Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) pada Tri Wulan III Tahun Anggaran 2024 mengevaluasi enam Program Pendidikan Islam. Evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program dan anggaran berjalan akuntabel dan berorientasi mutu.

“Kehadiran Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan Pendidikan Islam sangat penting, agar ada perbaikan terus-menerus, sehingga memuaskan masyarakat pengguna,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Faisal Ali Hasyim, pada Breefing Rencana Pengawasan Tri Wulan III Inspektorat Wilayah II dikutip dalam kemenag.go.id, Jumat, 2 Agustus 2024.

Mantan Eselon II pada BPKP tersebut berpesan agar auditor bekerja dengan baik dan melakukan analisis program berdasarkan fakta-fakta. Terpenting, memberikan saran perbaikan.
Faisal mengingatkan Pengendali Teknis (Dalnis), Ketua Tim, dan Auditor Itwil II saat ini paradigma pengawasan Itjen memberi solusi atas masalah yang ada dan menjadikan auditi sebagai mitra. “Dengan demikian maka kehadiran kita Itjen menjadi dirindukan bukan sebaliknya,” kata dia.

Berikut enam program Pendidikan Islam yang dievaluasi Itjen Kemenag pada triwulan III:

1. Penguatan Kapabilitas Satuan Pengawasan Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (SPI PTKN)
2. Pemetaan dan Penataan Guru dan Pengawas Madrasah Berbasis Kebutuhan (Redistribusi)
3. Bantuan Pendidikan Tinggi (Bantuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
4. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
5. Program Cyber University Pada Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
6. Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Non Formal.

Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kemenag Ruchman Basori mengatakan evaluasi penting untuk mengurai benang kusut penempatan dan mutasi guru agar sesuai kebutuhan.

“Guru memegang peran penting dalam pembelajaran, karenanya harus dilakukan peningkatan kualitas dan kapabilitas, itu semua bisa dimulai dari pemetaan terlebih dahulu," kata Ruchman.

Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini berharap auditor dapat melakukan pengawasan secara persisi. Hal itu diawali dari penggalian data, penyusunan instrumen pengawasan, hingga diskusi dengan ahli.

Sebelumnya, Itwil II telah melakukan pengawasan pada triwulan II dengan empat program, yaitu Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penguatan Kapabilitas Satuan Pengawas Interna Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (SPI PTKN).

Inspektur Jenderal menyetujui ke-6 program tersebut karena memang sangat strategis dan urgen pada Ditjen Pendidikan Islam. Ia juga meminta agar persoalan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pesantren dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Adapun Evaluasi Penguatan Kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) pada 15 PTKN dimulai pada 24-31 Juli 2024.

Baca juga: Kemenag Godok Rancangan PMK Tarif dan Remunerasi Kolektif pada Satker BLU PTKIN

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menginisiasi penandatanganan pakta integritas komitmen kinerja penghulu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme penghulu sebagai garda terdepan layanan Kementerian Agama.

"Penghulu memberi peran yang sangat penting dalam masyarakat kita. Penghulu tidak hanya melaksanakan tugas-tugas administratif. Penghulu adalah wajah Kementerian Agama di mata masyarakat, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam momen-momen penting kehidupan bermasyarakat," ujar Irjen Faisal Ali Hasyim dalam sambutannya di Ruang Operation Room (OR) Itjen Kemenag, di Jakarta (15/6/2024).

Irjen Faisal mengungkapkan penghulu memiliki peran sangat strategis sebagaimana yang disebutkan Menteri Agama bahwa KUA adalah miniatur Kementerian Agama. "Penghulu berperan dalam membuat penetrasi-penetrasi kegiatan program Kementerian Agama itu bisa lebih efektif di lapangan. Karenanya, tugas yang mulia ini juga mengandung tantangan yang besar terutama sekait dengan godaan untuk melakukan penyimpangan, fraud dan gratifikasi," kata Irjen Faisal.

Kegiatan penandatangan pakta integritas komitmen kinerja penghulu ini adalah salah satu langkah awal yang diinisiasi oleh Itjen Kemenag untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pada penghulu. "Dengan kata lain adanya pakta integritas ini kita berharap para penghulu dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab," kata Irjen Faisal.

Dikatakan Irjen Faisal, integritas dan profesionalisme penghulu adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tanpa integritas, kepercayaan masyarakat dalam institusi kita ini akan runtuh. "Oleh karena itu mari kita jadikan penandatanganan pakta integritas ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Ke depan, Irjen Faisal berharap kegiatan ini dapat dimasifikasi oleh seluruh penghulu di nusantara dengan diorkestrasi oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. "Dengan demikian upaya peningkatan integritas dan profesionalisme penghulu dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan," katanya.

Upaya ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh Indonesia. Tapi juga memperkuat posisi Kementerian Agama sebagai institusi yang berintegritas.

Kegiatan ini melibatkan 25 penghulu dari Kemenag Kabupaten Kota dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Sekretaris Dirjen Bimas Islam, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Bimas Islam, Kanwil Kementerian Agama DKI, Jawa Barat dan Banten. Sekretaris Itjen Kemenag, para Inspektur Wilayah I, II, III dan Inspektur Investigasi serta para auditor di Itjen Kemenag.