Bisnis.com, PEKANBARU-- Guna mendukung pertumbuhan UMKM syariah di Riau, Bank Indonesia (BI) melalui program IKRA telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha lokal di Provinsi Riau.

Salah satu kisah sukses yang lahir dari program ini adalah Makacha Bolu Kemojo, sebuah brand lokal yang kini semakin dikenal di tingkat nasional dan internasional.

Makacha didirikan oleh Mira Dharma Susilawaty, bermula dari kebutuhan sederhana—mencari alternatif makanan sehat untuk anaknya. Namun, dari sana lahirlah bisnis roti dan kue yang kini menjadi ikon kuliner khas Riau.

"Awalnya, saya belajar membuat roti sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi anak saya. Ternyata, banyak yang menyukai roti buatan saya, sehingga usaha ini berkembang," ujar Mira kepada tim liputan Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau, Jumat (8/11/2024).

Berkat inovasi dan kualitas produk yang terus dijaga, Makacha kini dikenal tidak hanya di Pekanbaru, tetapi juga mampu merambah pasar di luar Riau dan internasional. Produk andalannya, bolu kemojo, bahkan telah memperoleh sertifikasi internasional HACCP dan menjadi mitra maskapai besar di Indonesia.

Namun, perjalanan Makacha dalam upaya ekspansi pasar tidak selalu mulus. Disinilah peran program IKRA dari BI menjadi sangat vital. Melalui program ini, Makacha mendapatkan dukungan pelatihan, bimbingan dari mentor, serta kesempatan mengikuti pameran internasional yang diinisiasi oleh BI yaitu Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang memperluas jangkauan pasarnya.

"Dukungan dari BI, terutama melalui program IKRA, sangat membantu kami dalam pengembangan bisnis, baik dari sisi branding maupun jaringan bisnis. Kami belajar banyak dari para ahli dan mentor, yang membantu kami memahami pasar lebih dalam," ungkap Mira.

Bagi Mira, keberhasilan Makacha bukan hanya soal keuntungan semata, tetapi juga tentang bagaimana bisnis ini dapat berjalan sesuai prinsip syariah. Sebagai contoh, untuk mengatasi tantangan dalam permodalan, Makacha menerapkan sistem crowdfunding melalui Bursa Efek Indonesia, yang memungkinkan mereka mengembangkan bisnis tanpa meninggalkan prinsip syariah.

"Kami mengedepankan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan bisnis. Dengan sistem ini, kami bisa berbagi keuntungan dengan karyawan dan juga memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat," tambah Mira.

Selain dukungan teknis dan pelatihan, program IKRA juga memfasilitasi UMKM untuk bertemu dengan pembeli dan investor global. Hingga kini, program IKRA telah menaungi sekitar 900 UMKM di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, serta fesyen.

Kepala BI Riau Panji Achmad menyatakan bahwa IKRA bertujuan memberikan dukungan holistik bagi UMKM syariah agar dapat bersaing di pasar global.

"Melalui IKRA, kami berupaya meningkatkan kapasitas UMKM, membantu mereka dalam hal branding, pemasaran, dan juga mempertemukan mereka dengan pembeli serta investor global (business matching). Kami berharap program ini dapat terus berkembang dan membawa UMKM Indonesia ke kancah internasional," ujar Panji Achmad.

Dengan dukungan program IKRA, Makacha dan banyak UMKM syariah lainnya di Riau kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk berkembang. Mereka tidak hanya menjadi pemain lokal yang tangguh, tetapi juga siap bersaing di pasar global dengan membawa nilai-nilai syariah dalam setiap langkah bisnisnya.

Adapun program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Sejak terbentuk pada tahun 2022 lalu, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karya Bening Sejahtera di Kelurahan Sidomulyo Barat terus menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkan usaha para anggotanya, khususnya produk halal.

KUB ini lahir dari inisiatif Syuryani, seorang pengusaha kecil yang awalnya memproduksi keripik pare, keripik tempe, dan minuman jahe serbuk di rumahnya. Dia bercita-cita agar usaha rumahan di lingkungannya bisa tumbuh dan berkembang bersama.

