Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali bakal melakukan penyertaan modal senilai Rp158 miliar ke PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Penyertaan modal tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Perusahaan penjaminan daerah PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) bakal mendapat modal segar senilai Rp38 miliar dan BPD Bali akan mendapat penyertaan senilai Rp120 miliar.

PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan penyertaan modal kepada dua perusahaan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemprov Bali sebagai pemegang saham dan mendukung kinerja perusahaan.

"Penyertaan modal untuk memenuhi komitmen Pemprov Bali sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Perda Nomor 3 Tahun 2021," jelas Mahendra di Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali dikutip, Selasa (29/10/2024).

Mahendra juga menjelaskan perubahan bentuk hukum PT. Jamkrida Bali Mandara menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya serta dapat memberikan kontribusi perolehan keuntungan sebagai sumber PAD Provinsi Bali. Diketahui bahwa perubahan bentuk hukum PT. Jamkrida Bali Mandara menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) memungkinkannya mencari sumber-sumber dana dari sektor swasta sehingga tidak banyak membebani APBD.

Sebagai informasi, pada 2023 Jamkrida Bali Mandara mencatatkan laba sejumlah Rp4,8 dengan nilai aset Rp434,32 miliar.

Sementara itu BPD Bali mencatatkan laba pada kuartal I/2024 senilai Rp270,53 miliar atau tumbuh 35,96% jika dibandingkan capaian laba bersih pada periode sama pada 2023 yang senilai Rp198,98 miliar.

Kinerja ini meningkatnya sejumlah indikator keuangan yang berdampak terhadap semakin membaiknya kinerja perseroan. Hal itu tercermin dari total asset yang berhasil dibukukan pada kuartal I/2024 mencapai Rp35,86 triliun, atau naik 14,53% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp31,31 triliun.

Peningkatan aset ditopang pula oleh meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank BPD Bali, terlihat dari penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp30,69 triliun, naik 9,80% dibandingkan akhir 2023 senilai Rp27,95 triliun. Adapun keseluruhan DPK itu terdiri dari Giro Rp6,06 triliun, Tabungan Rp15,23 triliun, dan deposito Rp9,40 triliun dengan rasio CASA sebesar 69,37%.

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), pada Rapat Paripurna ke-1, Masa Persidangan 1 Tahun 2024/2025, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (21/10).

Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga didasarkan pada amanat Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023, yang mengatur penyertaan modal dalam bentuk uang, yang baru dapat dilakukan apabila telah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga perubahan bentuk badan hukum ini harus dilakukan terlebih dahulu.

"Berdasarkan kondisi ini, dilaksanakan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Kami dari Pemerintah Provinsi Bali, selaku pemegang saham pengendali dari PT Jamkrida Bali Mandara, melakukan penyesuaian dan pemenuhan peraturan perundang-undangan untuk segera melakukan perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)," jelas Mahendra, Senin (21/10/2024).

Dengan penyesuaian bentuk hukum ini, diharapkan perubahan PT Jamkrida Bali Mandara menjadi Perseroda akan meningkatkan kinerja perusahaan, serta dapat lebih banyak merangkul pelaku usaha Koperasi, UMKM, BPR, dan LPD di Provinsi Bali agar lebih berkembang dan mandiri.

Dengan banyaknya pelaku usaha yang dirangkul, diharapkan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja, diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Bali dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PT Jamkrida Bali Mandara merupakan perusahaan penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan untuk menunjang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Selain itu, perusahaan ini juga menunjang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali, serta bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).