JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pemimpin Jamaah Islamiyah (JI) Para Wijayanto berharap semua organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia bisa menerima anggota JI yang ingin bergabung.

Adapun organisasi teror ini telah membubarkan diri pada 30 Juni 2024 lalu.

"Jadi dari kami harapannya, berharap dari semua pihak, semua organisasi yang ada di Indonesia ini, yang bersifat ke-Islam-an, bisa menerima eks anggota JI, bisa ikut membantu dalam proses integrasi eks anggota JI ini," ujar Para Wijayanto dalam wawancara eksklusif bersama Kompas di Jakarta, Senin (16/9/2024).

Para Wijayanto menjelaskan, para mantan anggota JI memiliki potensi yang harus disalurkan, sehingga perlu diberi jalan untuk menuju ormas Islam.

Dia pun menegaskan niat mereka tulus. Jika ada oknum, kata Para Wijayanto, oknum itu bukanlah representasi JI.

"Kalau ada orang yang mengatasnamakan JI ya itu namanya oknum," ucapnya.

Lalu, Para Wijayanto meyakini keputusan Ji untuk membubarkan diri dan bergabung ke ormas Islam merupakan keputusan berdasarkan ilmu.

Dia menyebut para mantan anggota JI akan menghabiskan sisa hidup untuk beramal soleh.

"Kita berharap sisa hidup kita bisa kita gunakan untuk beramal soleh. Makanya kita berharap semua pihak ikut membantu proses integrasi ini, sehingga betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, bagi negeri yang kita cintai ini, dan kita siap membela NKRI," jelas Para Wijayanto.

Dalam kesempatan yang sama, pendiri JI Abu Rusydan menegaskan, kegiatan mantan anggota JI yang tidak melanggar hukum di bidang pendidikan dan dakwah perlu diteruskan.

Menurutnya, yang terpenting para mantan anggota JI tidak lagi mengadakan pelatihan secara sembunyi-sembunyi dan melaksanakan aksi intelijen yang bisa melanggar hukum.

"Terserah mereka mau bergabung dengan Muhammadiyah, NU, Persis, atau mereka mendirikan kelompok sendiri, tidak ada masalah," papar Abu Rusydan.

Abu Rusydan berpesan, jika ada eks anggota JI yang melanggar hukum saat bergabung ormas Islam atau membangun sendiri ormasnya, maka kegiatan itu harus dihentikan.

"Yang paling penting adalah yang masih kita ragukan, apakah ini melanggar peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak, itu yang harus didialogkan, harus ditanyakan kepada aparat keamanan dalam hal ini adalah melalui Densus 88," katanya.

"Kan Densus insyaallah juga akan tulus hati dalam masalah ini. Kami sudah menjajaki sekian lama. Dia akan memberikan apa adanya kepada kita. Kita tidak perlu ragu dalam masalah ini, insyaallah," imbuh Abu Rusydan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menegaskan, perlu adanya pendampingan dari pemerintah setelah organisasi Jamaah Islamiyah membubarkan diri.

"Ini organisasi besar, maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasehat dan seterusnya," kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (22/7/2024).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan Jamaah Islamiyah sebelumnya merupakan organisasi besar yang memiliki banyak anggota, sehingga perlu ada pendamping atau penasihat agar organisasi tersebut bisa memiliki tanggung jawab sosial.

Selain itu, mantan anggota Jamaah Islamiyah juga diharapkan dapat turut terlibat dalam pembangunan nasional dengan adanya pendampingan tersebut."Jamaah Islamiyah yang telah membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam kerangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya," kata Moeldoko.

Senada dengan itu, pengamat terorisme Noor Huda Ismail mengatakan, mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) masih perlu dibina dan dikontrol oleh pemerintah.

"JI bisa dikatakan bubar secara organisasi. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa secara pemikiran mantan anggota JI masih memerlukan pembinaan dan kontrol dalam jangka panjang. Komitmen mereka (terhadap NKRI) masih perlu dibuktikan," kata Noor beberapa waktu yang lalu.

Noor mengatakan keberlanjutan pembinaan resmi dari Pemerintah Indonesia akan memperkuat komitmen mantan anggota JI, serta dapat menjamin bahwa pembubaran JI bukan semata-mata manuver untuk mengalihkan perhatian dan justru bergerak di bawah permukaan.

Jamaah Islamiyah atau JI menyatakan pembubaran diri dan mengucapkan ikrar setia kembali ke NKRI pada Minggu, 30 Juni 2024. Pernyataan pembubaran dan ikrar itu dibacakan tokoh senior JI Abu Rusydan.

Jakarta: Kelompok yang sering disebut terafiliasi dengan jaringan teroris, Jamaah Islamiyah (JI) secara resmi menyatakan membubarkan diri.

Pernyataan tersebut dilakukan oleh sebanyak 16 petinggi JI lewat sebuah video deklarasi pembubaran diri dan menyatakan niat mereka kembali ke pangkuan NKRI.

Deklarasi pembubaran itu ada di dalam sebuah video berdurasi 3 menit 20 detik di akun YouTube Arrahmah_id.
Deklarasi pembubaran jaringan teroris ini dilakukan oleh di kawasan Bogor pada 30 Juni 2024. Pembacaan deklarasi pembubaran diri juga dipimpin oleh petinggi JI, Abu Rusydan.

"Hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan forum pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah; Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi poin pertama deklarasi pembubaran tersebut.

Baca juga: 1 Terduga Anggota Jamaah Islamiyah Kembali Ditangkap Densus 88 di Sulteng

Berikut ini 6 poin lengkap deklarasi pembubaran JI:

1. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sifat, sikap tatharuf dan merujuk kepada paham ahlussunnah wal jamaah.

3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar.

4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan bermartabat.

5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya.

6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara, cq: Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

(PRI)