Dengan dukungan Bank Indonesia (BI) dan bimbingan langsung dari Rumah Zakat, KUB Karya Bening Sejahtera kini menaungi 18 unit usaha. Meski perjalanan tak selalu mulus, kelompok ini tetap bertahan dan berinovasi. Syuryani mengakui, peran pendampingan dari BI dan Rumah Zakat sangat krusial.

"Sejak awal, kami selalu didampingi. Pendampingan ini mencakup pelatihan produk halal, kemudian pembukuan, hingga pemasaran," katanya kepada tim liputan Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau, Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan kegiatan rutin KUB mencakup pertemuan bulanan di mana anggota berbagi pengalaman, membahas kelebihan dan kekurangan produk mereka, serta belajar dari satu sama lain. Ini menjadi wadah penting untuk saling mendukung dan mendorong pertumbuhan bersama.

"Kami juga mengikutsertakan anggota dalam berbagai pelatihan dan bazar yang difasilitasi oleh BI dan Rumah Zakat," tambah Syuryani.

Namun, perjalanan KUB ini tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan fasilitas produksi. Sejauh ini, peralatan yang digunakan masih berupa pinjaman pribadi dari anggota, yang tentunya membatasi kapasitas produksi.

Selain itu, KUB juga belum memiliki tempat permanen untuk memajang dan memasarkan produk mereka. "Idealnya, kami memiliki galeri sendiri. Sejauh ini, kami masih numpang di tempat lain," ungkap Syuryani.

Meskipun demikian, semangat gotong royong tetap menjadi fondasi kuat KUB ini. Anggota saling membantu, misalnya dengan mempromosikan produk satu sama lain di bazar atau membantu dalam produksi jika ada pesanan besar.

Ke depan, KUB berencana untuk memperkuat pemasaran dengan kemasan seragam dan tim marketing khusus, baik untuk penjualan online maupun offline.

Syuryani berharap, melalui kolaborasi dengan BI dan Rumah Zakat, KUB Karya Bening Sejahtera bisa terus berkembang. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemandirian usaha para anggotanya, baik dari segi produk, pemasaran, maupun finansial.

Dengan segala tantangan yang dihadapi, KUB ini tetap optimis akan masa depannya, berupaya menjadi contoh sukses pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Pekanbaru.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Achmad mengatakan dukungan pihaknya kepada KUB Karya Bening Sejahtera ini merupakan upaya mengembangkan rantai nilai halal atau halal value chain di daerah itu.

"Halal Value Chain dapat didefinisikan sebagai ikhtiar membangun dan mengembangkan rantai nilai suatu produk sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, sehingga terbentuk ekosistem yang lengkap pada masing-masing sektor, termasuk halal food ini," ungkapnya.

Panji mengatakan BI bersama Rumah Zakat melakukan pengembangan UMKM yang dibina agar dapat memenuhi nilai dan prinsip syariah, sehingga menciptakan pelaku usaha dan produk halal yang berkualitas.

Pelaku usaha dari KUB Karya Bening Sejahtera ini juga diharapkan dapat bersaing di pasar halal baik domestik maupun tingkat yang lebih tinggi ke nasional dan global, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Event besar Riau Sharia Week (RSW) 2024 yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) berhasil menyedot perhatian masyarakat di daerah tersebut.

Kegiatan ini telah digelar pada 27-28 April 2024 dan menghadirkan berbagai kegiatan menarik, termasuk adanya bazar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) unggulan, dan fashion show dari 10 desainer busana muslim.

Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan Riau Sharia Week.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami sangat mengapresiasi dan mendukung kehadiran Riau Sharia Week 2024. Ini merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Panji Achmad mengatakan Riau Sharia Week merupakan rangkaian dari Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Sumatera 2024 yang digelar di Batam pada 21-26 Mei 2024.

"Riau Sharia Week 2024 mengusung tema Sinergi untuk Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Syariah di Riau. Kami berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah, khususnya UMKM makanan halal dan fashion muslim," jelas Panji kepada tim liputan Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau baru-baru ini.

