REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses perpindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), harus dilakukan ketika betul-betul sudah siap semua. Jika memang belum siap, ia meinta semuanya tak dipaksakan.

"Semua harus dilihat, semua fasilitas sudah siap. Memang sebagian siap, sebagian belum. Kita pindah kalau betul-betul siap. Kami akan terus menuju ke sana tiga sampai empat hari hari untuk konsolidasi Kepala Otoritas IKN, karena pindah IKN pekerjaan besar tidak segampang dibayangkan," kata Jokowi usai meresmikan flyover Djuanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Jokowi menyebut, untuk pindah ke IKN itu haru memastikan rumah, apartemen, aliran air dan listrik tersedia semuanya. "Karena semuanya membangun ekosistem dan diharapkan untuk interaksi masyarakat di antara warga tinggal di IKN. Semua komunitas hidup, termasuk ekonomi, sosial, budaya," kata Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai. Azwar mengatakan, Presiden Jokowi tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan ASN pindah ke IKN.

Menurut dia, RI 1 masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital. "Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Azwar menjelaskan, rumah susun untuk ASN sebenarnya telah siap untuk dihuni. Karena itu, ASN akan dipindah ke IKN secara bertahap. Namun, kata Azwar, Jokowi memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor menunggu kesiapan perkantoran dan infrastruktur digital sudah siap semuanya.