yang tepat, seperti pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil atau situasi keuangan global membaik.

Dihubungi terpisah, Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menyampaikan bahwa peluang IPO perusahaan negara sejatinya terbuka lebar, karena banyak entitas anak BUMN yang mencatatkan kinerja impresif.

Kendati demikian, dia menilai diperlukan komitmen besar dari induk perusahaan negara untuk mempersiapkan anak usahanya melantai di BEI.

“Dengan holdingisasi, hanya perusahaan holding yang berstatus BUMN dan entitas di bawahnya tidak. Oleh karena itu, peluang IPO menjadi lebih besar, tetapi holding harus legawa karena aspek transparansi akan makin ketat,” ucapnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.