Selain berfokus pada pemberdayaan UMKM, Riau Sharia Week juga bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan syariah di Riau. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah konversi Bank Riau Kepri menjadi bank syariah, yang menunjukkan komitmen Riau dalam mendukung ekonomi syariah di wilayah ini.

Event ini semakin meriah dengan program scan QRIS Rp1 berhadiah voucher diskon belanja dan hadiah menarik lainnya. Dengan antusiasme tinggi dari pengunjung dan partisipasi pelaku UMKM, Riau Sharia Week 2024 menjadi bukti nyata dari upaya penguatan ekonomi syariah di Provinsi Riau, yang diharapkan terus berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu UMKM yang ikut pada kegiatan Riau Sharia Week 2024 adalah Blado Snack, asal Bangkinang Kampar. Usaha ini disebut oleh pemiliknya, Siti Nurjannah, diawali dari keinginan membantu keuangan keluarga saat suami mengalami kesulitan ekonomi pada 2017 silam.

Dia mengakui mengelola usaha dengan menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah ternyata memberikan keberlanjutan yang lebih baik dalam bisnis.

Siti memulai usahanya dari nol dengan memproduksi keripik cabe berbahan singkong. Inovasi terus dilakukan hingga produknya berkembang pesat, kini mencakup keripik cabe, kentang mustofa, ikan salai, dan berbagai produk lainnya.

"Kami selalu menyesuaikan produk dengan permintaan konsumen. Inovasi penting agar produk kami tetap menarik," ungkap Siti.

Salah satu terobosan Siti adalah bekerja sama dengan pesantren di daerahnya yaitu Ponpes Umar Bin Khattab untuk memenuhi kebutuhan bahan baku ubi, yang mencapai 2 ton per bulan. Dia juga mengusung konsep bisnis berkelanjutan dengan zero waste, di mana limbah ubi diolah menjadi kompos oleh warga sekitar.

Dengan komitmen menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, Siti menghindari pinjaman berbunga dan memberdayakan masyarakat sekitar, terutama janda dan orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Sistem gaji dan bagi hasil yang diterapkan memastikan keadilan dalam bisnisnya. "Dalam konsep ekonomi syariah, kami mengedepankan keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar," tambahnya.

Blado Snack juga berhasil menembus pasar nasional dengan dukungan dari Bank Indonesia (BI), yang memberikan pendampingan dalam program ketahanan pangan dan pelatihan kewirausahaan. Pada 2023, produk ikan salai podeh masuk dalam lima besar produk unggulan Riau, dan Siti kini dilibatkan BI dalam ajang ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival).

Dengan keberhasilan yang diraihnya, Siti berencana memperluas usahanya ke luar Riau, serta mengembangkan produk baru seperti tepung cassava dan gula cair cassava. "Pasar di Kampar besar, terutama untuk produk ubi. Kami ingin mengembangkan produk hulu hingga hilir dari bahan ubi," jelas Siti.

Semangat inovasi dan penerapan prinsip syariah dalam bisnis membuat Blado Snack menjadi salah satu usaha unggulan di Riau, dengan dampak positif tidak hanya untuk Siti dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.

Adapun program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Bisnis.com, PEKANBARU - Wakaf punya potensi yang sangat besar, sehingga perlu optimalisasi dalam pengelolaannya agar manfaat yang dirasakan masyarakat juga semakin maksimal.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau, Abdul Rasyid Suharto, menekankan pentingnya peran nazir dalam optimalisasi pengelolaan wakaf di Riau, khususnya terkait aset tanah wakaf yang jumlahnya sangat besar.

Dia menyebutkan bahwa untuk menjadi nazir yang kompeten, seseorang harus memiliki 47 kompetensi yang terbagi dalam 10 skema sertifikasi, mulai dari perencanaan penerimaan wakaf hingga pelaporan keuangan wakaf.

Di Riau, sebagian besar aset wakaf berupa tanah, yang jika dihitung nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu contohnya aset tanah wakaf di Simpang SKA Pekanbaru dengan total luas mencapai 7,8 hektare dan nilainya sekitar Rp600 miliar.

