REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) tak lagi punya langkah hukum lanjutan untuk melawan hasil kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengorting hukuman untuk terdakwa Anang Achmad Latif (AAL). Adapun AAL merupakan terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, pengurangan hukuman dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara terhadap mantan direktur utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo itu sudah inkrah. Karena itu, Kejagung sudah tidak melakukan langkah hukum lanjutan.

"Ini kan (kasasi) sudah keputusan Mahkamah Agung, sudah upaya hukum terakhir, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah)," kata Harli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Harli menjelaskan, hasil kasasi merupakan hasil dari upaya hukum biasa yang tertinggi dalam proses penegakan hukum. Karena itu, kata Harli, Kejagung pun wajib tunduk dengan putusan diskom hukuman tersebut.

Dengan putusan MA tersebut, kata Harli, jaksa penuntut umum (JPU) hanya tinggal melaksanakan eksekusi putusan. "Selanjutnya, kami masih menunggu salinan putusan kasasi lengkapnya, untuk melaksanakan langkah hukum berikutnya (eksekusi badan)," ucap Harli.

Pada Kamis (25/7/2024), MA mengubah putusan pengadilan yang menghukum terdakwa Anang Latif. Hakim agung mengurangi masa hukuman Anang Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Dalam putusan kasasi tersebut, hakim agung juga menguatkan hukuman denda mengganti kerugian negara terhadap Anang Latif senilai Rp 5 miliar. Hukuman mengganti kerugian negara tersebut, kata hakim agung, dengan merampas untuk negara uang yang disita penyidik dari Anang Latif senilai Rp 6,7 miliar.

Sehingga, Rp 1,7 miliar yang masih dalam penguasaan penyidik dalam sitaan wajib dikembalikan kepada terdakwa. "Tolak kasasi penuntut umum, dan terdakwa dengan perbaikan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan," begitu dalam putusan kasasi yang dibacakan oleh hakim agung Desnayeti.

Putusan kasasi terhadap Anang Latief tersebut sebetulnya masih belum sesuai dengan tuntutan JPU saat peradilan tingkat pertama. JPU dalam tuntutannya meminta hakim menghukum Anang Latief 18 tahun penjara.

Tuntutan tersebut sempat dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, yang memvonis Anang Latief dengan hukuman selama 18 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 8,03 triliun.

Di tingkat banding, majelis hakim PT DKI Jakarta menguatkan hukuman 18 tahun penjara. Selain Anang Latief, dalam kasus korupsi BTD 4G Bakti Kemenkominfo ini, juga menyeret mantan menkominfo Johnny Gerard Plate (JGP) sebagai terdakwa. Pekan lalu, MA menguatkan putusan peradilan terhadap politikus Partai Nasdem itu dengan pidana penjara 15 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis dan hukuman terdakwa korupsi Johnny Gerard Plate (JGP). Dalam putusan kasasinya, Senin (8/7/2024), majelis hakim agung menolak upaya hukum terakhir ajuan mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) tersebut terkait dengan kasus korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo.

Dengan putusan tersebut, politikus Partai Nasdem itu tetap dipidana 15 tahun penjara. "Tolak kasasi terdakwa dan JPU (Jaksa Penuntut Umum)," begitu putusan kasasi MA yang disalin Republika.co.id dari laman resmi Kepaniteraan MA, Selasa (9/7/2024).

Bahkan dalam putusan kasasi tersebut, hakim MA malah memperbaiki putusan peradilan sebelumnya terkait aset sitaan dari Johnny Plate. "Dengan perbaikan sekadar barang bukti, berupa satu mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara, dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," kata putusan tersebut.

Juru Bicara MA Soeharto saat dikonfirmasi Republika.co.id, membenarkan putusan tersebut. Dia menerangkan, dari salinan putusan disebutkan kasasi tersebut diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo dengan anggota masing-masing Hakim Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Hakim Yanto.

Menurut dia, putusan kasasi tersebut dibacakan dan dipublikasikan pada selasa (9/72024). Dengan putusan kasasi tersebut, kasus korupsi yang menyeret Johnny Plate sudah inkrah dan akan segera dieksekusi.

Kasus korupsi dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo menyeret belasan orang sebagai tersangka dan terdakwa ke pengadilan. Johnny Plate merupakan terdakwa dengan jabatan publik tertinggi sebagai menteri.

Di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim PN Tipikor Jakarta memvonis bersalah mantan sekjen DPP Partai Nasdem karena terbukti menerima uang sedikitnya Rp 7,4 miliar terkait pembangunan dan penyediaan 4.200 menara telekomunikasi di seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Atas vonis tersebut, majelis hakim tingkat pertama menghukumnya dengan pidana 15 tahun penjara.

Pengadilan tingkat pertama juga menghukum Johnny Plate dengan denda Rp 1 miliar. Johnny Plate sempat melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun majelis hakim tingkat dua tersebut tetap menguatkan putusan PN Tipikor.

Bahkan dalam putusan banding, majelis hakim tinggi menambahkan hukuman denda pengganti kerugian negara sebesar Rp 16,1 miliar dan 10 ribu dolar AS subsider lima bulan kurungan.