REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Irman Gusman sebagai anggota DPD mewakili Sumatera Barat (Sumbar). Semua pihak harus menghormati pilihan masyarakat Sumbar.

“Kita harus adil, masa sampai mati orang dianggap salah terus. Kalau sudah menjalani proses hukum itu maknanya sudah selesai,” ungkap Jimly, Senin (22/72024).

Dalam kasus Irman Gusman, menurut Jimly, sebagaimana diputuskan oleh Mahkaman Konstitusi (MK), Irman sudah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD.Selanjutnya terserah pada masyarakat untuk memilih atau tidak.

“Kan masyarakat Sumatera Barat harus dihormati. Masa setelah dia dipilih masyarakat Sumbar, datang orang sok suci mempersoalkannya lagi. Itukan sama saja dengan tidak menghormati masyarakat Sumbar yang teleh memilih Irman,” papar yang merupakan perintis MK tersebut.

Untuk itu, lanjut Jimly, seharusnya keterpilihan Irman Gusman sebagai anggota DPD tidak persoalkan lagi. “Ini kok kayak dendam pribadi. Jangan begitu. Kan dia sudah menanggung derita, keluarganya juga,” kata dia. Masyarakat harus dididik untuk menerima hasil pemilihan.

Pengamat politik dan hukum Universitas Andalas, Prof. Asrinaldi, mengatakan, masyarakat Sumbar adalah pemilih yang kritis. Menurutnya, mereka memahami bahwa kasus yang dialami Irman Gusman adalah jebakan. “Sudah diklarifikasi. Faktanya yang dialami Irman Gusman adalah gratifikasi, dan ini dibuktikan dengan putusan pengadilan,” ungkapnya.

Irman Gusman, secara resmi melenggang lagi ke kursi Senayan, Jakarta. Berdasar hasil akhir rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Irman Gusman masuk dalam empat besar calon DPD RI dengan suara terbanyak.

Wakil Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Yosmeri, menyebut, lolosnya Irman Gusman membuatnya menjadi anggota DPD yang melenggang ke Senayang tanpa kampanye.

Dijelaskannya, Irman pada pelaksanaan Pemilu 2024 tidak menjadi calon karena dicoret KPU RI. Sehingga tidak ada alat peraga kampanye Irman selama proses pemilu hingga pencoblosan.

Barulah setelah gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU Pemilu DPD Sumbar, Irman Gusman masuk sebagai calon. Tapi dalam proses PSU para calon tidak diperbolehkan melakukan kampanye.Sehingga Irman Gusman sama sekali tidak berkampanye di Pemilu 2024 maupun PSU Pemilu DPD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior, yang juga mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, secara resmi melenggang lagi ke kursi Senayan, Jakarta. Berdasar hasil akhir rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Irman Gusman masuk dalam empat besar calon DPD RI dengan suara terbanyak.

Dalam pengumuman resmi yang disampaikan Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, Sabtu (20/7/2024), disebutkan empat nama yang memperoleh suara terbanyak di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu DPD Sumbar. Mereka adalah Cerint Iraloza Tasya dengan jumlah suara sebanyak 283.020 suara, disusul Muslim M Yatim (199.919 suara), Jelita Donal (187.765 suara), dan Irman Gusman (176.987 suara).

“Dengan catatan jumlah suara sah sebanyak 1.439.145 dan suara tidak sah berjumlah 21.913 suara,” kata Surya, Sabtu (20/7/2024).

Menurut Surya, KPU melaksanakan finalisasi hasil rekapitulasi untuk dilaksanakan penetapan hasil dari PSU DPD RI setelah sebelumnya dilakukan pencermatan oleh saksi dan penandatangan berita acara. "Selama pelaksanaan proses rekapitulasi suara tingkat provinsi tidak ada kendala yang terjadi. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari berjalan berjalan lancar, kondusif dan menghasilkan data yang akurat," ungkap Surya.

Wakil Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Yosmeri, menyebut, lolosnya Irman Gusman membuatnya menjadi anggota DPD yang melenggang ke Senayang tanpa kampanye dan ‘anggota DPD termahal’.

Dijelaskannya, Irman pada pelaksanaan Pemilu 2024 tidak menjadi calon karena dicoret KPU RI. Sehingga tidak ada alat peraga kampanye Irman selama proses pemilu hingga pencoblosan.

Barulah setelah gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU Pemilu DPD Sumbar, Irman Gusman masuk sebagai calon. Tapi dalam proses PSU para calon tidak diperbolehkan melakukan kampanye. Sehingga Irman Gusman sama sekali tidak berkampanye di Pemilu 2024 maupun PSU Pemilu DPD.

Kesalahan KPU yang membuat MK meminta PSU dengan memasukan Irman sebagai calon, juga yang membuat negara harus mengeluarkan anggaran tidak kurang dari Rp.360 miliar untuk penyelenggaraan pencoblosan ulang Pemilu DPD se-Provinsi Sumbar. Sehingga Irman lolos ke DPD RI dengan anggaran lebih dari Rp.360 miliar.