"Di sana kami arahkan pengembangan seluruhnya menjadi wakaf produktif, termasuk kluster komersial, perhotelan, kesehatan, dan mini Islamic center, sesuai harapan pewakif. Namun, ini memerlukan nazir yang profesional," ungkap Abdul Rasyid kepada tim Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau beberapa waktu lalu.

Abdul Rasyid mengatakan BWI memiliki peran penting dalam mengoordinasi para nazir dan memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan administratif, seperti dokumen kepemilikan tanah, agar pengelolaan wakaf dapat berjalan sesuai aturan.

"Kami mendorong wakif untuk menggunakan nazir profesional agar aset wakaf yang diamanahkan benar-benar bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan terdapat tiga skema wakaf yang umum dijalankan. Pertama, skema wakaf murni di mana wakif menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada nazir. Kedua, skema wakaf sebagai ketahanan ekonomi atau wakaf keluarga, di mana aset wakaf dikelola untuk kemaslahatan keluarga pewakaf.

Sebagai contoh, seorang kepala keluarga yang memiliki lima ruko dapat mewakafkan sebagian asetnya agar tetap memberikan manfaat bagi keluarganya. Ketiga, skema campuran yang menggabungkan elemen kedua skema sebelumnya.

Menurut Abdul Rasyid, pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf masih perlu ditingkatkan.

"Wakaf sebenarnya produktif dan memiliki skema bisnis. Inilah yang dijadikan dasar oleh negara-negara barat dalam bentuk endowment, seperti yang diterapkan di Al-Azhar yang telah bertahan selama 1.000 tahun," ujarnya.

Dirinya juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Riau terkait ketersediaan nazir yang kompeten. Dengan 8.000 objek tanah wakaf di Riau, setidaknya dibutuhkan 24.000 nazir untuk mengelola seluruh aset tersebut. "Kita butuh nazir yang kompeten untuk memastikan wakaf dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," ucapnya.

Melihat kondisi demikian, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait senantiasa melaksanakan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi utama dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan termasuk peningkatan kompetensi nazir wakaf.

Implementasinya adalah, Bank Indonesia Provinsi Riau telah menyelenggarakan program capacity building Nazir Wakaf Produktif pada Maret 2024 lalu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia Provinsi Riau menggandeng Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan, termasuk pembinaan nazhir wakaf.

Memang wakaf produktif menjadi salah satu jenis wakaf yang lekat dengan manfaat progresif untuk pemberdayaan umat. Pengelolaan wakaf produktif dapat diartikan sebagai metode pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan aset-aset produktif agar menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.

“Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pembiayaan ekonomi syariah, dan pengembangan ekonomi nasional terutama di Provinsi Riau, yang pada akhirnya mampu memperkuat kesejahteraan sosial," ujar Abdul Rasyid.

Sementara itu Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad menyebutkan dengan melihat potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, diperlukan tata kelola yang optimal pada harta yang diwakafkan.

"Para nazir dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai manajer wakaf untuk menunjang pengembangan, dan Bank Indonesia bersama pemerintah merespon kebutuhan tersebut dalam bentuk pelaksanaan capacity building mengenai pengelolaan wakaf produktif di Indonesia khususnya Provinsi Riau," ujarnya.

Kedepannya, melalui kegiatan Capacity Building Nazhir Wakaf Produktif, para Nazir Wakaf dapat memperoleh pemahaman yang baik terkait pengelolaan wakaf produktif dari narasumber yang telah berpengalaman, sehingga diharapkan dapat menjadi nazhir wakaf yang lebih profesional.

"Dengan demikian, peran wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan dan ekonomi syariah di Provinsi Riau akan lebih optimal, dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan umat," pungkasnya.

Adapun program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Bisnis.com, PEKANBARU - Generasi Baru Indonesia (GenBI) Riau menyelenggarakan program Wakaf Produktif dengan tujuan meningkatkan literasi dan praktik wakaf di Provinsi Riau. Program ini telah berjalan pada 2022 lalu.

Ketua Umum GenBI Riau 2022, Ilyasa Charul Nurahman, menjelaskan pihaknya berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau merancang program ini untuk memastikan pengelolaan wakaf dilakukan secara tepat dan sesuai syariah, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Wakaf produktif berbeda dengan wakaf tradisional karena nilai pokoknya tetap terjaga dan diinvestasikan dalam kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial," ungkapnya kepada tim liputan Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau, Jumat (11/10/2024).

