Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid menemui Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk membahas segudang persoalan terkait dengan UMKM hingga usulan kebijakan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam pertemuan tersebut turut membahas persoalan impor ilegal yang mengancam produk UMKM. Arsjad membeberkan bahwa, upaya melindungi industri dan UMKM dalam negeri menjadi prioritas. Impor ilegal perlu ditekan untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

"Bagaimanapun kita harus menjaga UMKM kita, jangan kita ini hanya jadi pasar," kata Arsjad di Smesco, Rabu (24/7/2024).

Peningkatan ekspor di kalangan UMKM juga menjadi isu serius yang dibahas Kadin bersama Teten. Menurutnya, kalangan pengusaha siap menginisiasi business matching agar UMKM mendapatkan peluang transaksi ekspor.

Selain itu, Arsjad menilai bahwa pelaku UMKM perlu diberikan inkubasi bisnis yang inovatif hingga akses pasar agar bisa naik kelas. Namun, lagi-lagi pembiayaan kepada UMKM menjadi persoalan utama yang menghambat UMKM naik kelas.

"Ini jadi PR kita bersama, harus ada inovasi khususnya UMKM mengenai credit scoring. Ini penting, kalau enggak tidak akan bisa," kata Arsjad.

Oleh karena itu, Arsjad menyebut, pertemuannya dengan Menteri Teten pun bertujuan menampung berbagai masukkan untuk Kadin menyusun white paper yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan selanjutnya dalam mengelola kebijakan terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi.

Sementara itu, MenKopUKM Teten Masduki menilai bahwa pertemuannya dengan Kadin menjadi strategi dalam menghasilkan solusi efektif bagi pengembangan UMKM. Dia pun mendukung rencana Kadin meningkatkan eskpor UMKM lewat business matching.

"Kadin punya pendekatan business matching, saya kira ini tepat, terutama untuk menggarap B2B [business to business]," kata Teten,

Teten pun menegaskan bahwa peningkatan kapasitas UMKM berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan yang tepat diperlukan agar potensi bonus demografi Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja secara efektif.

UMKM sebagai penyumbang tenaga kerja yang luas perlu mendapatkan perlindungi dan dukungan untuk berkembang. Kebijakan pemerintahan baru nantinya, kata Teten, diharapkan bisa selaras dengan tujuan melindungi perkembangan industri dan UMKM nasional.

"Beberapa kebijakan harus selaras, termasuk proteksi terhadap industri dalam negeri. Jangan sampai kita membuat kebijakan yang membunuh, kontraproduktif untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk UMKM," katanya.