JAKARTA - Arkara Energi , sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Timur, menunjukkan komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) . Dedikasi Arkara Energi mengantarkannya pada penghargaan Mata Lokal Award untuk kategori Excellence in Environment Mixed Media Campaign yang diterima 17 Mei 2024 lalu.

Penghargaan ini menjadikan Arkara Energi, satu dari 17 brand dan 5 instansi pemerintah yang patut diapresiasi berkat karya berdampak sebagai mitra yang telah bersama-sama berkolaborasi dengan lokal, menyoroti peran penting serta campaign Arkara Energi dalam mengelola dampak operasional pertambangannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, Arkara Energi berupaya memenuhi kewajiban yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018.

Dengan capaian produksi batu bara sebesar 1,4 juta ton pada 2023, Arkara Energi tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi perusahaan.

Direktur Arkara Energi, Ivan Victor Salim menekankan, bahwa perusahaannya terus memberikan kontribusi yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. "Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, Arkara Energi terus mengedepankan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar tambang melalui sejumlah program tanggung jawab sosial," kata Ivan.

Komitmen ini mempertegas peran Arkara Energi sebagai pelaku industri yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebar Kebermanfaatan

Arkara Energi mengelola area tambang di Kecamatan Rantau Pulung, Provinsi Kalimantan Timur dan secara konsisten telah menyalurkan dukungan ke berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hingga lingkungan.

"Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan Arkara Energi di berbagai bidang. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, organisasi kelembagaan komunitas masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur desa sekitar tambang," ungkap Ivan.

Arkara Energi berkontribusi pada kemandirian ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dan akses UKM serta melibatkan warga dalam pengembangannya. Di bidang sosial budaya, perusahaan memberikan bantuan untuk sarana ibadah, kegiatan keagamaan, seni budaya, dan bencana alam.

Sedangkan di sektor lingkungan, Arkara Energi memberdayakan warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan dan turut membangun infrastruktur seperti jembatan dan perbaikan jalan di sekitar tambang.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa selain fokus pada usaha pertambangan batu bara dan mineral, Arkara Energi tak lupa untuk mengedepankan Social and Environment Awareness.

Ke depannya, Arkara Energi juga akan terus melanjutkan komitmennya dalam menyediakan solusi energi efisien dan ramah lingkungan yang fokus pada inovasi dan keberlanjutan dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini bahwa hilirisasi turut menjadi momok bagi peningkatan polusi udara di Indonesia yang perlu diantisipasi oleh semua pihak, termasuk perusahaan tambang.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus mendorong agar pemerintah dan pelaku usaha untuk terus memperhatikan pemulihan lingkungan dari setiap dampak yang dihasilkan kegiatan-kegiatan industri.

Hal ini disampaikannya usai membuka agenda penyerahan SK TORA dan Peninjauan Expo Festival LIKE 2, Hall A, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (9/8/2024).

“Jadi saya sering sampaikan semua pertambangan harus punya nursery, pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan harus menjadi concern dari kementerian kehutanan, selalu saya sampaikan,” tuturnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku turut mengapresiasi dan menghargai kepedulian kelompok masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan lingkungan.

Penyebabnya, dia menekankan bahwa dengan menjaga lingkungan, maka Indonesia dapat mengatasi dampak perubahan iklim. Kendati demikian, Kepala Negara mengimbau bahwa hal itu tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah secara mandiri.

“Tak bisa pemerintah sendiri oleh satu negara, semua negara harus melakukan. Karena memang semuanya butuh gerakan dari masyarakat dan pemerintah bersama sama, sehingga kita bisa wujudkan bumi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa apabila lingkungan tidak bisa terjaga, maka dampak yang yang paling berpengaruh adalah terhadap kualitas hidup, baik berupa munculnya beragam penyakit, krisis, tantangan kekeringan, hingga tekanan terhadap pangan.

“Dan sektor yang paling banyak menekan adalah sektor energi, pertambangan, yang gede-gede ada di situ. Dan dimulai dari sektor kehutanan dan energi itu memberikan, kalau keliru mengelola maka akan memberikan kerugian kepada kita,” pungkas Jokowi.

Perusahaan pemantau kualitas udara IQAir memperkirakan total kerugian ekonomi tahunan dari dampak kesehatan akibat polusi udara yang berkaitan dengan hilirisasi nikel mencapai US$5,69 miliar atau setara Rp88,2 triliun pada 2060.

Tidak hanya itu, riset dari Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) bertajuk Debunking the Value-added Myth in Nickel Downstream Industry pun menunjukkan bahwa total kerugian ekonomi tahunan akibat polusi udara yang terkait dengan emisi pengolahan logam dan pembangkit listrik diperkirakan mencapai US$2,63 miliar atau Rp40,7 triliun pada 2025.

Laporan tersebut menuliskan bahwa tanpa intervensi yang berarti, beban perekonomian akan terus meningkat hingga mencapai US$3,42 miliar atau Rp53 triliun pada 2030 dan US$5,69 miliar atau Rp88,2 triliun pada 2060.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kebijakan menekan polusi udara tepat apabila mengutamakan transportasi massal dan penggunaan kendaraan listrik.

Namun demikian, dia menilai bahwa polusi yang disebabkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga perlu diperhatikan, sebab tak hanya sektor transportasi, tetapi polusi udara yang dihasilkan oleh PLTU memberikan beban bagi ekonomi maupun kesehatan yang cukup besar.

Misalnya, Bhima mencontohkan bahwa penghitungan beban ekonomi akibat PLTU Cirebon Unit 1 mencapai Rp4,57 triliun, sedangkan PLTU Pelabuhan Ratu Rp4,35 triliun, kemudian PLTU Banten Suralaya Unit 1-4 USD mencapai Rp4,22 triliun per tahunnya.

"Jika ditotal kerugian ekonomi nya Rp13,12 triliun. Masalah polusi udara efeknya nanti ke beban klaim BPJS Kesehatan terutama penyakit yang terkait ISPA, kemudian terganggunya produktivitas pekerja yang mempengaruhi penerimaan pajak sampai kerugian dari investasi teknologi untuk memperpanjang usia PLTU," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Oleh sebab itu, Bhima meyakini pemerintah memang perlu mengurai satu per satu masalah dari sisi industri, lalu PLN perlu mempercepat upaya dekarbonisasi.

Salah satunya mempercepat penutupan PLTU batubara dan butuh dana besar yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta. Selain itu praktik pembakaran dan pengolahan limbah industri harus diawasi secara ketat.