Dia menyebutkan program ini bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Riau dengan memberikan modal produktif bebas riba, sehingga mereka dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.

Ilyasa mencatat program ini melibatkan 322 mahasiswa GenBI dari berbagai perguruan tinggi di Riau, seperti Universitas Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, Politeknik Bengkalis, dan STT Dumai.

“Kami berdedikasi untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas melalui gerakan Wakaf Produktif GenBI Riau sebagai solusi untuk negeri,” ujarnya.

GenBI Riau bersama BWI Provinsi Riau bertindak sebagai Nazhir, yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli aset produktif yang kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan.

Hasil keuntungan tersebut selanjutnya disalurkan untuk keperluan sosial, ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Sistem digitalisasi pembayaran dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga diterapkan dalam program ini, sehingga memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara aman dan efisien.

GenBI Riau secara berkala memantau perkembangan UMKM yang menerima modal wakaf dan mengharapkan bahwa modal yang telah digunakan dapat terus bergulir dan memberikan manfaat kepada penerima berikutnya.

Melalui program ini, GenBI Riau berharap wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di Riau, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf dengan cara yang mudah dan praktis.

Ilyasa menambahkan, kegiatan ini juga sekaligus wadah belajar inklusi keuangan syariah bagi para anggota GenBI Riau, termasuk sosialisasi pencatatan transaksi keuangan melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK).

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau, Abdul Rasyid Suharto, menjelaskan bahwa wakaf produktif adalah upaya mengelola aset wakaf agar menghasilkan manfaat berkelanjutan melalui pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir.

"Nazhir dalam konteks wakaf produktif berperan seperti manajer investasi, yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan objek wakaf agar aset tersebut terus menghasilkan manfaat," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa terdapat dua jenis wakaf, yaitu wakaf sosial dan wakaf produktif. Pada wakaf sosial, manfaat yang diberikan langsung diterima masyarakat, misalnya melalui pemberian tanah atau bangunan untuk masjid atau sekolah.

Sementara itu, wakaf produktif fokus pada pengembangan aset agar menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan, seperti menyewakan lahan atau bangunan komersial yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan sosial.

Menurut Abdul Rasyid, aset wakaf dibedakan menjadi wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. "Dulu, mayoritas wakaf berbentuk tanah, namun sekarang ada dorongan untuk mengembangkan wakaf produktif, termasuk wakaf uang yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas," jelasnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya menjaga keabadian aset atau nilai dari objek wakaf tersebut. "Misalnya, tanah, gedung, rumah, atau mobil yang diwakafkan harus tetap ada bentuk dan nilainya. Demikian pula dengan wakaf uang, harus dikelola secara hati-hati agar nilainya tetap terjaga dan terus memberikan manfaat," ungkapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Achmad mengatakan pihaknya mendukung optimalisasi wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi nasional.

BI juga berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk mendorong literasi dan implementasi wakaf produktif. "Wakaf produktif adalah konsep pengelolaan aset wakaf untuk menghasilkan surplus yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Sejumlah manfaat wakaf produktif di antaranya membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat kurang beruntung. Selain itu wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan ekonomi syariah, serta mengembangkan ekonomi nasional.

Panji menyebutkan BI dan BWI memiliki peran penting dalam pengembangan wakaf, diantaranya membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, melindungi aset harta benda wakaf, serta menggencarkan penguatan literasi wakaf.

"Teknologi digital dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan efektifitas penggunaan dana atau aset wakaf seperti yang dilakukan oleh GenBI Riau ini," ungkapnya.

Dirinya kembali menjelaskan bahwa untuk optimalisasi gerakan wakaf berkelanjutan, seperti hal wakaf melalui uang, perkembangan teknologi dan pandemi mengubah kebiasaan masyarakat menjadi berbasis digital. Dengan demikian, melalui pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan wakaf menjadi lebih mudah dan transparan serta terjaga akuntabilitasnya.

Adapun program Jelajah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKSyar) Riau 2024 ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.