JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono (PB) sebagai tersangka. PB jadi tersangka dalam kasus proyek pembangunan jalur kereta apai Besitang-Langsa, Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Sumatera Utara, periode 2017-2023.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, penangkapan Prasetyo dilakukan di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024). Prasetyo ditangkap setelah beberapa kali mangkir dari panggilan Kejagung sebagai saksi.

Abdul Qohar menjelaskan, pada periode tahun 2017—2023 Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera. Salah satu jalur yang dibangun adalah jalan kereta api Besitang-Langsa yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh.

Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Prasetyo selaku Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode 2016—2017, memerintahkan terdakwa Nur Setiawan Sidik (NSS) selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket.

Selanjutnya, Prasetyo meminta kepada NSS untuk memenangkan delapan perusahaan dalam proses tender atau lelang. 

Ketua Pokja pengadaan barang dan jasa, yang merupakan terdakwa Rieki Meidi Yuwana (RMY), atas permintaan KPA, lantas melakukan lelang konstruksi tanpa kelengkapan dokumen teknis pengadaan. Namun RMY menggunakan dokumen tanpa mendapatkan persetujuan pejabat teknis dan metode penilaian kualifikasi pengadaan yang bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa.

Qohar menambahkan, dalam pelaksanaan tersebut, pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa pun tidak didahului dengan studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat kementerian perhubungan.

Selain itu, KPA pejabat pembuat komitmen, PPK, dan konsultan pengawas dengan sengaja memindahkan jalur pembangunan kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan sehingga jalur kereta api mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak dapat dipakai. 

Akibat perbuatannya menyebabkan jalur kereta api tidak bisa difungsikan dan merugikan negara sebesar Rp 1,1 triliyun, berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  

Sebelumnya, kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka atas dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa, dan saat ini para tersangka tengah menjalani persidangan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga orang mantan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2017-2023.

Ketiga pejabat dimaksud adalah eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara Akhmad Afif Setiawan, mantan PPK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Halim Hartono, serta mantan Kepala Seksi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara Rieki Meidi Yuwana.

"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 1,15 triliun atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara," kata jaksa penuntut umum (JPU) Andi Setyawan kala sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (16/7/2024)

Tiga orang mantan pejabat Kemenhub itu didakwa melakukan korupsi bersama dengan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara periode 2016-2017 Nur Setiawan Sidik, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatra Bagian Utara periode 2017-2018 Amanna Gappa, serta Team Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna Arista Gunawan.

Kemudian, bersama pula dengan Beneficial Owner dari PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana Freddy Gondowardojo, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara periode 2015-2016 Hendy Siswanto, serta Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub periode 2016-2017 Prasteyo Boeditjahjono. Para terdakwa tersebut ditangani dalam berkas terpisah.

Ansi menuturkan, korupsi diduga dilakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. Dengan demikian, tiga orang terdakwa itu disangkakan melanggar pidana pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam memperkaya diri atau orang lain, JPU mengungkapkan para terdakwa telah memperkaya Afif sebesar Rp 10,59 miliar, Nur Setiawan Rp 3,5 miliar, Amanna Rp 3,29 miliar, Rieki Rp 1,04 miliar, Halim Rp 28,13 miliar, serta Arista dan/atau PT Dardela Yasa Guna Rp 12,34 miliar

Selain itu, korupsi turut dilakukan dengan memperkaya Freddy dan/atau PT Tiga Putra Mandiri Jaya sebesar Rp 64,3 miliar, Prasetyo Rp 1,4 miliar, serta beberapa pihak lainnya senilai total Rp 1,03 triliun. Andi membeberkan perbuatan korupsi dilakukan para terdakwa dengan memecah pekerjaan menjadi 11 paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa dengan nilai di bawah Rp 100 miliar.

Kemudian, pekerjaan dibuat menjadi empat paket supervisi untuk menghindari ketentuan pekerjaan kompleks sehingga dalam pelaksanaan pelelangan menggunakan metode penilaian usai kualifikasi. Besaran nilai proyek tersebut sekitar Rp 1,36 triliun dalam kontrak tahun jamak selama tiga tahun, yakni pada 2017-2019.

Selain itu, para terdakwa juga mengatur pemenang lelang pekerjaan konstruksi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa paket BSL-1 hingga BSL-11 dengan cara melakukan pertemuan bersama calon pemenang untuk memberikan informasi mengenai metode kerja.

Para terdakwa juga memasukkan persyaratan berupa keharusan adanya dukungan dari perusahaan pemilik Multi Tamping Tier (MTT) yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan faktur pembelaan. "Syarat tersebut hanya dapat dipenuhi oleh PT Mitra Kerja Prasarana yang dimiliki Freddy Gondowardojo," ucap Andi.